Pasca Insiden Bekasi Timur, KRLmania Desak Audit Total Sistem Persinyalan dan Percepatan DDT

JAKARTA, 29 April 2026 – Komunitas KRLmania menyampaikan duka cita mendalam sekaligus menyikapi dengan sangat serius Peristiwa Luar Biasa Hebat (PLH) tabrakan antara KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4) malam.

Bagi komunitas yang mewakili aspirasi lebih dari 500.000 pengguna setia ini, insiden tersebut bukan sekadar kecelakaan biasa, melainkan indikator adanya kerentanan sistemik yang harus segera diperbaiki.

Dalam pernyataan sikap resminya, KRLmania menegaskan bahwa keselamatan jiwa penumpang adalah mandat konstitusional yang tidak dapat ditawar oleh alasan anggaran maupun administrasi. Mengingat volume layanan yang mencapai lebih dari satu juta penumpang per hari, tingkat toleransi kesalahan (margin of error) harus mendekati nol.

Adapun tuntutan dan sikap kritis yang disampaikan meliputi lima poin utama:

1. Anggaran Keselamatan sebagai Prioritas Mutlak
KRLmania mendesak Pemerintah dan DPR RI menetapkan anggaran keselamatan transportasi sebagai belanja wajib yang tidak dapat dipangkas.

Modernisasi sistem persinyalan hingga ke teknologi Automatic Train Protection serta perbaikan infrastruktur harus menjadi prioritas utama, tidak dikorbankan demi efisiensi fiskal jangka pendek.

Baca Juga:

Bamsoet Apresiasi Pengukuhan Arief Hidayat Sebagai Profesor Emeritus: Gabungan Teori dan Praktik Kunci Hadapi Tantangan Hukum

2. Audit Total dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) diminta mempercepat penyelesaian proyek Double-Double Track (DDT) Bekasi–Cikarang untuk memisahkan alur KRL dan kereta jarak jauh. Selain itu, diperlukan audit independen menyeluruh terhadap keandalan sistem persinyalan guna memastikan mekanisme fail-safe berjalan optimal.

3. Evaluasi Mendalam Prosedur dan SDM
PT KAI diharuskan melakukan evaluasi total terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), khususnya terkait koordinasi antara Masinis, PPKA, dan OCC. Evaluasi harus menyentuh aspek praktik lapangan, kejelasan komunikasi, dan sistem pengendalian risiko agar tidak terjadi kesalahan fatal akibat keputusan tunggal.

4. Tinjau Ulang Desain Keselamatan Gerbong
Merespons tingginya korban di area Kereta Khusus Wanita (KKW), KRLmania meminta evaluasi mendalam terkait desain struktur, distribusi beban, dan aspek rekayasa keselamatan (safety engineering). Pemisahan ruang harus dibarengi dengan kemampuan mitigasi risiko benturan dan kemudahan evakuasi.

5. Penegakan Disiplin dan Pengamanan Perlintasan
Masyarakat diminta meningkatkan kedisiplinan, sementara pemerintah wajib memperkuat pengamanan di perlintasan sebidang dengan teknologi dan sumber daya yang memadai.

KRLmania menegaskan akan mengawal proses investigasi secara kritis dan menuntut transparansi penuh. Temuan harus diungkapkan secara terbuka, termasuk jika ditemukan kegagalan sistemik, dan tidak berhenti hanya pada penyalahgunaan individu di lapangan.

Baca Juga:

Hardiknas 2026: STIJNAS Gaungkan Partisipasi Semesta, Perkuat Balitbang dan Kualitas SDM Jurnalistik

“Transportasi publik yang aman adalah hak dasar warga negara. Setiap kelalaian dalam perencanaan, penganggaran, maupun operasional harus dipertanggungjawabkan secara tegas,” tutup pernyataan tersebut.

Reporter by Sutarno

Sumber foto ANTARA .

Wartawan Fakta

See Full Bio