Pansus 18 DPRD Kota Bandung Dorong Penguatan Bank Bandung Melalui Penyempurnaan Regulasi

Pansus 18 DPRD Kota Bandung Dorong Penguatan Bank Bandung Melalui Penyempurnaan Regulasi

Panitia Khusus (Pansus) 18 DPRD Kota Bandung terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kota Bandung atau yang lebih dikenal sebagai Bank Bandung. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat peran bank milik daerah agar mampu menjadi motor penggerak perekonomian lokal sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam rapat kerja yang digelar bersama berbagai pihak terkait, Pansus 18 menekankan bahwa penguatan Bank Bandung tidak cukup hanya melalui peningkatan modal atau perbaikan operasional. Penyempurnaan regulasi dinilai menjadi fondasi utama agar bank daerah tersebut memiliki kepastian hukum, tata kelola yang lebih baik, serta ruang gerak yang lebih luas dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Ketua Pansus 18 DPRD Kota Bandung, Bagja Jaya Wibawa, menyampaikan bahwa pembahasan Raperda harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis. Oleh karena itu, tim pansus menyusun matriks pembahasan sebagai pedoman untuk mendalami setiap pasal sehingga regulasi yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan pengembangan Bank Bandung di masa mendatang.

Menurutnya, salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap Bank Bandung adalah adanya dukungan nyata dari Pemerintah Kota Bandung. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui pemberian peran strategis kepada Bank Bandung dalam pengelolaan kas daerah, layanan pembayaran gaji pegawai pemerintah, pengelolaan transaksi keuangan daerah, hingga berbagai layanan perbankan lainnya yang berkaitan dengan aktivitas pemerintahan.

Pansus juga menilai mekanisme pengawasan terhadap Bank Bandung perlu diperkuat dalam regulasi baru. Pengawasan yang lebih jelas diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta profesionalisme pengelolaan perusahaan. Dengan sistem pengawasan yang baik, kepercayaan masyarakat terhadap bank milik daerah diharapkan dapat terus meningkat sehingga mampu bersaing secara sehat di industri perbankan.

Selain penguatan regulasi, transformasi kelembagaan juga menjadi salah satu fokus pembahasan. DPRD mendorong agar Bank Bandung memiliki arah bisnis yang lebih jelas, termasuk kepastian mengenai sektor usaha yang dapat dikembangkan. Kebijakan tersebut dinilai penting agar Bank Bandung tidak harus bersaing secara langsung dengan bank umum tanpa adanya dukungan regulasi yang memadai dari pemerintah daerah.

Baca Juga:

Kebakaran Pasar di Paniai, 40 Rumah dan Kios Terbakar, 11 Orang Tewas

Wakil Ketua Pansus 18, Indri Rindani, mengakui bahwa Bank Bandung masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti tingginya rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL), penguatan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan daya saing di tengah industri perbankan yang semakin kompetitif. Meski demikian, ia optimistis berbagai tantangan tersebut dapat diatasi melalui pembenahan regulasi dan transformasi kelembagaan yang sedang disiapkan.

DPRD juga berharap Bank Bandung dapat memainkan peran yang lebih besar dalam mendukung pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan akses pembiayaan yang lebih mudah dan layanan yang semakin baik, Bank Bandung diharapkan mampu menjadi mitra strategis bagi para pelaku usaha lokal sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Bandung secara berkelanjutan.

Pembahasan Raperda masih akan berlanjut melalui sejumlah forum lanjutan, termasuk Focus Group Discussion (FGD), guna menyempurnakan substansi aturan sebelum memasuki tahap pembahasan pasal demi pasal. DPRD berharap regulasi baru tersebut mampu menjadi landasan yang kuat bagi transformasi Bank Bandung menjadi bank daerah yang sehat, profesional, kompetitif, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan pembangunan Kota Bandung.

Jurnalis : Ghazy fikri izdihar