JAKARTA – Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan akan mengikuti keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan dua nama calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusulkan untuk mengisi jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pengunduran dirinya. Sikap tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, di tengah dinamika pembahasan mengenai mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong.
Viva Yoga menyatakan bahwa PAN menghormati kewenangan Presiden Prabowo sebagai pemimpin koalisi pemerintahan dalam menentukan langkah terkait pengusulan calon pengganti Gibran. Menurutnya, keputusan yang dihasilkan melalui pembahasan bersama partai-partai koalisi akan diterima oleh PAN sebagai bagian dari kesepakatan politik bersama.
Ia menegaskan bahwa PAN tidak akan memaksakan kehendak terkait siapa sosok yang harus dipilih untuk mengisi posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut. Partainya memilih menyerahkan proses pengambilan keputusan kepada Prabowo, termasuk apabila nantinya terdapat kesepakatan kolektif di antara partai-partai pendukung pemerintah.
Meski menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden, PAN tetap menyampaikan sejumlah kriteria mengenai sosok yang diharapkan dapat menjadi pendamping Prabowo. Viva Yoga berharap calon wakil presiden terpilih nantinya memiliki visi dan arah kebijakan yang sejalan dengan Presiden sehingga mampu membantu menjalankan roda pemerintahan secara efektif.
Selain keselarasan visi, PAN juga mengharapkan figur yang memiliki pengalaman dalam bidang pemerintahan. Pengalaman tersebut dinilai penting agar calon wakil presiden mampu memberikan kontribusi, baik dalam penyusunan konsep kebijakan maupun pelaksanaan berbagai program pemerintah di lapangan.
Viva Yoga juga menekankan pentingnya karakter nasionalis bagi calon pengganti Gibran. Menurut harapan PAN, sosok yang nantinya menduduki jabatan wakil presiden harus mampu bekerja sama dengan Presiden, memahami persoalan pemerintahan, serta mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional.
Perkembangan ini berkaitan dengan pernyataan Presiden Prabowo yang membuka kemungkinan melakukan konsultasi dengan partai-partai koalisi sebelum mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya menyampaikan bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk menentukan dua nama yang akan diajukan kepada MPR.
Yusril menjelaskan bahwa Presiden dapat melakukan komunikasi dan pembahasan dengan partai-partai koalisi dalam proses tersebut. Ketentuan mengenai konsultasi dengan partai politik koalisi juga berkaitan dengan pengaturan dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3. Meski demikian, waktu pelaksanaan pertemuan antara Presiden dan pimpinan partai koalisi saat itu belum ditentukan.
Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani sebelumnya menjelaskan bahwa Presiden Prabowo harus mengajukan dua nama calon wakil presiden setelah MPR menyampaikan surat permintaan resmi. Berdasarkan keterangan Muzani, Presiden memiliki waktu 14 hari sejak surat permintaan tersebut dikeluarkan untuk menyampaikan dua nama calon kepada MPR.
Setelah menerima usulan tersebut, MPR akan menjalankan tahapan konstitusional untuk menentukan wakil presiden definitif melalui mekanisme yang berlaku. Muzani juga menyampaikan bahwa secara keseluruhan MPR memiliki waktu paling lama 60 hari sejak pengunduran diri Gibran untuk mempersiapkan dan menyelesaikan proses pengisian jabatan wakil presiden.
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka yang telah disampaikan melalui surat kepada pimpinan MPR menjadi dasar dimulainya proses tersebut. Dengan demikian, pembahasan mengenai calon pengganti tidak hanya menjadi perhatian partai-partai politik koalisi, tetapi juga berkaitan dengan tahapan ketatanegaraan yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sikap PAN yang memilih mengikuti keputusan Prabowo menunjukkan bahwa partai tersebut menyerahkan penentuan kandidat kepada Presiden sebagai pemimpin koalisi pemerintahan. Meski belum mengusulkan nama tertentu dalam pernyataan tersebut, PAN telah menyampaikan harapan agar calon yang dipilih memiliki pengalaman pemerintahan, berjiwa nasionalis, serta mampu bekerja searah dengan Presiden.
Hingga pernyataan Viva Yoga disampaikan pada Jumat, 13 November 2026, dua nama calon wakil presiden yang akan diajukan kepada MPR belum diumumkan. Proses selanjutnya masih menunggu langkah Presiden Prabowo dalam berkomunikasi dengan partai-partai koalisi serta penyampaian usulan resmi sesuai mekanisme konstitusional.
Jurnalis : Wafiq Qodriyatussoleha
Aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update berita terbaru, fakta penting, dan informasi viral langsung ke perangkat Anda.
Jangan Tampilkan Lagi
Ya, Saya Mau !