Pengusaha Soroti Ketidakpastian Politik, Khawatir Berdampak pada Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Pengusaha Soroti Ketidakpastian Politik, Khawatir Berdampak pada Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

JAKARTA – Kalangan pengusaha mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas politik dan kepastian hukum agar tidak menghambat aktivitas perekonomian nasional. Dinamika politik yang berkembang setelah munculnya kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden dinilai berpotensi memengaruhi kepercayaan investor serta keputusan pelaku usaha dalam menjalankan rencana bisnis.

Ketidakpastian politik yang berlangsung dalam jangka panjang dikhawatirkan membuat investor mengambil sikap lebih berhati-hati. Kondisi tersebut dapat berdampak pada penundaan realisasi investasi, pembatasan ekspansi usaha, hingga tertahannya sejumlah rencana pengembangan bisnis yang sebelumnya telah disiapkan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Kamdani, menegaskan bahwa stabilitas politik dan kepastian hukum merupakan faktor penting dalam menentukan keputusan investasi. Menurutnya, pelaku usaha membutuhkan kondisi yang dapat diprediksi, terutama ketika akan menanamkan modal untuk kegiatan bisnis jangka panjang.

Dalam keterangannya kepada detikcom pada Kamis (12/11/2026), Shinta menyampaikan bahwa proses ketatanegaraan yang sedang berlangsung diharapkan dapat diselesaikan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan konstitusi. Ia juga menekankan perlunya menjaga stabilitas nasional serta kesinambungan kebijakan ekonomi agar dinamika politik tidak menghambat agenda pembangunan.

Shinta menilai pemerintah perlu tetap konsisten menjalankan berbagai agenda strategis, khususnya yang berkaitan dengan perbaikan iklim usaha, penguatan daya saing industri, peningkatan investasi, dan penciptaan lapangan pekerjaan. Menurutnya, kepercayaan terhadap prospek ekonomi Indonesia harus dijaga bersama agar pelaku usaha tetap memiliki keyakinan untuk mengembangkan kegiatan bisnisnya.

Senada dengan APINDO, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, turut menyoroti pentingnya situasi politik yang stabil dan kondusif. Ia menilai kondisi politik yang dipenuhi ketegangan dapat memengaruhi psikologis investor maupun pengusaha lokal, sehingga berpotensi membuat mereka menunda keputusan bisnis.

Baca Juga:

Bunga PNM Mekaar Turun Menjadi 8 Persen, Kebijakan Permanen Mulai Diberlakukan November 2026

Sarman menjelaskan bahwa sikap menunggu dan melihat perkembangan situasi atau wait and see dari calon investor dapat merugikan perekonomian nasional. Terlebih, kondisi ekonomi global saat ini juga menghadirkan berbagai tekanan dan ketidakpastian yang perlu diantisipasi oleh pemerintah maupun dunia usaha.

Menurut Sarman, realisasi investasi memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas kesempatan kerja. Apabila keputusan penanaman modal tertunda akibat ketidakpastian politik, berbagai rencana pengembangan usaha juga berpotensi mengalami perlambatan. Dampaknya dapat dirasakan melalui terbatasnya pembukaan lapangan pekerjaan, aktivitas produksi, hingga upaya meningkatkan daya beli masyarakat.

Ia berharap seluruh tahapan penyelesaian persoalan ketatanegaraan, termasuk proses pengisian jabatan Wakil Presiden setelah pengunduran diri Gibran, dapat berlangsung secara aman, tertib, dan sesuai mekanisme yang berlaku. Sarman juga mengajak para pemangku kepentingan untuk menjaga komunikasi serta mengedepankan penyelesaian secara damai dan demokratis.

Di sisi lain, pemerintah meminta masyarakat dan pelaku pasar agar tidak bereaksi secara berlebihan terhadap perkembangan politik tersebut. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, menyatakan bahwa penyelesaian dinamika politik merupakan ranah parlemen, sedangkan pemerintah tetap berfokus menjaga ketahanan pasar modal dan pasar keuangan nasional.

Dradjad menilai dinamika politik merupakan bagian dari perjalanan kehidupan bernegara. Berdasarkan pengalamannya berkecimpung dalam dunia politik sejak 2004, ia menyebut situasi politik yang ramai dalam periode tertentu umumnya dapat kembali mereda. Karena itu, ia mengimbau pelaku pasar agar tetap tenang dan tidak mengambil keputusan secara tergesa-gesa hanya karena perkembangan politik jangka pendek.

Baca Juga:

Usai Mundur dari Jabatan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka Dikabarkan Bakal Kembali ke Solo

Meski demikian, Dradjad mengakui bahwa pasar keuangan tetap dapat memberikan respons dalam jangka pendek terhadap berbagai perkembangan politik. Reaksi tersebut bisa berlangsung dalam hitungan jam hingga beberapa hari. Namun, ia berharap penguatan dan pembenahan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat meningkatkan ketahanan pasar modal dalam menghadapi berbagai tantangan.

Perbedaan pandangan antara dunia usaha dan pemerintah tersebut menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan keberlanjutan aktivitas ekonomi. Kalangan pengusaha menekankan perlunya kepastian agar investasi dan ekspansi bisnis tetap berjalan, sementara pemerintah meminta seluruh pihak tidak panik serta tetap memperhatikan kondisi fundamental perekonomian.

Ke depan, kelancaran proses ketatanegaraan, konsistensi kebijakan pemerintah, kepastian hukum, dan terjaganya iklim investasi menjadi sejumlah faktor yang akan diperhatikan pelaku usaha. Dunia usaha berharap dinamika politik dapat diselesaikan secara tertib dan demokratis sehingga tidak menghambat aktivitas ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jurnalis : Wafiq Qodriyatussoleha