MK Tegaskan Pemerintah Harus Aktif Membantu Penyelesaian Hak Gaji Pokok Pensiunan Kemlu

MK Tegaskan Pemerintah Harus Aktif Membantu Penyelesaian Hak Gaji Pokok Pensiunan Kemlu

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa pemerintah harus berperan aktif dalam membantu penyelesaian persoalan hak gaji pokok para pensiunan Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Penegasan tersebut disampaikan dalam putusan terkait pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang diajukan oleh Forum Lintas Angkatan Pensiunan Kemlu (FLAPK). Putusan tersebut menjadi perhatian karena menyangkut hak keuangan ratusan pensiunan yang telah lama menanti kepastian penyelesaian permasalahan tersebut.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan bahwa persoalan pembayaran gaji pokok yang belum diterima para pensiunan bukan merupakan kategori utang negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang diuji. Oleh karena itu, Mahkamah menilai norma dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perbendaharaan Negara tidak lagi relevan dijadikan dasar untuk menolak penyelesaian tuntutan pembayaran hak para pensiunan tersebut.

MK juga memberikan penekanan bahwa pemerintah, khususnya instansi terkait, perlu mengambil langkah nyata dalam membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi para pemohon. Mahkamah menilai penyelesaian masalah tersebut memerlukan koordinasi antarlembaga agar hak-hak para pensiunan dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum dan mekanisme penganggaran yang berlaku.

Kuasa hukum Forum Lintas Angkatan Pensiunan Kemlu menyambut baik putusan tersebut. Menurutnya, putusan Mahkamah telah memberikan kepastian hukum bahwa Kementerian Luar Negeri tidak lagi memiliki dasar untuk tetap bersikap pasif dalam menyelesaikan persoalan pembayaran gaji pokok para pensiunan. Putusan tersebut juga dinilai membuka ruang koordinasi antara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keuangan guna mencari solusi terhadap pembayaran hak yang selama ini menjadi tuntutan para pensiunan.

Ketua FLAPK turut mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai memberikan harapan baru bagi para pensiunan. Ia berharap pemerintah segera menindaklanjuti amar dan pertimbangan hukum yang telah disampaikan Mahkamah sehingga hak-hak para pensiunan yang pernah mengabdi di berbagai perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat segera diselesaikan.

Pengamat hukum menilai putusan tersebut memiliki arti penting karena menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam menyelesaikan persoalan administratif yang berdampak terhadap hak keuangan aparatur negara. Selain memberikan kepastian hukum bagi para pensiunan, putusan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola administrasi keuangan negara agar persoalan serupa tidak kembali terjadi pada masa mendatang.

Baca Juga:

Pemprov DKI Jakarta Siapkan Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun, Pramono Prioritaskan Pendidikan dan Pembangunan RS Sumber Waras

Dengan adanya putusan ini, para pensiunan berharap proses koordinasi antara kementerian terkait dapat segera dilakukan sehingga penyelesaian pembayaran hak gaji pokok dapat direalisasikan. Pemerintah pun diharapkan menjalankan amanat Mahkamah Konstitusi secara optimal demi menjamin perlindungan hak-hak warga negara yang telah mengabdikan diri kepada bangsa dan negara.

Jurnalis : Sulis