KPK Kembali Periksa Ketua Umum PP Japto Terkait Dugaan Kasus Korupsi Tambang Rita Widyasari

KPK Kembali Periksa Ketua Umum PP Japto Terkait Dugaan Kasus Korupsi Tambang Rita Widyasari

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan terhadap Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno, dalam rangka pengusutan perkara dugaan korupsi yang menyeret nama mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pendalaman penyidik terkait aliran dana yang diduga berasal dari aktivitas pertambangan batu bara di wilayah Kalimantan Timur.

Dalam proses penyidikan, KPK menelusuri dugaan adanya penerimaan atau aliran dana yang berkaitan dengan hasil produksi tambang, yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan sejumlah perusahaan yang beroperasi di Kutai Kartanegara. Penyidik juga mendalami dugaan bahwa dana tersebut berkaitan dengan skema kerja sama atau jasa tertentu yang terjadi di sekitar aktivitas pertambangan.

Selain Japto, KPK sebelumnya juga telah memanggil sejumlah saksi lain dalam perkara yang sama untuk dimintai keterangan terkait mekanisme perizinan usaha pertambangan (IUP) serta dugaan penerimaan gratifikasi yang terjadi pada masa kepemimpinan Rita Widyasari. Pemeriksaan ini menjadi bagian dari pengembangan kasus yang telah menjerat beberapa korporasi di sektor tambang batu bara.

Kasus ini berawal dari dugaan adanya praktik gratifikasi dalam penerbitan izin usaha pertambangan di Kutai Kartanegara, di mana beberapa perusahaan disebut terlibat dalam aliran dana yang tidak sesuai ketentuan. KPK kemudian memperluas penyidikan dengan menelusuri berbagai pihak yang diduga mengetahui atau terlibat dalam mekanisme distribusi dana tersebut.

Hingga saat ini, KPK masih terus melakukan pendalaman untuk memastikan alur dana, pihak-pihak yang menerima, serta keterkaitan antara pejabat daerah, perusahaan tambang, dan pihak lain yang diduga terlibat. Pemeriksaan terhadap saksi-saksi akan terus dilakukan guna memperjelas konstruksi perkara.

Pihak KPK menegaskan bahwa seluruh proses penyidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta akan mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi yang terjadi dalam sektor pertambangan tersebut apabila ditemukan bukti yang cukup.

Baca Juga:

Dirut Bulog Dorong Mahasiswa UGM Menjadi Entrepreneur, Pasarkan Beras hingga MinyaKita di Lingkungan Kampus

Jurnalis : Hanadia