Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah di Indonesia untuk segera memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan akan berlangsung pada musim kemarau tahun 2026. Instruksi tersebut disampaikan sebagai langkah antisipatif agar pemerintah daerah mampu meminimalkan berbagai risiko yang dapat ditimbulkan, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekeringan, krisis air bersih, hingga gangguan terhadap sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan energi.
Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), fenomena El Nino diperkirakan berlangsung mulai Mei 2026 hingga Mei 2027, dengan puncak dampaknya diprediksi terjadi pada periode Juli hingga Oktober 2026 yang bertepatan dengan musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan curah hujan menurun secara signifikan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai daerah.
Menindaklanjuti kondisi tersebut, Mendagri meminta seluruh gubernur, bupati, dan wali kota segera menggelar rapat koordinasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dinas pertanian, dinas pengairan, dinas lingkungan hidup, serta perangkat daerah terkait untuk menyusun langkah mitigasi sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Pemerintah daerah diminta memetakan daerah rawan kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta wilayah yang berpotensi mengalami gangguan terhadap pasokan air bersih dan produksi pangan.
Selain memperkuat koordinasi lintas sektor, pemerintah daerah juga diminta memastikan kesiapan infrastruktur pendukung, seperti embung, waduk, saluran irigasi, pompa air, hingga fasilitas penyimpanan air bersih. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga ketersediaan air bagi masyarakat maupun sektor pertanian selama musim kemarau berlangsung. Pemerintah pusat juga telah menyiapkan berbagai bentuk dukungan melalui kementerian dan lembaga terkait, termasuk penguatan irigasi, pompanisasi, serta operasi modifikasi cuaca apabila kondisi di lapangan memerlukan penanganan khusus.
Mendagri menegaskan bahwa salah satu ancaman terbesar selama fenomena El Nino adalah meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan akibat suhu udara yang lebih tinggi dan kondisi vegetasi yang semakin kering. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta meningkatkan patroli di wilayah rawan, memperkuat sistem deteksi dini titik panas, serta melibatkan seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, Manggala Agni, relawan kebencanaan, hingga pemerintah desa dalam upaya pencegahan kebakaran sejak dini.
Di sektor pertanian, pemerintah daerah diimbau menyesuaikan kalender tanam berdasarkan rekomendasi BMKG dan Kementerian Pertanian. Petani juga didorong menggunakan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan, memanfaatkan teknologi irigasi hemat air, serta memperkuat cadangan pangan daerah guna mengantisipasi kemungkinan penurunan produksi akibat musim kemarau yang lebih panjang dari kondisi normal.
Selain sektor pertanian, pemerintah juga mengingatkan adanya potensi gangguan terhadap penyediaan air minum, pembangkit listrik tenaga air (PLTA), serta aktivitas ekonomi masyarakat yang sangat bergantung pada ketersediaan air. Oleh sebab itu, setiap daerah diminta menyusun rencana kontingensi sesuai kondisi wilayah masing-masing sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat apabila dampak El Nino mulai dirasakan masyarakat.
Mendagri menekankan bahwa keberhasilan menghadapi fenomena El Nino sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam melakukan langkah-langkah mitigasi sebelum kondisi memburuk. Ia berharap seluruh kepala daerah tidak menunggu terjadinya bencana, melainkan segera mengambil langkah pencegahan melalui koordinasi, penyusunan strategi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana pendukung di lapangan.
Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan dampak El Nino, seperti menghemat penggunaan air, tidak membuka lahan dengan cara membakar, menjaga kelestarian lingkungan, serta mengikuti informasi dan peringatan dini yang disampaikan BMKG maupun pemerintah daerah. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat diharapkan mampu mengurangi risiko bencana sekaligus menjaga stabilitas sektor pangan, lingkungan, dan perekonomian nasional selama menghadapi musim kemarau tahun 2026.
Jurnalis : Hanadia
Aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update berita terbaru, fakta penting, dan informasi viral langsung ke perangkat Anda.
Jangan Tampilkan Lagi
Ya, Saya Mau !