Komisi E DPRD DKI Soroti Rp100 Miliar Anggaran Dinkes Tak Terserap, Dorong Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan

Komisi E DPRD DKI Soroti Rp100 Miliar Anggaran Dinkes Tak Terserap, Dorong Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan

Komisi E DPRD DKI Jakarta memberikan perhatian serius terhadap rendahnya penyerapan anggaran di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta. Dalam pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Komisi E menemukan masih terdapat sekitar Rp100 miliar anggaran yang belum terserap, terutama pada pos belanja hibah serta belanja modal untuk pembangunan fasilitas kesehatan. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan program kesehatan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Muhammad Subki, menilai rendahnya serapan anggaran menunjukkan masih adanya kelemahan dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan program. Menurutnya, setiap kegiatan pembangunan, khususnya di sektor kesehatan, harus dipersiapkan secara matang sejak awal, mulai dari kesiapan lahan, perencanaan teknis, hingga proses administrasi, sehingga pelaksanaan proyek tidak mengalami hambatan yang berujung pada tidak terserapnya anggaran yang telah dialokasikan.

Komisi E menegaskan bahwa anggaran yang telah disiapkan pemerintah seharusnya mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang belum berjalan optimal agar pada tahun anggaran berikutnya seluruh kegiatan dapat direalisasikan sesuai target yang telah ditetapkan.

Selain menyoroti persoalan serapan anggaran, DPRD juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan milik pemerintah. Pelayanan yang cepat, mudah diakses, serta didukung sarana dan prasarana yang memadai dinilai menjadi kebutuhan utama masyarakat, terutama di tengah meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan layanan kesehatan yang semakin kompleks.

Komisi E turut memberikan perhatian terhadap akses masyarakat kurang mampu terhadap layanan kesehatan. DPRD mendorong agar proses peralihan kepesertaan BPJS Kesehatan ke skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun PBI Daerah dapat dipermudah sehingga warga yang membutuhkan tidak mengalami kendala administratif ketika ingin memperoleh pelayanan kesehatan. Selain itu, Puskesmas diminta lebih aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat terkait berbagai program jaminan kesehatan yang tersedia.

Pada tingkat pelayanan dasar, DPRD juga meminta adanya peningkatan dukungan terhadap Posyandu Lansia. Ketersediaan alat pemeriksaan kesehatan seperti alat pengukur gula darah, kolesterol, dan asam urat dinilai perlu dipenuhi secara rutin agar pelayanan kesehatan bagi kelompok lanjut usia dapat berjalan lebih optimal. Perawatan serta penggantian fasilitas yang rusak juga menjadi perhatian agar pelayanan tetap berjalan maksimal.

Baca Juga:

Diduga Terjadi Pencemaran Lingkungan, LPLHK Temukan Kubangan Diduga Tercemar Bekas Oli di Kawasan Marunda, Jakarta Utara

Dalam aspek pembangunan infrastruktur kesehatan, Komisi E mendorong percepatan pembangunan Blok B RSUD Koja. Penambahan kapasitas rumah sakit tersebut dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan ruang rawat inap, ruang operasi, serta ruang perawatan intensif (ICU) yang terus meningkat seiring bertambahnya jumlah pasien yang membutuhkan layanan kesehatan berkualitas.

DPRD menilai bahwa keberhasilan sektor kesehatan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga dari tingkat efektivitas pemanfaatannya. Anggaran yang tidak terserap berpotensi menghambat percepatan pembangunan fasilitas kesehatan maupun peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penguatan perencanaan, pengawasan, serta koordinasi antarperangkat daerah perlu terus dilakukan agar setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar memberikan manfaat nyata.

Komisi E berharap berbagai rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun kebijakan anggaran di masa mendatang. Dengan perencanaan yang lebih matang, pelaksanaan program yang lebih efektif, serta pengawasan yang berkelanjutan, kualitas layanan kesehatan di Jakarta diharapkan semakin meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Jurnalis : Hanadia