Gadi Eisenkot Dapat Mandat Bentuk Pemerintahan Baru Israel, Peluang Netanyahu Lengser Semakin Terbuka

Gadi Eisenkot Dapat Mandat Bentuk Pemerintahan Baru Israel, Peluang Netanyahu Lengser Semakin Terbuka

Peta politik Israel memasuki babak baru setelah Presiden Isaac Herzog memberikan mandat kepada tokoh oposisi Gadi Eisenkot untuk membentuk pemerintahan baru pascapemilihan umum legislatif pada 27 Oktober 2026. Keputusan tersebut membuka peluang terbentuknya pemerintahan tanpa melibatkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang selama ini menjadi salah satu tokoh paling dominan dalam politik Israel.

Penunjukan Eisenkot menjadi perkembangan penting setelah hasil pemilu menunjukkan tidak ada satu pun kubu politik yang berhasil memperoleh mayoritas mutlak di parlemen Israel atau Knesset. Kondisi tersebut membuat proses pembentukan pemerintahan membutuhkan negosiasi antarpihak untuk mengumpulkan dukungan politik yang cukup agar koalisi baru dapat terbentuk.

Langkah oposisi untuk menggalang kekuatan semakin intensif setelah sejumlah partai mulai membuka peluang kerja sama yang sebelumnya sulit diwujudkan. Salah satu perkembangan penting adalah perubahan sikap terkait tuntutan agar masyarakat Yahudi ultra-Ortodoks juga menjalani kewajiban dinas militer. Isu tersebut selama ini menjadi salah satu persoalan yang memicu perbedaan pandangan di antara kelompok politik Israel.

Presiden Isaac Herzog mengambil keputusan setelah melakukan konsultasi dengan para pemimpin partai politik sepanjang pekan sebelumnya. Dari hasil konsultasi tersebut, Eisenkot dinilai layak memperoleh kesempatan pertama untuk menyusun pemerintahan baru. Kantor kepresidenan Israel kemudian menyampaikan bahwa penunjukan resmi dilakukan melalui upacara di kediaman presiden di Yerusalem pada Minggu, 8 November 2026.

Gadi Eisenkot merupakan mantan kepala staf militer Israel yang kemudian terjun ke dunia politik dan memimpin Partai Yashar. Dalam kontestasi politik terbaru, ia menjadi salah satu tokoh utama oposisi yang berupaya menghimpun dukungan dari kelompok sekuler, liberal, serta partai-partai lain yang memiliki kepentingan untuk membentuk pemerintahan alternatif.

Setelah menerima mandat tersebut, Eisenkot menyatakan akan melakukan berbagai upaya untuk membentuk pemerintahan baru. Tantangan yang dihadapinya tidak ringan karena setiap partai memiliki kepentingan, agenda kebijakan, serta tuntutan yang berbeda. Negosiasi diperkirakan mencakup komposisi kabinet, pembagian tanggung jawab pemerintahan, hingga kesepakatan mengenai kebijakan nasional.

Baca Juga:

Politikus Senior PDIP Panda Nababan Meninggal Dunia pada Usia 82 Tahun, Kabar Duka Menyelimuti Kancah Politik Nasional

Berdasarkan perkembangan konsultasi politik, partai-partai yang memberikan rekomendasi dukungan kepada Eisenkot mewakili 67 anggota parlemen. Sementara itu, kelompok yang mendukung Netanyahu tercatat mewakili 46 anggota parlemen. Namun, dukungan dalam proses konsultasi tersebut tidak serta-merta menjamin terbentuknya koalisi pemerintahan karena kesepakatan politik antarpihak masih harus diselesaikan.

Salah satu faktor yang membuat proses pembentukan pemerintahan semakin kompleks adalah meningkatnya perolehan kursi partai-partai yang mewakili masyarakat Arab Israel. Dukungan dari kelompok tersebut berpotensi membantu Eisenkot mengumpulkan kekuatan politik di parlemen. Meski demikian, sebagian unsur dalam blok oposisi justru keberatan apabila pembentukan pemerintahan terlalu bergantung pada dukungan partai-partai Arab.

Selain persoalan dukungan kelompok Arab, isu kewajiban dinas militer bagi masyarakat Yahudi ultra-Ortodoks juga menjadi tantangan tersendiri. Kelompok tersebut selama ini memperoleh pengecualian tertentu dari kewajiban militer. Sementara itu, sejumlah partai oposisi menginginkan adanya perubahan kebijakan agar kewajiban pelayanan militer atau nasional berlaku lebih luas. Perbedaan pandangan ini berpotensi memengaruhi kesepakatan pembentukan koalisi.

Situasi politik Israel saat ini juga tidak terlepas dari kondisi sosial dan keamanan negara tersebut. Selama sekitar tiga tahun terakhir, masyarakat Israel menghadapi berbagai konflik berkepanjangan yang turut memengaruhi kehidupan politik nasional. Perbedaan sikap terhadap kepemimpinan Netanyahu semakin terlihat, sementara tuntutan perubahan pemerintahan menguat di tengah masyarakat yang terpolarisasi.

Netanyahu sendiri merupakan perdana menteri dengan masa jabatan terlama dalam sejarah Israel. Namun, hasil pemilu terbaru membuat posisi politiknya menghadapi tantangan karena kubu yang dipimpinnya tidak berhasil mempertahankan mayoritas parlemen. Para pesaing politiknya kini berupaya memanfaatkan situasi tersebut untuk membangun pemerintahan alternatif melalui kesepakatan lintas partai.

Baca Juga:

Wamensos Agus Jabo Priyono Apresiasi Pameran “Rindu Pak Dirman”, Ajak Generasi Muda Teladani Semangat Perjuangan Jenderal Soedirman

Meski demikian, penunjukan Eisenkot belum memastikan bahwa Netanyahu secara otomatis akan meninggalkan jabatannya. Proses pembentukan pemerintahan masih harus melalui negosiasi dan memperoleh dukungan yang diperlukan di Knesset. Selama pemerintahan baru belum terbentuk, Netanyahu dan kabinetnya tetap menjalankan tugas dalam kapasitas pemerintahan sementara.

Sesuai mekanisme pembentukan pemerintahan Israel, Eisenkot memperoleh waktu 28 hari untuk menyusun koalisi. Presiden juga dapat memberikan tambahan waktu selama 14 hari apabila diperlukan. Apabila Eisenkot tidak berhasil memenuhi persyaratan pembentukan pemerintahan dalam tenggat tersebut, mandat dapat diberikan kepada Netanyahu untuk mencoba membangun koalisi alternatif.

Perkembangan ini menjadikan proses politik Israel dalam beberapa pekan ke depan sangat menentukan arah kepemimpinan negara tersebut. Keberhasilan Eisenkot membangun kesepakatan dengan berbagai partai akan menjadi faktor penting dalam menentukan apakah pemerintahan baru benar-benar dapat terbentuk tanpa Netanyahu atau justru membuka kembali peluang bagi perdana menteri petahana untuk mempertahankan kekuasaan.

Dengan demikian, mandat yang diberikan Presiden Isaac Herzog kepada Gadi Eisenkot menjadi langkah awal dalam proses peralihan politik Israel. Namun, hasil akhirnya masih bergantung pada kemampuan para pemimpin partai mencapai kesepakatan dan mengamankan dukungan mayoritas di parlemen. Hingga proses tersebut selesai, posisi Netanyahu masih berada dalam masa transisi politik yang belum sepenuhnya berakhir.

Jurnalis : Wafiq Qodriyatussoleha

Baca Juga:

Cegah Karhutla di Kalimantan Tengah, Pemerintah Gandeng Perusahaan Tambang dan Sawit untuk Basahi Lahan Gambut