Cegah Karhutla di Kalimantan Tengah, Pemerintah Gandeng Perusahaan Tambang dan Sawit untuk Basahi Lahan Gambut

Cegah Karhutla di Kalimantan Tengah, Pemerintah Gandeng Perusahaan Tambang dan Sawit untuk Basahi Lahan Gambut

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menggandeng perusahaan sektor pertambangan, perkebunan kelapa sawit, serta kehutanan untuk mendukung pembasahan lahan gambut di Kalimantan Tengah (Kalteng). Kolaborasi lintas sektor tersebut dilakukan guna menekan risiko kebakaran sekaligus menjaga kondisi ekosistem gambut agar tidak kembali mengalami kekeringan.

Langkah penanganan tersebut dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026. Pemerintah menetapkan empat provinsi dengan tingkat kerawanan karhutla tinggi sebagai wilayah prioritas penanganan, yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Papua Selatan.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, menjelaskan bahwa penanganan karhutla dilakukan melalui berbagai langkah teknis, termasuk pembangunan sumur bor, pembuatan sekat kanal, serta pengaliran air dari sungai menuju kawasan gambut yang rawan terbakar. Upaya tersebut diarahkan untuk mempertahankan kelembapan tanah, sehingga lahan gambut tidak mudah mengering dan menjadi sumber bahan bakar ketika musim kemarau.

Khusus di Kalimantan Tengah, pemerintah memusatkan perhatian pada sejumlah kawasan yang selama ini berkontribusi terhadap munculnya asap di Kota Palangka Raya. Salah satu wilayah yang menjadi sasaran penanganan adalah Talawang Raya dengan luas sekitar 362 hektare. Selain itu, terdapat kawasan Sabaru, Sebangau, Barikin, dan Buluh Merindu dengan luas penanganan sekitar 302 hektare.

Menurut Hanif, kegiatan penanganan di sejumlah lokasi tersebut telah mulai berjalan sejak sekitar dua pekan sebelum penyampaian keterangannya pada 9 November 2026. Pelaksanaannya melibatkan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia serta Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia. Pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepolisian Republik Indonesia, dan pelaku usaha dari berbagai sektor juga dilibatkan untuk memperkuat koordinasi di lapangan.

Selain kawasan sekitar Palangka Raya, pemerintah turut menyiapkan penanganan di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, khususnya jalur dari Palangka Raya hingga Jembatan Tumbang Nusa dengan panjang sekitar 12 kilometer. Kawasan tersebut menjadi perhatian karena membutuhkan penguatan tata air dan pembasahan gambut secara berkelanjutan untuk mengurangi potensi terjadinya kebakaran.

Baca Juga:

Politikus Senior PDIP Panda Nababan Meninggal Dunia pada Usia 82 Tahun, Kabar Duka Menyelimuti Kancah Politik Nasional

Dalam pelaksanaan program tersebut, Kemenko Pangan berencana menggandeng Asosiasi Pertambangan Indonesia atau Indonesian Mining Association (IMA). Keterlibatan perusahaan pertambangan juga akan dikoordinasikan melalui Forum Kepala Teknik Tambang agar dukungan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan penanganan di lapangan.

Hanif menegaskan bahwa keterlibatan seluruh unit usaha menjadi bagian penting dalam memperkuat upaya pengendalian karhutla. Menurutnya, tanggung jawab menjaga lingkungan dari ancaman kebakaran tidak hanya berada di tangan pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dunia usaha, terutama perusahaan yang beroperasi di sekitar kawasan rawan kebakaran.

Ia juga menjelaskan bahwa karakteristik wilayah Palangka Raya yang didominasi ekosistem gambut membutuhkan pendekatan penanganan khusus. Sebagian kawasan telah mengalami degradasi cukup berat sehingga kemampuan lahan dalam mempertahankan kelembapan air berkurang. Kondisi tersebut membuat gambut lebih rentan mengalami kekeringan dan meningkatkan risiko terjadinya kebakaran.

Karena itu, pembasahan gambut tidak dapat dilakukan hanya dalam waktu singkat atau sebatas ketika muncul kebakaran. Proses tersebut harus dijalankan secara terus-menerus agar kelembapan tanah tetap terjaga. Hanif menekankan bahwa penghentian pembasahan dapat menyebabkan gambut kembali mengering dan meningkatkan kerentanannya terhadap api.

Sebagai bagian dari strategi jangka menengah, pemerintah bersama Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, juga merancang penguatan sistem tata air melalui pembangunan infrastruktur pengendali air atau intake di sepanjang Sungai Kahayan. Infrastruktur tersebut direncanakan untuk membantu menaikkan dan mengalirkan air dari sungai menuju kawasan yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi.

Baca Juga:

Wamensos Agus Jabo Priyono Apresiasi Pameran “Rindu Pak Dirman”, Ajak Generasi Muda Teladani Semangat Perjuangan Jenderal Soedirman

Selain itu, pemerintah menerima usulan penambahan satu lokasi penanganan dari Wakil Bupati Kapuas, Dodo. Kawasan yang diusulkan berada di sisi timur hingga tenggara Palangka Raya dan dinilai berpotensi turut memengaruhi kondisi asap di wilayah perkotaan. Dengan tambahan tersebut, pemerintah merencanakan penanganan di empat lokasi, dengan dua kawasan telah mulai dikerjakan dan dua lokasi lainnya segera menyusul.

Kolaborasi antara pemerintah, perusahaan perkebunan, kehutanan, dan pertambangan diharapkan dapat memperkuat ketersediaan sumber daya serta dukungan teknis untuk menjaga kawasan gambut. Keterlibatan berbagai pihak juga menjadi bagian dari upaya membangun sistem pencegahan karhutla yang tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga pada pemulihan dan pemeliharaan kondisi lingkungan.

Melalui langkah tersebut, pemerintah menargetkan pembasahan lahan gambut dapat berlangsung secara berkelanjutan sehingga risiko kebakaran dan dampak kabut asap di Kalimantan Tengah dapat ditekan. Pembangunan infrastruktur tata air serta penguatan koordinasi lintas sektor menjadi tindak lanjut yang disiapkan untuk menjaga kelembapan kawasan gambut dan mendukung perlindungan lingkungan dalam jangka panjang.

Jurnalis : Wafiq Qodriyatussoleha