Di Sidang PBB, Indonesia Bersama 68 Negara Serukan Pentingnya Akses Pangan Bergizi bagi Anak

Di Sidang PBB, Indonesia Bersama 68 Negara Serukan Pentingnya Akses Pangan Bergizi bagi Anak

Indonesia bersama 68 negara dari berbagai kawasan dunia menyerukan pentingnya pemenuhan akses pangan bergizi bagi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang mendasar. Seruan tersebut disampaikan dalam Sidang ke-62 Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss, melalui Dialog Interaktif dengan Pelapor Khusus PBB untuk Hak atas Kesehatan. Dukungan yang datang dari negara-negara di kawasan Afrika, Asia-Pasifik, Eropa, dan Amerika menunjukkan bahwa persoalan gizi anak telah menjadi perhatian global yang melampaui batas geografis maupun perbedaan politik.

Dalam pernyataan bersama tersebut, Indonesia menegaskan bahwa akses terhadap pangan dan gizi yang memadai merupakan fondasi utama dalam menjamin hak atas kesehatan serta kehidupan yang bermartabat bagi setiap anak. Pemerintah Indonesia menilai bahwa masalah kekurangan gizi tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan semata, tetapi juga menyangkut masa depan generasi muda dan kualitas sumber daya manusia di berbagai negara.

Deputi Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Achsanul Habib, menyampaikan bahwa menyatukan puluhan negara dari berbagai kawasan dalam satu posisi bersama merupakan pencapaian yang penting. Dukungan internasional tersebut menunjukkan semakin kuatnya kesadaran global bahwa akses terhadap pangan bergizi merupakan isu hak asasi manusia yang mendesak dan harus menjadi perhatian bersama.

Indonesia juga menyoroti fakta bahwa hingga saat ini miliaran orang di berbagai belahan dunia masih menghadapi ancaman kerawanan pangan. Sementara itu, jutaan anak mengalami kekurangan gizi yang berdampak langsung terhadap tumbuh kembang, kesehatan, kemampuan belajar, serta masa depan mereka. Situasi tersebut semakin memprihatinkan di negara-negara yang terdampak konflik dan krisis kemanusiaan, di mana akses terhadap makanan bergizi dan layanan dasar sering kali menjadi sektor yang paling terdampak.

Melalui pernyataan bersama itu, Indonesia dan negara-negara pendukung menyerukan agar seluruh negara memperkuat akses terhadap pangan bergizi secara berkelanjutan dan merata. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan, seperti program makan di sekolah, penguatan sistem pangan lokal yang tangguh, serta perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang rentan.

Pada tingkat nasional, Indonesia juga menegaskan komitmennya melalui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Program tersebut bertujuan meningkatkan status gizi anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Baca Juga:

Kemkomdigi Tekankan Pentingnya Pendampingan Orang Tua dalam Penggunaan Teknologi oleh Anak

Pemerintah Indonesia memandang bahwa pemenuhan gizi anak bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan bagian dari kewajiban negara dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak. Oleh karena itu, setiap anak berhak memperoleh makanan yang sehat dan bergizi sebagai bekal untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Melalui forum internasional tersebut, Indonesia kembali menegaskan perannya dalam mendorong kerja sama global guna mengatasi persoalan gizi anak. Harapannya, kolaborasi antarnegara dapat menghasilkan kebijakan yang lebih efektif sehingga tidak ada lagi anak yang kehilangan kesempatan meraih masa depan yang lebih baik akibat kelaparan dan kekurangan gizi.

Jurnalis : Hanadia