BSU Rp900 Ribu Belum Cair, Menaker Sebut Masih Proses Administrasi di Kemenkeu

BSU Rp900 Ribu Belum Cair, Menaker Sebut Masih Proses Administrasi di Kemenkeu

JAKARTA – Pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kuartal IV tahun 2026 masih menjadi perhatian para pekerja di berbagai daerah. Meski pemerintah telah menyiapkan program bantuan senilai Rp900 ribu untuk setiap pekerja yang memenuhi persyaratan, hingga Senin (16/11/2026), dana tersebut belum disalurkan kepada masyarakat.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan bahwa proses penyaluran BSU saat ini masih berada dalam tahap penyelesaian administrasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Karena itu, masyarakat diminta bersabar sambil menunggu proses pemeriksaan dan penyelesaian tahapan yang diperlukan sebelum bantuan dapat dicairkan.

“BSU tunggu, kita masih proses administrasi di Kementerian Keuangan. Tunggu aja,” kata Yassierli sebagaimana dikutip dari Antara, Minggu (15/11/2026).

Yassierli juga memastikan bahwa hingga saat ini bantuan tersebut memang belum dicairkan. Ia meminta para pekerja tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar di media sosial maupun pesan berantai yang mengatasnamakan pemerintah dan menjanjikan pencairan BSU dalam waktu tertentu.

Menurutnya, masyarakat perlu memastikan setiap informasi mengenai jadwal pencairan, persyaratan, maupun status penerima berasal dari sumber resmi Kementerian Ketenagakerjaan. Informasi yang belum diumumkan melalui kanal pemerintah sebaiknya tidak langsung dipercaya agar masyarakat terhindar dari berbagai modus penipuan.

“Belum cair. Hati-hati ya, terkait dengan BSU pesan dari saya informasi yang valid silakan tunggu di website-nya Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi jangan percaya, dari informasi-informasi yang lain. Yang valid adalah dari Kementerian Ketenagakerjaan,” tegasnya.

\BSU Kuartal IV 2026 Senilai Rp900 Ribu

Sebelumnya, pemerintah kembali menyiapkan program Bantuan Subsidi Upah untuk membantu pekerja pada kuartal IV tahun 2026. Bantuan tersebut dialokasikan untuk periode Oktober hingga Desember 2026 dengan besaran Rp300 ribu setiap bulan selama tiga bulan.

Dengan skema tersebut, setiap pekerja yang memenuhi ketentuan akan menerima bantuan sebesar Rp900 ribu yang dibayarkan sekaligus. Program ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam memberikan dukungan ekonomi kepada pekerja, khususnya masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan.

Rencana penyaluran BSU kuartal IV tersebut sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (30/9/2026).

Dalam rencana yang disampaikan pemerintah, program BSU ditargetkan menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran hampir Rp12 triliun. Anggaran tersebut disiapkan untuk mendukung pembayaran bantuan selama tiga bulan kepada para pekerja yang dinyatakan memenuhi persyaratan.

\Penyaluran Diupayakan Melalui Rekening Bank

Selain persoalan penyelesaian administrasi, mekanisme penyaluran bantuan juga menjadi bagian dari persiapan pemerintah. Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan bahwa BSU kuartal IV 2026 diharapkan dapat disalurkan melalui transfer langsung ke rekening bank milik penerima.

Skema tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai perluasan kepemilikan rekening perbankan bagi masyarakat. Pemerintah sebelumnya menyiapkan program pembukaan rekening gratis bagi sekitar 25,16 juta warga berusia 17 tahun ke atas yang berasal dari kelompok ekonomi desil 1 hingga 4 dan belum memiliki rekening bank.

Airlangga menjelaskan bahwa penggunaan rekening perbankan diharapkan dapat mendukung penyaluran bantuan pemerintah secara lebih terarah. Dengan mekanisme transfer, dana bantuan dapat diterima langsung oleh masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima sesuai ketentuan program.

\Ini Persyaratan Penerima BSU 2026

Ketentuan mengenai penyaluran BSU 2026 telah diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026. Dalam regulasi tersebut, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pekerja atau buruh agar dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan subsidi upah.

Persyaratan pertama adalah pekerja harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Selain itu, calon penerima harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Agustus 2026.

Dari sisi penghasilan, pekerja atau buruh harus menerima upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan. Ketentuan batas upah tersebut menjadi salah satu dasar dalam menentukan kelayakan pekerja untuk memperoleh bantuan dari pemerintah.

Khusus pekerja yang berada di daerah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih tinggi dari Rp3,5 juta, batas penghasilan mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Sementara itu, untuk daerah yang tidak memiliki UMK, acuan batas upah menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan ketentuan pembulatan yang sama.

Persyaratan tersebut menjadi dasar dalam proses pemeriksaan data calon penerima sebelum penetapan akhir dilakukan. Dengan demikian, tidak seluruh pekerja yang tercatat dalam data awal otomatis memperoleh BSU karena status kepesertaan dan kesesuaian penghasilan tetap harus diperiksa berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pekerja Diminta Waspada Penipuan Berkedok BSU

Di tengah belum adanya kepastian tanggal pencairan, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai informasi palsu yang memanfaatkan program BSU. Modus penipuan dapat dilakukan melalui pesan singkat, tautan pendaftaran tidak resmi, hingga permintaan data pribadi dengan alasan mempercepat pencairan bantuan.

Pekerja sebaiknya tidak sembarangan membuka tautan yang dikirimkan oleh nomor tidak dikenal, terlebih apabila tautan tersebut meminta informasi sensitif seperti NIK, nomor rekening, kata sandi, maupun kode verifikasi. Masyarakat juga perlu berhati-hati terhadap pihak yang meminta sejumlah uang dengan dalih biaya administrasi pencairan bantuan.

Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan bahwa informasi resmi mengenai perkembangan program, persyaratan, serta jadwal penyaluran BSU akan disampaikan melalui kanal komunikasi pemerintah. Masyarakat dapat memantau pengumuman melalui situs resmi Kemnaker di kemnaker.go.id.

Hingga 16 November 2026, pemerintah belum mengumumkan tanggal pasti pencairan BSU kuartal IV. Proses administrasi di Kementerian Keuangan masih harus diselesaikan sebelum bantuan disalurkan kepada pekerja yang memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, masyarakat diminta menunggu pengumuman resmi dan tidak mudah terpengaruh informasi pencairan yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

Jurnalis : Wulandari

author avatar
Wulandari

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda mungkin juga menyukainya

Mengungkap Fakta Terkini

Dapatkan Notifikasi Fakta Terkini

Aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update berita terbaru, fakta penting, dan informasi viral langsung ke perangkat Anda.

Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau !