Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melelang aset hasil sitaan perkara tindak pidana korupsi. Kali ini, sebuah rumah mewah milik Rudy Hartono Iskandar, pemilik PT Adonara Propertindo yang terbukti terlibat dalam kasus korupsi pengadaan lahan proyek rumah DP Rp 0 di Pulo Gebang, Jakarta Timur, masuk dalam daftar aset yang dilelang dengan harga mencapai Rp 18,9 miliar.
Properti yang menjadi perhatian tersebut berada di Jalan Kubu Anyar, Gang Jepun, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Rumah itu telah berstatus sebagai barang sitaan negara dan memiliki luas keseluruhan mencapai 2.127 meter persegi. Aset tersebut terdiri atas dua bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang berbeda, tetapi keduanya tercatat atas nama Rudy Hartono Iskandar.
Berdasarkan informasi lelang, bidang tanah pertama tercatat dalam SHM Nomor 11408 dengan luas 690 meter persegi dan barang bukti Nomor 1152. Sementara bidang kedua tercatat dalam SHM Nomor 11128 dengan luas 1.437 meter persegi serta barang bukti Nomor 1153. Kedua bidang tersebut menjadi satu kesatuan aset properti yang ditawarkan melalui mekanisme lelang negara.
Dari dokumentasi foto yang dipublikasikan, bangunan utama rumah tersebut memiliki desain dua lantai dengan tampilan fasad berwarna gelap yang didominasi material bebatuan. Di bagian samping terdapat akses masuk lain melalui area teras yang cukup lebar menyerupai pendopo. Kompleks properti itu juga memiliki beberapa bangunan tambahan yang berdiri terpisah dari bangunan utama.
Area halaman rumah terlihat sangat luas dengan sejumlah pepohonan besar, termasuk pohon beringin dan kamboja. Di kawasan tersebut juga terdapat bangunan pura serta bangunan satu lantai yang terpisah dari rumah utama. Masih terdapat pula area tanah terbuka yang memberikan kesan luas pada keseluruhan kompleks properti.
Bagian interior rumah juga memperlihatkan sejumlah ruangan berukuran besar. Beberapa fasilitas dan perabotan masih terlihat berada di dalam bangunan, di antaranya kitchen set di area dapur, meja menyerupai bar berbahan kayu di dekat tangga, serta sejumlah perlengkapan rumah tangga lainnya. Beberapa kamar tidur dilengkapi pendingin udara dan jendela berukuran besar.
KPK menetapkan harga limit lelang sebesar Rp 18.930.729.000 atau sekitar Rp 18,93 miliar. Calon peserta yang ingin mengikuti proses tersebut diwajibkan menyetorkan uang jaminan sebesar Rp 9 miliar. Batas akhir penyetoran uang jaminan ditetapkan pada 7 Desember 2026, sedangkan batas akhir penawaran berlangsung pada 8 Desember 2026 pukul 09.00 WIB.
Pelaksanaan lelang dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar. Lokasi penyelenggaraannya berada di Gedung Keuangan Negara (GKN) I, Jalan Kusumaatmaja, Renon, Denpasar, Bali. Besaran harga limit dan uang jaminan tersebut menjadi bagian dari ketentuan yang harus diperhatikan masyarakat yang berminat mengikuti lelang.
Rudy Hartono Iskandar merupakan pihak yang terbukti bersalah dalam perkara korupsi pengadaan lahan untuk program rumah DP Rp 0 di Pulo Gebang, Jakarta Timur. Perkara tersebut berkaitan dengan pengadaan tanah yang dilakukan Perumda Pembangunan Sarana Jaya pada periode 2018-2019. Kasus ini menjadi salah satu perkara korupsi yang mendapat perhatian publik karena berkaitan dengan program perumahan masyarakat di DKI Jakarta.
Dalam perkara tersebut, Rudy dijatuhi hukuman pidana penjara selama sembilan tahun dan denda Rp 300 juta. Selain itu, terdapat kewajiban pembayaran uang pengganti sebesar Rp 224,21 miliar. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi sesuai ketentuan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda terpidana dapat disita dan dilelang untuk menutup pembayaran uang pengganti.
Kasus pengadaan lahan Pulo Gebang juga menyeret sejumlah pihak lainnya, termasuk mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan. Ia dijatuhi hukuman lima tahun penjara dalam perkara tersebut. Proses pengadaan lahan yang menjadi objek perkara berlangsung ketika Pemprov DKI Jakarta menjalankan program hunian dengan skema DP Rp 0.
Program rumah DP Rp 0 merupakan salah satu program unggulan yang diperkenalkan Anies Baswedan bersama Sandiaga Uno ketika mengikuti Pilkada DKI Jakarta 2017. Program tersebut ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat berpenghasilan tertentu agar dapat memiliki hunian tanpa harus menyediakan uang muka sebagaimana skema pembelian rumah pada umumnya.
Namun, dalam pelaksanaannya, pengadaan lahan untuk program tersebut justru terseret perkara hukum. KPK mengusut dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan tanah, termasuk persoalan peningkatan atau mark-up harga pada sejumlah proyek. Perkara ini kemudian berkembang menjadi proses penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat.
Pelelangan rumah di Bali tersebut menjadi bagian dari upaya pemulihan aset negara melalui pengelolaan barang rampasan dan sitaan sesuai ketentuan hukum. Melalui mekanisme lelang, aset yang telah ditetapkan untuk dilepas dapat dialihkan kepada peserta yang memenuhi persyaratan, sementara hasilnya dikelola sesuai prosedur yang berlaku.
Dengan nilai limit hampir Rp 19 miliar dan luas properti mencapai 2.127 meter persegi, rumah tersebut menjadi salah satu aset bernilai tinggi yang ditawarkan dalam proses lelang KPK. Masyarakat yang berminat perlu memperhatikan persyaratan administrasi, jadwal penyetoran uang jaminan, serta ketentuan penawaran yang ditetapkan oleh penyelenggara lelang.
Jurnalis : Wulandari
Aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update berita terbaru, fakta penting, dan informasi viral langsung ke perangkat Anda.
Jangan Tampilkan Lagi
Ya, Saya Mau !