Blok M Direkomendasikan Menjadi Kawasan Rendah Emisi, Langkah Strategis Tekan Polusi Udara di Jakarta

Blok M Direkomendasikan Menjadi Kawasan Rendah Emisi, Langkah Strategis Tekan Polusi Udara di Jakarta

Kawasan Blok M di Jakarta Selatan direkomendasikan menjadi lokasi percontohan pertama penerapan Kawasan Rendah Emisi (KRE) di Ibu Kota. Rekomendasi tersebut merupakan bagian dari laporan bertajuk “Kawasan Rendah Emisi Terpadu Jakarta: Dari Ambisi Menuju Aksi” yang disusun melalui kolaborasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Breathe Cities sebagai upaya mempercepat penanganan pencemaran udara dan menciptakan kota yang lebih sehat serta ramah lingkungan.

Pemilihan Blok M sebagai kawasan percontohan bukan tanpa alasan. Wilayah ini dinilai memiliki sistem transportasi publik yang terintegrasi dengan baik melalui layanan MRT Jakarta, TransJakarta, serta berbagai moda transportasi lainnya. Selain itu, kawasan tersebut juga merupakan pusat aktivitas ekonomi, perdagangan, perkantoran, kuliner, hingga ruang publik yang setiap harinya dipadati masyarakat. Karakteristik tersebut menjadikan Blok M sebagai lokasi yang ideal untuk menguji efektivitas kebijakan pengurangan emisi kendaraan bermotor sebelum diterapkan di kawasan lain di Jakarta.

Program Kawasan Rendah Emisi dirancang untuk mengurangi pencemaran udara yang selama ini sebagian besar berasal dari sektor transportasi. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berencana mendorong penggunaan transportasi umum, meningkatkan kualitas jalur pejalan kaki dan pesepeda, membatasi kendaraan beremisi tinggi, serta memperluas ruang terbuka hijau sebagai bagian dari strategi menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih sehat.

Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa selain Blok M, terdapat empat kawasan lain yang masuk dalam daftar prioritas pengembangan Kawasan Rendah Emisi, yakni Kota Tua, GBK–Senayan, Medan Merdeka, dan Dukuh Atas. Namun, Blok M dipilih sebagai lokasi implementasi awal karena dianggap memiliki kesiapan infrastruktur, konektivitas transportasi, serta aktivitas masyarakat yang paling mendukung keberhasilan program tersebut.

Implementasi program direncanakan berlangsung secara bertahap pada periode 2026 hingga 2029. Pemerintah akan menerapkan pendekatan berbasis data dengan mempertimbangkan kesiapan masyarakat, kondisi ekonomi kawasan, serta efektivitas setiap kebijakan yang diterapkan. Evaluasi secara berkala akan dilakukan sebelum konsep serupa diperluas ke wilayah lain di Jakarta.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, penerapan Kawasan Rendah Emisi berpotensi menurunkan konsentrasi polutan PM2.5 secara signifikan di kawasan prioritas. Penurunan kualitas udara yang lebih baik diperkirakan akan memberikan manfaat besar bagi kesehatan masyarakat melalui berkurangnya risiko penyakit saluran pernapasan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga perkotaan. Selain itu, berkurangnya beban biaya kesehatan juga diproyeksikan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.

Baca Juga:

Menkes: Perundungan Masih Menjadi Keluhan Utama Dokter, Reformasi Pendidikan Kedokteran Terus Dipercepat

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga tengah menyiapkan regulasi berupa Peraturan Gubernur mengenai Kawasan Rendah Emisi sebagai landasan hukum pelaksanaan program tersebut. Regulasi ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan kebijakan pengendalian emisi secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan masyarakat, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan berbagai pihak lainnya. Kesadaran untuk menggunakan transportasi publik, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, serta mendukung pola mobilitas yang lebih ramah lingkungan menjadi faktor penting dalam mewujudkan kualitas udara Jakarta yang lebih bersih di masa mendatang.

Apabila implementasi di Blok M berjalan sesuai target, kawasan tersebut diharapkan dapat menjadi model penerapan Kawasan Rendah Emisi bagi wilayah lain di Jakarta bahkan kota-kota besar di Indonesia. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, menekan emisi karbon, serta membangun sistem transportasi perkotaan yang modern, efisien, dan berkelanjutan.

Jurnalis : Intan