Zulhas Targetkan 35 Ribu Koperasi Desa Merah Putih Beroperasi pada Akhir 2026, Pemerintah Percepat Persiapan

Zulhas Targetkan 35 Ribu Koperasi Desa Merah Putih Beroperasi pada Akhir 2026, Pemerintah Percepat Persiapan

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan sebanyak 35 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dapat beroperasi hingga akhir 2026. Pemerintah kini mempercepat berbagai persiapan agar koperasi yang telah dibangun bisa segera menjalankan kegiatan usaha dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa maupun kelurahan.

Target tersebut disampaikan Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, seusai memimpin rapat koordinasi terbatas mengenai operasionalisasi Kopdes Merah Putih di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2026). Rapat tersebut melibatkan sejumlah kementerian, lembaga, badan usaha milik negara (BUMN), serta unsur pemerintah daerah untuk membahas langkah percepatan pelaksanaan program.

Zulhas mengatakan pemerintah ingin memastikan pembangunan koperasi tidak berhenti pada penyelesaian gedung dan fasilitas fisik. Setelah infrastruktur tersedia, tahapan berikutnya adalah menyiapkan sumber daya manusia, perlengkapan usaha, serta sistem operasional agar koperasi dapat berfungsi sesuai tujuan pembentukannya.

Dalam keterangannya, Zulhas menyebut jumlah koperasi yang berpotensi siap hingga akhir tahun bahkan dapat mencapai 40 ribu unit. Namun, pemerintah memilih menggunakan angka 35 ribu sebagai target yang lebih moderat untuk memastikan proses persiapan dan operasional dapat dilaksanakan secara terukur.

Menurut Zulhas, pengoperasian koperasi dalam jumlah besar membutuhkan koordinasi lintas sektor. Pemerintah pusat tidak dapat bekerja sendiri karena pelaksanaan program turut melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan, hingga kepala desa dan lurah. Setiap pihak memiliki peran untuk memastikan koperasi di wilayahnya dapat beroperasi sesuai rencana.

Ia juga meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait memberikan perhatian terhadap kesiapan operasional tersebut. Koordinasi diperlukan agar berbagai kebutuhan koperasi dapat dipenuhi secara bersamaan, mulai dari pengelolaan usaha hingga dukungan distribusi barang yang akan dipasarkan kepada masyarakat.

Baca Juga:

Berjalan dan Berlari di Eskalator Bisa Mempercepat Kerusakan, KAI Imbau Penumpang Utamakan Keselamatan

Program Kopdes Merah Putih merupakan salah satu upaya pemerintah memperkuat kegiatan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Koperasi ini dirancang sebagai sarana distribusi berbagai kebutuhan masyarakat sekaligus penghubung antara produsen lokal dan pasar. Melalui mekanisme tersebut, hasil produksi masyarakat desa diharapkan memiliki akses pemasaran yang lebih baik.

Selain berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, Kopdes Merah Putih juga direncanakan mendukung penyaluran sejumlah barang bersubsidi dan bantuan pemerintah. Skema tersebut membutuhkan aturan operasional yang jelas agar penyaluran dapat dilakukan secara tertib, tepat sasaran, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah menghadapi pekerjaan besar untuk memastikan setiap koperasi memiliki pengelola yang kompeten dan fasilitas yang memadai. Bangunan yang sudah selesai belum tentu langsung dapat menjalankan kegiatan usaha apabila belum didukung perlengkapan, sistem administrasi, ketersediaan barang, dan kesiapan manajer. Karena itu, tahapan verifikasi dan pemeriksaan operasional menjadi bagian penting sebelum koperasi dinyatakan siap melayani masyarakat.

Percepatan operasional juga berkaitan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar kesiapan Kopdes Merah Putih segera diperiksa dan dilengkapi. Dalam rapat koordinasi terpisah pada hari yang sama, Zulhas menyampaikan bahwa pemerintah diminta melakukan pengecekan terhadap koperasi yang telah dibangun, termasuk kesiapan manajer dan agen perbankan. Pemerintah menargetkan pemeriksaan terhadap 15 ribu koperasi dapat diselesaikan dalam delapan hari untuk kemudian dievaluasi.

Langkah pemeriksaan tersebut bertujuan mengidentifikasi kekurangan yang masih ditemukan di lapangan. Dengan demikian, pemerintah dapat menentukan fasilitas atau kebutuhan operasional yang harus segera dilengkapi sebelum koperasi menjalankan kegiatan secara penuh. Evaluasi juga diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai arahan dan tidak hanya berorientasi pada pencapaian jumlah bangunan.

Baca Juga:

Profil Martha Tilaar, Sarjana Pendidikan yang Membangun Industri Kosmetik Lokal Lewat Sariayu

Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan pembangunan koperasi sesuai dengan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat setempat. Zulhas sebelumnya mengakui masih terdapat pembangunan yang perlu dikoreksi, termasuk lokasi yang dinilai kurang tepat. Evaluasi tersebut menjadi penting agar fasilitas yang dibangun benar-benar dapat dijangkau masyarakat dan mendukung kegiatan ekonomi desa secara berkelanjutan.

Keberhasilan Kopdes Merah Putih nantinya tidak hanya diukur dari banyaknya unit yang beroperasi, tetapi juga dari kemampuan koperasi menjalankan kegiatan usaha secara efektif. Ketersediaan barang, kualitas pelayanan, tata kelola keuangan, serta keterlibatan anggota akan menjadi unsur penting dalam menjaga keberlangsungan usaha koperasi. Pengawasan dan pendampingan juga dibutuhkan untuk membantu pengelola menghadapi persoalan yang muncul setelah operasional dimulai.

Bagi masyarakat desa, keberadaan koperasi diharapkan dapat memperluas akses terhadap kebutuhan sehari-hari dan membuka peluang pemasaran produk lokal. Apabila dikelola secara profesional, koperasi juga berpotensi menjadi penghubung bagi petani, peternak, pelaku usaha mikro, dan produsen lainnya untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Namun, manfaat tersebut bergantung pada kesiapan setiap unit, tata kelola yang baik, dan kesesuaian kegiatan usaha dengan kebutuhan warga.

Pemerintah kini memusatkan perhatian pada percepatan persiapan operasional dengan melibatkan berbagai instansi hingga tingkat desa. Target 35 ribu koperasi pada akhir 2026 menjadi sasaran yang ingin dicapai melalui koordinasi, pemeriksaan kesiapan, dan penyelesaian kebutuhan di lapangan. Pelaksanaan program selanjutnya akan bergantung pada kemampuan seluruh pihak terkait memastikan koperasi yang ditargetkan benar-benar siap menjalankan kegiatan usaha.

Jurnalis : Wulandari

Baca Juga:

Memori Buruk Persib Hadapi Klub Vietnam, Siap Balas Dendam 11 Tahun Lalu