Kejaksaan Agung Raih Opini WTP 10 Kali Berturut-turut, BPK Ungkap Alasan dan Capaian Pengelolaan Keuangan

Kejaksaan Agung Raih Opini WTP 10 Kali Berturut-turut, BPK Ungkap Alasan dan Capaian Pengelolaan Keuangan

Kejaksaan Republik Indonesia kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut sekaligus menjadi kali ke-10 secara berturut-turut Kejaksaan Agung memperoleh opini WTP dari BPK.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan tersebut dilakukan pada Kamis, 3 September 2026, di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan apresiasi atas hasil pemeriksaan tersebut dan menilai pencapaian itu merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Kejaksaan dalam menjaga tata kelola keuangan negara.

Opini WTP merupakan penilaian BPK terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan. Dalam penilaian terhadap Kejaksaan Agung, BPK melihat sejumlah aspek penting, antara lain transparansi dalam pengelolaan keuangan, penerapan standar akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana menegaskan bahwa predikat WTP yang diterima Kejaksaan Agung bukan sekadar pemberian atau penghargaan dari BPK. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras pimpinan dan seluruh jajaran Kejaksaan dalam memenuhi berbagai standar pengelolaan keuangan negara.

Salah satu catatan positif yang mendapat perhatian BPK adalah efektivitas Kejaksaan Agung dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Tingkat tindak lanjut rekomendasi BPK oleh Kejaksaan Agung tercatat mencapai 94,8 persen. Angka tersebut berada jauh di atas standar nasional yang berada pada kisaran 75 persen.

Tingkat tindak lanjut yang tinggi menunjukkan adanya upaya dari jajaran Kejaksaan untuk merespons hasil pemeriksaan dan melakukan perbaikan terhadap berbagai hal yang menjadi catatan auditor. BPK menilai hal tersebut sebagai salah satu capaian yang sangat baik dalam pengelolaan administrasi dan keuangan negara.

Baca Juga:

Kabut Asap Tak Merata, Sekolah di Banjarbaru Boleh Pilih PTM atau PJJ Sesuai Kualitas Udara

Selain tindak lanjut rekomendasi, BPK juga menilai Kejaksaan telah memenuhi unsur transparansi dalam pencatatan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan keuangan negara. Pengelolaan tersebut dilakukan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang berlaku.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 10 tahun tidak boleh membuat seluruh jajaran Kejaksaan berpuas diri. Menurutnya, predikat tersebut justru membawa tanggung jawab yang lebih besar untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan pada masa mendatang.

Ia juga mengingatkan seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan agar segera mengevaluasi berbagai catatan dan temuan yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. Setiap kekurangan harus ditindaklanjuti dan diperbaiki agar persoalan yang sama tidak kembali terjadi dalam pemeriksaan berikutnya.

Bagi Kejaksaan, pengelolaan keuangan yang baik memiliki hubungan erat dengan pelaksanaan tugas institusi sebagai aparat penegak hukum. Penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program, memperkuat kinerja penegakan hukum, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

BPK juga menilai bahwa opini WTP seharusnya tidak dipandang sebagai tujuan akhir. Predikat tersebut merupakan salah satu fondasi untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara. Dengan sistem pengawasan yang konsisten, setiap lembaga pemerintah diharapkan mampu memastikan anggaran digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga:

KPK Periksa Anggota DPRD Kota Bengkulu Terkait Pengembangan Kasus Suap Proyek Rejang Lebong

Capaian 10 kali berturut-turut ini sekaligus menjadi tantangan bagi Kejaksaan untuk mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan pada tahun-tahun berikutnya. Konsistensi tersebut diperlukan agar kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum terus terjaga, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

Dengan diraihnya opini WTP untuk kesepuluh kalinya secara beruntun, Kejaksaan Agung diharapkan tidak hanya mempertahankan pencapaian administratif, tetapi juga terus meningkatkan kualitas tata kelola secara menyeluruh. Evaluasi berkelanjutan dan tindak lanjut terhadap rekomendasi pemeriksaan menjadi bagian penting untuk memastikan pengelolaan keuangan negara semakin baik dari waktu ke waktu.

Jurnalis : Ghazy fikri izdihar