Puan Maharani Akui Kinerja DPR Masih Perlu Dibenahi, Tekankan Pentingnya Manfaat Nyata bagi Rakyat

Puan Maharani Akui Kinerja DPR Masih Perlu Dibenahi, Tekankan Pentingnya Manfaat Nyata bagi Rakyat

Ketua DPR RI Puan Maharani mengakui bahwa kinerja lembaga legislatif masih memiliki sejumlah hal yang perlu diperbaiki. Menurut Puan, DPR tidak cukup hanya mengukur keberhasilan berdasarkan banyaknya undang-undang yang berhasil diselesaikan, jumlah rapat yang digelar, maupun besarnya anggaran negara yang dibahas dan disetujui.

Puan menyampaikan hal tersebut dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI yang membahas laporan kinerja DPR Tahun Sidang 2025-2026 sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 DPR RI pada Selasa, 1 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan bahwa ukuran utama kinerja DPR seharusnya dapat dilihat dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

Menurut Puan, seluruh aktivitas DPR pada akhirnya harus memberikan manfaat bagi kehidupan rakyat. Produk legislasi, kebijakan anggaran, fungsi pengawasan, hingga kegiatan diplomasi parlemen harus mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan mendukung kemajuan pembangunan nasional.

Puan juga secara terbuka menyampaikan bahwa masih terdapat ruang yang cukup besar bagi DPR untuk melakukan pembenahan. Perbaikan tersebut tidak hanya berkaitan dengan fungsi legislasi, tetapi juga mencakup pelaksanaan fungsi anggaran, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, serta diplomasi parlemen di tingkat internasional.

Laporan Kinerja DPR Tahun Sidang 2025-2026

Dalam laporan kinerja yang disampaikan dalam rapat paripurna, DPR mencatat telah menyelesaikan 16 Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang sepanjang Tahun Sidang 2025-2026. Selain itu, DPR juga menjalankan berbagai agenda rapat dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan.

Baca Juga:

Syarat Penetapan Bencana Nasional Berubah, BNPB Siapkan Pedoman dan Aturan Baru

Sepanjang periode tersebut, DPR tercatat menggelar sebanyak 1.377 rapat. Jumlah tersebut terdiri atas 332 rapat yang berkaitan dengan fungsi legislasi, 309 rapat dalam menjalankan fungsi anggaran, serta 736 rapat yang berkaitan dengan fungsi pengawasan.

Meski angka tersebut menunjukkan banyaknya aktivitas kelembagaan yang telah dilakukan, Puan mengingatkan bahwa kuantitas pekerjaan bukanlah tujuan akhir. DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat harus memastikan bahwa berbagai kegiatan dan keputusan yang dihasilkan benar-benar memiliki arti serta memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Dengan demikian, keberhasilan DPR tidak semata-mata ditentukan oleh seberapa banyak agenda yang telah diselesaikan. Hal yang jauh lebih penting adalah bagaimana hasil kerja tersebut dapat menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat pembangunan, serta memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi rakyat.

DPR Terbuka terhadap Kritik Masyarakat

Dalam kesempatan yang sama, Puan menegaskan bahwa DPR terbuka terhadap masukan dan kritik yang disampaikan masyarakat. Menurutnya, kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi dan dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga perwakilan rakyat untuk meningkatkan kualitas kinerjanya.

Puan berpandangan bahwa kritik tidak seharusnya dianggap sebagai bentuk pertentangan antara masyarakat dengan DPR. Sebaliknya, kritik dapat menjadi jembatan yang membantu DPR memahami aspirasi, kebutuhan, serta kondisi nyata yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Baca Juga:

Stasiun Karet Ditutup 4 Bulan, Akses hingga Terowongan Kendal Dibenahi

Keterbukaan terhadap kritik juga dinilai penting untuk menjaga agar DPR tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan mandat yang diberikan oleh masyarakat. Aspirasi publik dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Menempatkan Kepentingan Rakyat sebagai Ukuran Utama

Pernyataan Puan tersebut menegaskan pentingnya perubahan orientasi dalam melihat kinerja lembaga legislatif. Banyaknya rapat maupun produk hukum yang dihasilkan memang menjadi bagian dari indikator pekerjaan DPR, tetapi hasil akhirnya tetap harus dikaitkan dengan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Ke depan, DPR diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pembahasan berbagai persoalan nasional, memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah, serta memastikan kebijakan anggaran benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat luas.

Puan juga mengingatkan bahwa masih adanya ruang untuk berbenah merupakan bagian dari proses memperkuat lembaga perwakilan rakyat. Evaluasi terhadap kinerja DPR diperlukan agar setiap fungsi dapat dijalankan secara lebih efektif, transparan, dan mampu menjawab perkembangan kebutuhan masyarakat.

Dengan keterbukaan terhadap kritik dan evaluasi, DPR diharapkan dapat semakin dekat dengan masyarakat. Pada akhirnya, keberadaan lembaga legislatif tidak hanya dinilai dari aktivitas yang berlangsung di dalam gedung parlemen, tetapi juga dari sejauh mana keputusan dan kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan rakyat.

Baca Juga:

KPK Sita Rumah Anggota DPRD Kota Bengkulu Terkait Dugaan Suap Proyek

Jurnalis : Ghazy fikri izdihar