55 Persen Warga Jakarta Ditargetkan Menggunakan Transportasi Umum pada 2045

55 Persen Warga Jakarta Ditargetkan Menggunakan Transportasi Umum pada 2045

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan penggunaan transportasi publik di Ibu Kota dapat mencapai 55 persen pada 2045. Target tersebut menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk mengubah pola mobilitas masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan target tersebut saat membuka Indonesia International Transport Summit (IITS) 2026 di Jakarta Selatan. Menurutnya, peningkatan penggunaan transportasi umum menjadi salah satu langkah penting dalam membangun sistem mobilitas Jakarta yang lebih terintegrasi, efisien, dan rendah emisi.

Saat ini, jangkauan layanan transportasi umum di Jakarta disebut telah mencapai sekitar 93 persen. Namun, tingginya cakupan layanan tersebut masih menjadi tantangan karena belum seluruh masyarakat menjadikan transportasi publik sebagai pilihan utama untuk melakukan perjalanan sehari-hari.

Pemprov DKI Jakarta menilai perubahan kebiasaan masyarakat menjadi salah satu kunci untuk mencapai target tersebut. Transportasi publik tidak hanya perlu tersedia, tetapi juga harus memberikan kemudahan, kenyamanan, keamanan, serta akses yang terintegrasi sehingga masyarakat memiliki alasan kuat untuk meninggalkan kendaraan pribadi.

Target peningkatan penggunaan transportasi umum juga berkaitan erat dengan upaya pemerintah menekan emisi gas rumah kaca. Pemprov DKI menargetkan penurunan emisi sebesar 30 persen pada 2030 dan mencapai net zero emission pada 2050. Dalam konteks tersebut, sektor transportasi menjadi salah satu bidang yang mendapat perhatian besar karena menyumbang porsi signifikan terhadap emisi langsung di Jakarta.

Untuk mencapai sasaran tersebut, Pemprov DKI menyiapkan dua pendekatan utama, yakni strategi pull dan push. Strategi pull dilakukan dengan membuat transportasi publik semakin menarik dan mudah digunakan, antara lain melalui pengembangan Transjakarta, Transjabodetabek, MRT, dan LRT.

Baca Juga:

Rp2,93 Miliar Lenyap! Pengusaha Diduga Terjebak Sandiwara Investasi Minyak Mentah

Selain memperluas layanan angkutan umum, pemerintah juga mendorong pengembangan kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development (TOD). Fasilitas park and ride, jalur pejalan kaki, jalur sepeda, serta transportasi air juga menjadi bagian dari pengembangan ekosistem mobilitas Jakarta agar perjalanan masyarakat dapat dilakukan dengan lebih mudah tanpa selalu bergantung pada kendaraan pribadi.

Sementara itu, strategi push diarahkan untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi. Beberapa kebijakan yang disiapkan maupun diterapkan antara lain sistem ganjil-genap, disinsentif parkir bagi kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan uji emisi, pengembangan zona rendah emisi, hingga rencana penerapan electronic road pricing atau ERP.

Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara penyediaan alternatif transportasi yang semakin baik dan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya didorong untuk menggunakan transportasi umum, tetapi juga diberikan pilihan perjalanan yang lebih nyaman dan terjangkau.

Pemerintah berharap target 55 persen pada 2045 dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan transformasi transportasi Jakarta. Jika target tersebut tercapai, penggunaan kendaraan pribadi diharapkan dapat ditekan sehingga kemacetan, polusi udara, dan dampak lingkungan dari aktivitas transportasi juga dapat dikurangi.

Transformasi transportasi tersebut membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, operator transportasi, pelaku usaha, serta masyarakat. Perubahan pola perjalanan juga perlu dilakukan secara bertahap dengan memastikan layanan transportasi publik terus berkembang mengikuti kebutuhan warga Jakarta dan kawasan sekitarnya.

Baca Juga:

Karhutla di Kalimantan, Kemenkes Peringatkan Masyarakat Hindari Kebiasaan Merokok

Jurnalis : Ghazy Fikri Izdihar