Bamsoet: Jangan Biarkan Polarisasi Menggerogoti Persatuan, Bangkitkan Kesadaran Menjaga Keutuhan Bangsa

JAKARTA – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15, Bambang Soesatyo, yang juga menjabat Ketua DPR RI ke-20, Ketua Komisi III DPR RI ke-7, serta Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum di beberapa perguruan tinggi ternama, mengeluarkan catatan politik tegas terkait kondisi sosial-politik bangsa saat ini.

Ia menyoroti derajat polarisasi masyarakat yang dinilai telah mencapai tahap sangat memprihatinkan, bahkan dikhawatirkan telah menggerogoti harmoni kehidupan bernegara dan berbangsa.Selasa 12 Mei 2026.

Menurutnya, pembiaran atas keterbelahan ini sama saja dengan membiarkan benih-benih konflik terus tumbuh dan mengancam stabilitas nasional.

Dalam analisis mendalamnya, Bamsoet menegaskan bahwa polarisasi bukan sekadar perbedaan pandangan biasa, melainkan ancaman nyata yang berpotensi memicu ketegangan dan gesekan antarkelompok.

Jika dibiarkan berlarut-larut, kondisi ini akan menghadirkan gangguan serius bagi berbagai aspek kehidupan, termasuk jalannya pembangunan nasional.

Lebih mengkhawatirkan lagi, keterbelahan sosial ini kini telah merambah ke zona moral, di mana muncul kelompok yang cenderung membiarkan atau menutupi kejahatan serta pelanggaran etika, berhadapan langsung dengan kelompok yang konsisten menuntut penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu.

Baca Juga:

Rekening Usaha Diblokir PPATK Tanpa Kejelasan, Johan Sidarta Memohon Agar Akses Dana Segera Dikembalikan

“Pisau penegakan hukum harus tajam ke semua arah, tak hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Kekecewaan publik tidak bisa ditutup-tutupi, kita melihat adanya fakta terpidana yang dibiarkan bebas, namun di sisi lain ada korban kejahatan — yang justru bertindak membela diri — malah dinyatakan bersalah.

Contoh nyata terlihat dalam kasus pembegalan di Lombok, Lampung, Serang, dan sejumlah kasus lainnya. Hal ini menciptakan persepsi keliru yang sangat berbahaya bagi citra negara hukum kita,” tegas Bamsoet.

Fenomena ini, menurutnya, semakin memperuncing perdebatan di ruang publik, seolah mempertemukan kelompok yang dianggap zalim dengan kelompok yang berjuang merawat nilai moral. Jika dibiarkan, persepsi bahwa Indonesia bukan lagi negara hukum akan menguat dan merusak nama baik bangsa di mata dunia.

Residu Pemilu dan Maraknya Disinformasi Picu Keterbelahan

Bamsoet menilai, polarisasi yang terjadi dalam satu hingga dua dekade terakhir tak lepas dari dampak sisa pelaksanaan Pemilu, di mana keterbelahan dukungan politik berujung pada disharmoni sosial.

Baca Juga:

Suara Warga Gantar: Kehadiran Al-Zaytun Penghidupan Ekonomi, Kyai Panji Gumilang Diminta Terus Berkarya

Kondisi ini kemudian diperparah oleh maraknya penyebaran ujaran kebencian dan informasi palsu atau hoaks yang berseliweran di media sosial, yang sengaja ditujukan untuk memicu permusuhan antarkelompok.

Akibatnya, kepercayaan publik terhadap lembaga negara pun ikut tergerus, terlebih di tengah maraknya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Situasi ini kemudian ditunggangi kelompok kepentingan untuk membangun sentimen negatif, bahkan memunculkan seruan untuk membubarkan lembaga negara, salah satunya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Terkait tuntutan pembubaran DPR, Bamsoet memberikan pandangan tegas: “Tidak ada yang salah dengan DPR sebagai institusi. Kalau ada tikus di lumbung, tikusnyalah yang diusir, bukan lumbungnya yang dibakar.”

Ia mengingatkan kedudukan DPR sebagai pilar fundamental negara dalam sistem ketatanegaraan hasil amandemen UUD 1945 yang menganut sistem presidensial demokratis. Lembaga ini memegang fungsi vital legislasi dan pengawasan, serta menjadi penyeimbang kekuasaan melalui mekanisme checks and balances.

Baca Juga:

Suara Warga Gantar: Kehadiran Al-Zaytun Penghidupan Ekonomi, Kyai Panji Gumilang Diminta Terus Berkarya INDRAMAYU – Di tengah riuh rendah penolakan dan polemik yang menyelimuti keberadaan Pondok Pesantren Al-Zaytun, terdengar suara berbeda yang datang langsung dari halaman terdekat. Warga Kecamatan Gantar, wilayah yang menjadi lokasi berdirinya lembaga pendidikan besar tersebut, justru menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh. Bagi warga setempat seperti Ibu Komariah, kehadiran Al-Zaytun bukanlah ancaman, melainkan berkah besar yang telah mengubah wajah wilayahnya, membangkitkan roda perekonomian, dan mengangkat nama Indramayu hingga ke kancah dunia. Menurut penuturan Ibu Komariah yang telah merasakan langsung dampak keberadaan ponpes tersebut, kehadiran Al-Zaytun membawa perubahan positif yang sangat nyata bagi kehidupan sehari-hari masyarakat Gantar. Ia mencontohkan momen yang selalu dinanti warga setiap tahunnya, tepatnya pada tanggal satu Suro atau pergantian tahun Jawa. Pada momentum besar itu, ribuan warga berbondong-bondong membuka lapak dagangan di sepanjang akses jalan hingga ke pintu gerbang pondok pesantren. “Setiap tanggal satu Suro, kami warga Gantar boleh berdagang di depan pintu Al-Zaytun. Alhamdulillah, dagangan kami selalu laris manis diserbu para tamu dan pengunjung yang datang dari berbagai penjuru. Keuntungan yang kami dapatkan sangat berarti untuk kebutuhan keluarga,” ungkap Ibu Komariah dengan penuh rasa syukur. Pengalaman nyata inilah yang membuatnya merasa heran dan bertanya-tanya, mengapa ada pihak-pihak yang begitu tidak menyukai atau menolak keberadaan Al-Zaytun. Sebab, bagi warga Gantar, dampak yang dirasakan justru sangat jauh dari kata merugikan. Sebaliknya, lembaga ini dinilai telah menjadi motor penggerak yang menghidupkan denyut nadi wilayah yang dulunya sepi dan tertinggal. “Kami sangat heran, kenapa ada saja orang yang tidak suka dengan aktivitas Al-Zaytun. Padahal, berkat keberadaan pondok ini, nama Kabupaten Indramayu dikenal hingga ke seluruh dunia. Nama daerah kami terangkat tinggi, dan kami sebagai warga asli merasakan langsung manfaatnya,” tambahnya. Daerah Menjadi Hidup, Peluang Usaha Terbuka Lebar Lebih jauh, Ibu Komariah menjelaskan bahwa kehadiran ribuan santri, tenaga pendidik, serta tamu yang berdatangan setiap hari membuat kawasan Gantar menjadi ramai, hidup, dan berdenyut. Keramaian ini membuka peluang usaha tak terbatas bagi warga sekitar. Mulai dari usaha kuliner, perdagangan kebutuhan sehari-hari, jasa transportasi, hingga penyewaan tempat tinggal, semuanya tumbuh dan berkembang pesat seiring berjalannya aktivitas di dalam kompleks Al-Zaytun. Sebagai warga yang telah merasakan manfaat ekonomi secara nyata, Ibu Komariah pun menyampaikan pesan tulus dan dukungannya sepenuhnya kepada pimpinan pondok pesantren, Kyai Panji Gumilang. Ia berharap pendiri dan pemimpin besar itu tetap teguh, terus berkarya, dan tidak terpengaruh oleh suara-suara penolakan yang datang dari luar wilayah mereka. “Pesan kami kepada Bapak Kyai Panji Gumilang: teruslah berkarya dan membangun. Jangan hiraukan mereka yang tidak suka atau menolak keberadaan Al-Zaytun. Kami warga Gantar sudah merasakan sendiri buktinya. Berkat pondok ini, daerah kami jadi hidup, ramai, dan kami bisa membuka usaha apa saja untuk menghidupi keluarga. Intinya, Al-Zaytun adalah penggerak utama ekonomi kami, wong Gantar dan sekitarnya,” tegasnya mantap. Dua Sisi Pandangan, Satu Harapan Kesejahteraan Pernyataan Ibu Komariah ini menjadi bukti nyata bahwa keberadaan Al-Zaytun memiliki dua sisi pandangan yang berbeda. Jika dari luar banyak yang menyoroti sisi kontroversi dan perbedaan pemahaman, maka bagi warga lokal Gantar, Al-Zaytun adalah pilar ekonomi, identitas wilayah, dan sumber penghidupan yang tak tergantikan. Bagi masyarakat Gantar, keberadaan lembaga ini telah membuktikan bahwa pendidikan dan ekonomi bisa berjalan beriringan, membawa kemajuan yang merata. Dukungan yang mengalir dari warga sekitar menjadi kekuatan moral tersendiri, yang menegaskan bahwa di tengah segala polemik, ada ribuan warga yang berterima kasih dan berharap agar Al-Zaytun tetap berdiri kokoh, terus berkarya, dan membawa kesejahteraan yang lebih luas lagi bagi masyarakat Indramayu.

Membubarkan DPR sama artinya mengubah tatanan negara, meniadakan fungsi parlemen, dan menghapus mekanisme keseimbangan kekuasaan. Hal ini bukan pekerjaan sederhana, karena menuntut perubahan konstitusi yang memerlukan kesepakatan seluruh elemen bangsa.

Gerakan Bersama Suprastruktur dan Infrastruktur Politik

Di tengah keterbelahan yang sudah berlangsung lama, Bamsoet mengajak seluruh komponen bangsa untuk membangun kesadaran baru. Polarisasi harus dimaknai sebagai ancaman nyata bagi persatuan, sehingga tidak boleh dibiarkan menjadi realitas permanen.

Ia mendorong dua kekuatan utama negara — suprastruktur politik (para elit di lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif) dan infrastruktur politik (partai politik, LSM, ormas, dan elemen masyarakat) — untuk bergerak bersama mengambil inisiatif mereduksi keterbelahan.

“Elit punya wewenang dan didengar publik, sementara elemen masyarakat punya jangkauan luas dan pengaruh kuat. Jika keduanya bersinergi mempererat kembali jiwa persatuan, hasilnya pasti akan sangat signifikan,” ujarnya.

Baca Juga:

Diduga Salah Gunakan Kewenangan, Wali Kota Tangerang Sachrudin Dituding Biarkan Putranya Bangun Kafe Langgar Aturan

Bamsoet pun mengajak menengok kembali sejarah bangsa, semangat Sumpah Pemuda 1928, dan nilai-nilai Piagam Jakarta 1945 sebagai inspirasi. Dokumen sejarah itu mengajarkan pentingnya kompromi, menerima perbedaan sebagai keniscayaan, dan menjadikan keberagaman sebagai kekuatan, bukan celah perpecahan.

Di akhir catatan politiknya, Bamsoet kembali menggaungkan semboyan luhur bangsa sebagai pesan utama: “Bersatu Kita Teguh, Bercerai Kita Runtuh.” Ia menekankan, menyudahi polarisasi sosial dan politik adalah tanggung jawab kolektif, demi menjaga keutuhan NKRI,

memulihkan kepercayaan publik, dan mewujudkan kehidupan berbangsa yang harmonis, adil, dan sejahtera.

Reporter by Lukman Suawan.

Baca Juga:

Tegas Menolak: Tokoh Agama dan Masyarakat Ciawigebang Kuningan Tolak Segala Aktivitas Al-Zaytun

Wartawan Fakta

See Full Bio