Diduga Salah Gunakan Kewenangan, Wali Kota Tangerang Sachrudin Dituding Biarkan Putranya Bangun Kafe Langgar Aturan

TANGERANG  – Isu dugaan penyalahgunaan wewenang atau abuse of power kembali mewarnai panggung pemerintahan Kota Tangerang. Kali ini, sorotan tajam tertuju langsung pada Wali Kota Tangerang,

Sachrudin, yang diduga membiarkan anak kandungnya mendirikan dan mengelola usaha kafe, yang proses pembangunan hingga operasionalnya dinilai banyak “menabrak” aturan perundang-undangan, tata ruang wilayah, maupun ketentuan perizinan yang berlaku bagi masyarakat umum.

Kasus ini mengemuka seiring maraknya keluhan dan laporan dari berbagai elemen masyarakat, pengamat tata kota, serta pemerhati hukum yang mempertanyakan keistimewaan yang didapatkan usaha milik keluarga pejabat tinggi daerah tersebut.

Menurut informasi yang dihimpun, kafe yang dimaksud berdiri di lokasi strategis yang seharusnya memiliki aturan ketat terkait fungsi lahan, batas garis sempadan bangunan, serta perizinan lingkungan.

Namun nyatanya, pembangunan berjalan lancar tanpa kendala berarti, meski secara fisik terlihat jelas melanggar sejumlah ketentuan teknis yang wajib dipatuhi oleh setiap warga yang hendak membangun usaha.

Pertanyaan besar yang mengemuka adalah: mengapa bangunan dan usaha ini bisa berjalan begitu saja, padahal jika dilakukan oleh warga biasa, sudah pasti akan ditindak tegas, dihentikan pembangunannya, atau dibongkar paksa oleh dinas terkait? Dugaan kuat mengarah pada perlindungan dan kekebalan hukum yang didapatkan semata-mata karena status pemiliknya sebagai putra dari pemimpin daerah.

Baca Juga:

Suara Warga Gantar: Kehadiran Al-Zaytun Penghidupan Ekonomi, Kyai Panji Gumilang Diminta Terus Berkarya

Hal ini dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan jabatan, di mana kekuasaan yang diamanatkan untuk melayani dan mengatur masyarakat, justru dimanfaatkan untuk memberikan kemudahan dan keuntungan pribadi keluarga.

Langgar Tata Ruang dan Izin, Didapatkan Lewat Jalur Istimewa?

Berdasarkan penelusuran fakta di lapangan, bangunan kafe tersebut diketahui dibangun di kawasan yang peruntukannya bukan untuk fasilitas komersial semacam itu, atau setidaknya memiliki pembatasan ketat.

Selain itu, aspek keselamatan bangunan, jarak dengan jalan umum, hingga dampak lingkungan seperti kebisingan dan kemacetan yang ditimbulkan, tampak tidak dipersoalkan sama sekali oleh instansi pengawas. Padahal, bagi usaha-usaha lain, aspek-aspek ini menjadi syarat mutlak yang sering kali menyulitkan proses perizinan.

Masyarakat pun merasa diperlakukan tidak adil. Ada perasaan kecewa mendalam karena hukum dan aturan yang seharusnya tajam ke atas maupun ke bawah, dalam kasus ini tampak tumpul jika menyangkut pejabat dan keluarganya. “Aturan itu dibuat untuk semua, tidak boleh ada yang kebal hukum. Kalau kami warga biasa melanggar sedikit saja, langsung disegel atau dibongkar.

Baca Juga:

Suara Warga Gantar: Kehadiran Al-Zaytun Penghidupan Ekonomi, Kyai Panji Gumilang Diminta Terus Berkarya INDRAMAYU – Di tengah riuh rendah penolakan dan polemik yang menyelimuti keberadaan Pondok Pesantren Al-Zaytun, terdengar suara berbeda yang datang langsung dari halaman terdekat. Warga Kecamatan Gantar, wilayah yang menjadi lokasi berdirinya lembaga pendidikan besar tersebut, justru menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh. Bagi warga setempat seperti Ibu Komariah, kehadiran Al-Zaytun bukanlah ancaman, melainkan berkah besar yang telah mengubah wajah wilayahnya, membangkitkan roda perekonomian, dan mengangkat nama Indramayu hingga ke kancah dunia. Menurut penuturan Ibu Komariah yang telah merasakan langsung dampak keberadaan ponpes tersebut, kehadiran Al-Zaytun membawa perubahan positif yang sangat nyata bagi kehidupan sehari-hari masyarakat Gantar. Ia mencontohkan momen yang selalu dinanti warga setiap tahunnya, tepatnya pada tanggal satu Suro atau pergantian tahun Jawa. Pada momentum besar itu, ribuan warga berbondong-bondong membuka lapak dagangan di sepanjang akses jalan hingga ke pintu gerbang pondok pesantren. “Setiap tanggal satu Suro, kami warga Gantar boleh berdagang di depan pintu Al-Zaytun. Alhamdulillah, dagangan kami selalu laris manis diserbu para tamu dan pengunjung yang datang dari berbagai penjuru. Keuntungan yang kami dapatkan sangat berarti untuk kebutuhan keluarga,” ungkap Ibu Komariah dengan penuh rasa syukur. Pengalaman nyata inilah yang membuatnya merasa heran dan bertanya-tanya, mengapa ada pihak-pihak yang begitu tidak menyukai atau menolak keberadaan Al-Zaytun. Sebab, bagi warga Gantar, dampak yang dirasakan justru sangat jauh dari kata merugikan. Sebaliknya, lembaga ini dinilai telah menjadi motor penggerak yang menghidupkan denyut nadi wilayah yang dulunya sepi dan tertinggal. “Kami sangat heran, kenapa ada saja orang yang tidak suka dengan aktivitas Al-Zaytun. Padahal, berkat keberadaan pondok ini, nama Kabupaten Indramayu dikenal hingga ke seluruh dunia. Nama daerah kami terangkat tinggi, dan kami sebagai warga asli merasakan langsung manfaatnya,” tambahnya. Daerah Menjadi Hidup, Peluang Usaha Terbuka Lebar Lebih jauh, Ibu Komariah menjelaskan bahwa kehadiran ribuan santri, tenaga pendidik, serta tamu yang berdatangan setiap hari membuat kawasan Gantar menjadi ramai, hidup, dan berdenyut. Keramaian ini membuka peluang usaha tak terbatas bagi warga sekitar. Mulai dari usaha kuliner, perdagangan kebutuhan sehari-hari, jasa transportasi, hingga penyewaan tempat tinggal, semuanya tumbuh dan berkembang pesat seiring berjalannya aktivitas di dalam kompleks Al-Zaytun. Sebagai warga yang telah merasakan manfaat ekonomi secara nyata, Ibu Komariah pun menyampaikan pesan tulus dan dukungannya sepenuhnya kepada pimpinan pondok pesantren, Kyai Panji Gumilang. Ia berharap pendiri dan pemimpin besar itu tetap teguh, terus berkarya, dan tidak terpengaruh oleh suara-suara penolakan yang datang dari luar wilayah mereka. “Pesan kami kepada Bapak Kyai Panji Gumilang: teruslah berkarya dan membangun. Jangan hiraukan mereka yang tidak suka atau menolak keberadaan Al-Zaytun. Kami warga Gantar sudah merasakan sendiri buktinya. Berkat pondok ini, daerah kami jadi hidup, ramai, dan kami bisa membuka usaha apa saja untuk menghidupi keluarga. Intinya, Al-Zaytun adalah penggerak utama ekonomi kami, wong Gantar dan sekitarnya,” tegasnya mantap. Dua Sisi Pandangan, Satu Harapan Kesejahteraan Pernyataan Ibu Komariah ini menjadi bukti nyata bahwa keberadaan Al-Zaytun memiliki dua sisi pandangan yang berbeda. Jika dari luar banyak yang menyoroti sisi kontroversi dan perbedaan pemahaman, maka bagi warga lokal Gantar, Al-Zaytun adalah pilar ekonomi, identitas wilayah, dan sumber penghidupan yang tak tergantikan. Bagi masyarakat Gantar, keberadaan lembaga ini telah membuktikan bahwa pendidikan dan ekonomi bisa berjalan beriringan, membawa kemajuan yang merata. Dukungan yang mengalir dari warga sekitar menjadi kekuatan moral tersendiri, yang menegaskan bahwa di tengah segala polemik, ada ribuan warga yang berterima kasih dan berharap agar Al-Zaytun tetap berdiri kokoh, terus berkarya, dan membawa kesejahteraan yang lebih luas lagi bagi masyarakat Indramayu.

Tapi ini jelas-jelas melanggar, malah dibiarkan bahkan dimudahkan. Apa bedanya kami dengan anak Wali Kota?” ungkap salah satu warga yang merasa keberatan.

Desakan Penyelidikan dan Sikap Tegas

Sejumlah kalangan pemerhati hukum dan organisasi masyarakat sipil mulai bersuara keras meminta kejelasan. Mereka mendesak aparat penegak hukum, inspektorat daerah, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri dugaan pelanggaran ini secara mendalam.

Fokus penyelidikan diarahkan pada apakah benar adanya campur tangan Wali Kota Sachrudin dalam melancarkan perizinan tersebut, serta apakah ada pelanggaran administratif maupun pidana yang terjadi akibat pemanfaatan jabatan tersebut.

Penyalahgunaan wewenang dalam ranah administrasi pemerintahan merupakan tindakan yang dilarang keras dan memiliki konsekuensi hukum berat, karena merusak sendi-sendi keadilan publik dan integritas penyelenggara negara.

Baca Juga:

Tegas Menolak: Tokoh Agama dan Masyarakat Ciawigebang Kuningan Tolak Segala Aktivitas Al-Zaytun

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi maupun klarifikasi dari Wali Kota Sachrudin maupun pihak keluarga terkait tudingan keras ini. Publik pun menanti sikap tegas dan pembuktian bahwa di Kota Tangerang, aturan hukum tetap berlaku sama rata bagi siapa saja, tanpa pandang pangkat, jabatan, maupun hubungan kekerabatan.

Keberadaan kafe tersebut kini bukan sekadar soal usaha, melainkan ujian besar atas kredibilitas dan komitmen penegakan hukum di bawah kepemimpinan Sachrudin.

Reporter by Aceng Sutisna

Wartawan Fakta

See Full Bio