Menanggapi Usulan Naikkan Harga BBM dari JK, Wapres Gibran: Mohon Maaf, Tidak Sesuai Arahan Presiden

JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan permohonan maaf kepada Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), lantaran usulan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disampaikan tidak dapat diakomodasi oleh pemerintah saat ini. Hal ini disampaikan Gibran dalam keterangan tertulis, Kamis (9/4/2026).

Gibran menegaskan bahwa pemerintah sangat menghargai dan memperhatikan setiap masukan yang masuk, termasuk saran yang diberikan oleh JK. Namun, usulan tersebut tidak sejalan dengan arahan tegas dari Presiden Prabowo Subianto.

“Pemerintah menghargai dan memberikan perhatian serius berbagai masukan yang ada, termasuk dari Bapak Jusuf Kalla terkait usulan untuk menaikkan harga BBM. Namun, mohon maaf hal tersebut tidak sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo yang secara jelas dan tegas telah memerintahkan jajarannya untuk menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi agar tetap terjangkau oleh masyarakat kecil,” ujar Gibran.

Sebelumnya, JK telah mengusulkan kenaikan harga BBM sebagai langkah untuk meringankan beban subsidi sektor energi, terutama di tengah situasi harga minyak dunia yang berfluktuasi akibat konflik di Timur Tengah.

Menurut pandangannya, mempertahankan subsidi yang besar berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan menambah utang negara.

Merespons hal tersebut, Gibran menjelaskan bahwa prioritas pemerintah saat ini adalah melindungi daya beli masyarakat, khususnya lapisan bawah. Pemerintah memilih jalan efisiensi dan penyesuaian alokasi anggaran, bukan menaikkan harga yang berpotensi memicu efek berantai, seperti kenaikan harga bahan pokok, biaya transportasi, dan kebutuhan sehari-hari lainnya.

Baca Juga:

Perkuat Budaya Anti Suap, Mahkamah Agung Perluas Implementasi SMAP ke Seluruh Wilayah

Selain itu, Gibran juga menyoroti upaya jangka panjang yang sedang digalakkan, yaitu percepatan transisi energi. Pemerintah terus mendorong penggunaan kendaraan listrik dan pengembangan energi terbarukan sebagai solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal negara.

“Kita bertekad melakukan efisiensi dan refocusing anggaran untuk melindungi masyarakat. Di saat yang sama, transisi menuju energi bersih juga terus kita percepat agar ke depannya struktur energi kita lebih efisien dan ramah lingkungan,” tambahnya.

Reporter by: Handoko