Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rachman Divonis 5 Tahun Penjara, Hakim Cabut Hak Politik Selama Dua Tahun

Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rachman Divonis 5 Tahun Penjara, Hakim Cabut Hak Politik Selama Dua Tahun

SEMARANG – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang menjatuhkan vonis lima tahun penjara kepada Bupati Cilacap nonaktif, Syamsul Aulia Rachman, dalam perkara tindak pidana korupsi terkait pemerasan terhadap sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang berlangsung pada Selasa (10/11/2026).

Selain hukuman penjara, Syamsul juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp250 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 90 hari. Majelis hakim juga menetapkan kewajiban pembayaran uang pengganti sebesar Rp568 juta serta pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama dua tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.

Ketua Majelis Hakim, Rosana Irawati, menyatakan bahwa Syamsul terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Cilacap nonaktif, Sadmoko Danardono. Perbuatan tersebut berkaitan dengan pengumpulan uang dari sejumlah kepala OPD yang diduga dilakukan melalui pemaksaan untuk memenuhi kebutuhan tunjangan hari raya (THR) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tahun 2026.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyebut perbuatan Syamsul memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Terkait uang pengganti sebesar Rp568 juta, hakim menjelaskan bahwa pengembalian akan memperhitungkan uang yang sebelumnya telah disita dalam proses penyidikan. Dana tersebut diarahkan untuk dikembalikan kepada para kepala OPD yang telah menyerahkan uang iuran THR sesuai dengan jumlah setoran masing-masing. Ketentuan ini menjadi bagian dari pertimbangan majelis hakim dalam menentukan penyelesaian barang bukti dan pemulihan kerugian yang timbul dari perkara tersebut.

Majelis hakim juga mempertimbangkan sejumlah hal yang meringankan dan memberatkan sebelum menjatuhkan hukuman. Faktor yang meringankan antara lain Syamsul belum pernah menjalani hukuman pidana dan dinilai bersikap sopan selama mengikuti persidangan. Sementara itu, hal yang memberatkan adalah perbuatannya dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Baca Juga:

iPhone Duo Kini Mendukung Apple Pencil, Pengalaman Smartphone Lipat Apple Semakin Mirip iPad

Hakim turut menyoroti kedudukan Syamsul sebagai aparatur pemerintahan yang seharusnya memberikan contoh baik kepada masyarakat. Dalam pertimbangan putusan, majelis menilai terdakwa tidak menunjukkan sikap yang dapat dijadikan panutan, terutama dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pejabat publik.

Vonis lima tahun penjara tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya, jaksa menuntut Syamsul dengan hukuman tujuh tahun penjara, denda Rp400 juta subsider 120 hari kurungan, uang pengganti Rp568 juta, serta pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun setelah menjalani pidana pokok.

Usai mendengarkan putusan, Syamsul menyampaikan terima kasih kepada majelis hakim atas keputusan yang telah dibacakan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Cilacap yang telah memberikan dukungan dan mengikuti perkembangan proses persidangan tersebut.

Di sisi lain, Jaksa Penuntut Umum KPK, Richard Marpaung, menyampaikan bahwa terdapat beberapa bagian putusan yang lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa. Perbedaan tersebut meliputi lamanya hukuman penjara, besaran denda, serta durasi pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik.

Richard menjelaskan, jaksa sebelumnya menuntut hukuman penjara tujuh tahun, sedangkan majelis hakim menjatuhkan pidana lima tahun. Begitu pula dengan pencabutan hak politik yang semula dituntut selama tiga tahun, tetapi dalam putusan ditetapkan menjadi dua tahun. Besaran denda juga mengalami perubahan dari tuntutan Rp400 juta menjadi Rp250 juta.

Baca Juga:

Wamenkes Dante Saksono Harbuwono: AI Bantu Deteksi Penyakit, Keamanan dan Keselamatan Pasien Tetap Prioritas

Atas putusan tersebut, pihak JPU KPK menyatakan masih mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya. Jaksa menggunakan kesempatan pikir-pikir selama tujuh hari untuk mencermati pertimbangan majelis hakim dan menentukan sikap terhadap putusan yang telah dibacakan.

Dalam perkara yang sama, Sekretaris Daerah Cilacap nonaktif, Sadmoko Danardono, juga menjalani sidang pembacaan putusan secara terpisah. Majelis Hakim yang dipimpin Rosana Irawati menjatuhkan hukuman empat tahun penjara kepada Sadmoko karena dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Syamsul.

Selain pidana penjara, Sadmoko dijatuhi denda sebesar Rp200 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 80 hari. Dalam pertimbangannya, hakim menyebut sejumlah keadaan yang meringankan, yakni terdakwa bersikap sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, mengakui perbuatannya secara terus terang, serta ditetapkan sebagai saksi mahkota.

Kasus ini bermula dari pengungkapan dugaan pemerasan terhadap sejumlah pejabat OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap perkara tersebut melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada 13 Maret 2026. Dalam proses penyidikan dan persidangan, terungkap adanya pengumpulan uang dari para pejabat daerah dengan total mencapai Rp568 juta yang dikaitkan dengan kebutuhan THR Forkopimda.

Putusan terhadap Syamsul Aulia Rachman dan Sadmoko Danardono menjadi bagian dari proses penegakan hukum dalam perkara korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Terhadap putusan tersebut, para pihak tetap memiliki kesempatan menempuh upaya hukum sesuai ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, perkembangan selanjutnya akan bergantung pada sikap hukum yang diambil oleh terdakwa maupun pihak penuntut umum setelah mempertimbangkan amar dan alasan putusan majelis hakim.

Baca Juga:

Pemerintah Siapkan Tambahan Kuota Pertalite untuk Desember 2026, Besaran Alokasi Masih Dihitung

Jurnalis : Wafiq Qodriyatussoleha