NasDem Dorong Proses Konstitusional Terkait Niat Pengunduran Diri Gibran dari Jabatan Wakil Presiden

NasDem Dorong Proses Konstitusional Terkait Niat Pengunduran Diri Gibran dari Jabatan Wakil Presiden

JAKARTA – Partai NasDem meminta agar niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya diproses sesuai mekanisme konstitusi yang berlaku. Sikap tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim, menyusul pertemuan Gibran dengan Presiden Prabowo Subianto yang turut membahas dinamika terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Hermawi menegaskan bahwa apabila seorang wakil presiden menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri, maka hal tersebut harus ditindaklanjuti melalui prosedur ketatanegaraan. Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapatkan kepastian agar tidak terus berkembang menjadi polemik berkepanjangan di ruang publik.

Dalam keterangannya kepada wartawan pada Rabu, 11 November 2026, Hermawi menyampaikan bahwa proses pengunduran diri harus tetap mengacu pada aturan konstitusi. Ia juga meminta agar berbagai perdebatan yang berkembang segera diselesaikan sehingga perhatian pemerintah dan masyarakat dapat kembali diarahkan pada kepentingan bangsa.

Hermawi menilai bahwa polemik yang terus berlangsung berpotensi mengalihkan perhatian dari berbagai persoalan yang lebih mendesak. Ia menekankan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan mendorong kemajuan nasional.

Menurutnya, waktu dan energi yang seharusnya dapat digunakan untuk mempercepat pelayanan publik jangan sampai terus tersita oleh perdebatan politik yang berlarut-larut. Karena itu, ia berharap persoalan mengenai niat pengunduran diri Gibran dapat diselesaikan melalui jalur konstitusional sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan.

Senada dengan Hermawi, Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa partainya belum menentukan sikap terkait kemungkinan penggunaan hak menyatakan pendapat. NasDem masih menunggu arahan dari Ketua Umum Surya Paloh sebelum mengambil langkah lebih lanjut mengenai persoalan tersebut.

Baca Juga:

iPhone Duo Kini Mendukung Apple Pencil, Pengalaman Smartphone Lipat Apple Semakin Mirip iPad

Sahroni menjelaskan bahwa NasDem tetap berkomitmen mengikuti seluruh prosedur konstitusional yang berlaku. Ia menegaskan bahwa keputusan terkait persoalan pada tingkat pimpinan negara tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena harus memperhatikan ketentuan hukum dan mekanisme ketatanegaraan.

Terkait pertemuan antara Gibran dan Presiden Prabowo, Sahroni kembali menekankan pentingnya menjalankan setiap keputusan melalui prosedur yang telah ditetapkan. Menurutnya, semua pihak perlu menghormati aturan yang berlaku agar proses penyelesaian persoalan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas.

Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diketahui bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Jakarta. Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam tersebut membahas sejumlah perkembangan politik dan hukum, termasuk dinamika yang berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Pernyataan itu disampaikan Prasetyo dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.

Prasetyo juga meluruskan informasi mengenai respons Presiden Prabowo terhadap keinginan tersebut. Ia menyatakan bahwa tidak benar apabila Presiden disebut menolak niat pengunduran diri Gibran. Dalam pertemuan itu, Prabowo disebut memberikan sejumlah masukan kepada wakil presiden terkait perkembangan situasi yang sedang dihadapi.

Baca Juga:

Wamenkes Dante Saksono Harbuwono: AI Bantu Deteksi Penyakit, Keamanan dan Keselamatan Pasien Tetap Prioritas

Perkembangan tersebut kemudian memunculkan perhatian berbagai kalangan politik, termasuk Partai NasDem. Meski demikian, pernyataan mengenai niat mengundurkan diri belum dapat disamakan dengan pengunduran diri yang telah resmi berlaku. Prosesnya tetap harus mengikuti ketentuan konstitusi dan mekanisme kelembagaan yang berwenang.

Sikap NasDem yang meminta proses tersebut segera dituntaskan menunjukkan pentingnya kepastian dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di sisi lain, partai tersebut juga belum menetapkan langkah politik terkait penggunaan hak menyatakan pendapat dan masih menunggu keputusan dari Ketua Umum Surya Paloh.

Hingga pernyataan tersebut disampaikan, perhatian publik masih tertuju pada perkembangan komunikasi antara Gibran dan Presiden Prabowo serta tindak lanjut atas niat pengunduran diri tersebut. NasDem menegaskan bahwa penyelesaian persoalan harus dilakukan berdasarkan konstitusi, sementara pelayanan publik dan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jurnalis : Wafiq Qodriyatussoleha