MUI Desak Pemerintah Bertindak Tegas terhadap Kampanye LGBT, Soroti Pengibaran Bendera dalam Women’s March

MUI Desak Pemerintah Bertindak Tegas terhadap Kampanye LGBT, Soroti Pengibaran Bendera dalam Women’s March

Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah mengambil sikap tegas terhadap kampanye lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Indonesia. Desakan tersebut disampaikan menyusul munculnya pengibaran bendera LGBT dalam kegiatan Women’s March yang juga menampilkan simbol dukungan terhadap Palestina. MUI menilai kedua agenda tersebut tidak seharusnya dicampuradukkan karena memiliki tujuan dan substansi yang berbeda.

Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, menyampaikan keprihatinannya terhadap aksi tersebut. Ia menilai penggunaan simbol LGBT dalam kegiatan solidaritas untuk Palestina merupakan tindakan yang tidak tepat. Menurutnya, dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina seharusnya tidak dimanfaatkan untuk membawa agenda lain yang bertentangan dengan pandangan keagamaan yang dianut MUI.

Dalam pernyataannya yang dikutip dari laman resmi MUI pada Selasa (10/11/2026), Cholil Nafis menegaskan bahwa pihaknya menolak kampanye LGBT dan meminta pemerintah tidak memberikan toleransi terhadap aktivitas yang menurut pandangan organisasi tersebut bertentangan dengan nilai agama. Ia juga menyampaikan kekhawatiran apabila masyarakat dan pemangku kebijakan memilih untuk tidak merespons perkembangan gerakan tersebut.

Cholil secara khusus menyoroti tindakan peserta Women’s March yang membentangkan bendera LGBT bersamaan dengan bendera Palestina. Menurutnya, tindakan tersebut dapat mengaburkan tujuan utama solidaritas terhadap masyarakat Palestina yang tengah memperjuangkan kemerdekaan. Ia menilai perjuangan kemanusiaan untuk Palestina tidak semestinya dijadikan sarana untuk menyampaikan agenda lain.

Ia juga menegaskan bahwa dukungan terhadap kemerdekaan Palestina tidak serta-merta berarti persetujuan terhadap seluruh agenda kelompok yang ikut menyuarakan solidaritas tersebut. MUI memandang kedua persoalan itu harus ditempatkan secara terpisah. Dukungan terhadap hak masyarakat Palestina untuk merdeka, menurut Cholil, tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesahkan atau memberikan legitimasi terhadap kampanye LGBT.

Baca Juga:

BYD Diduga Siapkan SUV Plug-in Hybrid Ti7 untuk Pasar Indonesia, Meluncur di Gaikindo Auto Week 2026

Selain menyoroti kegiatan Women’s March, Cholil Nafis turut mengemukakan pandangannya mengenai dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, khususnya sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Ia mengaitkan pandangan MUI mengenai LGBT dengan nilai-nilai agama serta ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Cholil, ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan menjadi salah satu dasar yang digunakan MUI dalam menyampaikan pandangannya mengenai hubungan perkawinan. Ia merujuk pada pengaturan perkawinan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Pandangan tersebut menjadi bagian dari argumentasi MUI dalam meminta pemerintah mengambil sikap terhadap kampanye LGBT.

Meski menyampaikan penolakan terhadap kampanye LGBT, Cholil juga menyinggung kewajiban negara dalam memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara. Ia menyatakan bahwa setiap masyarakat tetap memiliki hak untuk memperoleh perlindungan pemerintah, termasuk mereka yang memiliki identitas atau orientasi seksual berbeda.

Namun, menurut Cholil, perlindungan terhadap warga negara tidak harus dimaknai sebagai persetujuan terhadap seluruh pandangan maupun aktivitas yang mereka lakukan. Ia membedakan antara kewajiban negara melindungi masyarakat sebagai warga negara dan persoalan penerimaan terhadap kampanye yang dinilai bertentangan dengan keyakinan MUI.

Pernyataan tersebut kembali memperlihatkan adanya perdebatan mengenai batas antara kebebasan berekspresi, pandangan keagamaan, serta perlindungan hak warga negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, penyampaian pendapat dan kegiatan masyarakat tetap perlu ditempatkan dalam kerangka hukum yang berlaku, termasuk dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, keamanan, dan penghormatan terhadap sesama warga negara.

Baca Juga:

Penumpang KRL Green Line Membludak hingga 160 Persen, KAI Siapkan Penambahan Kapasitas

Hingga berita tersebut diterbitkan, pernyataan yang disampaikan MUI menjadi bentuk sikap organisasi terhadap kegiatan Women’s March dan kampanye LGBT. Desakan agar pemerintah bertindak tegas merupakan tuntutan dari pihak MUI, bukan keputusan hukum baru yang telah ditetapkan pemerintah. Setiap tindakan penegakan hukum tetap harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melalui proses hukum yang sesuai.

Jurnalis : Wafiq Qodriyatussoleha