Puan Maharani Tegaskan Gibran Masih Menjabat Wapres, Minta Publik Tak Berspekulasi soal Pengunduran Diri

Puan Maharani Tegaskan Gibran Masih Menjabat Wapres, Minta Publik Tak Berspekulasi soal Pengunduran Diri

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa Gibran Rakabuming Raka hingga saat ini masih menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Puan untuk merespons berkembangnya isu mengenai kemungkinan Gibran mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden di tengah polemik dokumen pendidikan yang belakangan menjadi sorotan publik.

Puan menyampaikan tanggapannya saat memberikan keterangan kepada awak media seusai Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Ia meminta masyarakat agar tidak terburu-buru mempercayai berbagai spekulasi mengenai masa depan jabatan Gibran sebelum terdapat pernyataan resmi dari pihak yang bersangkutan maupun pemerintah.

Menurut Puan, isu yang belum memiliki kepastian sebaiknya disikapi secara tenang. Ia mengingatkan bahwa berbagai kemungkinan yang belum benar-benar terjadi tidak perlu terus dikembangkan menjadi asumsi yang justru dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

“Kita jangan berandai-andai, kita lebih baik menyikapinya dengan tenang dan jangan membuat hal-hal yang belum terjadi kemudian memicu keresahan di masyarakat,” kata Puan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan.

Ketua DPR tersebut juga menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu perkembangan dan pernyataan resmi terkait kabar pengunduran diri Gibran. Menurutnya, selama belum ada pengumuman resmi, DPR tidak memiliki dasar untuk mengambil langkah berdasarkan skenario yang masih berupa isu.

Baca Juga:

iPhone Duo Kini Mendukung Apple Pencil, Pengalaman Smartphone Lipat Apple Semakin Mirip iPad

“Ya, selama belum ada pernyataan resminya, kita tunggu saja,” ujar Puan ketika ditanya mengenai kemungkinan pengunduran diri putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.

Ia kemudian kembali menegaskan bahwa belum terdapat perkembangan resmi mengenai perubahan status Gibran sebagai wakil presiden. Puan menyebut belum ada instruksi ataupun arahan yang diterima DPR terkait kemungkinan tersebut.

“Ya sekarang belum ada apa-apa, kita belum ada perintah apa. Mas Gibran masih wapres,” tegasnya.

Isu pengunduran diri Gibran mencuat setelah muncul polemik mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA yang berkaitan dengan dokumen pendidikan luar negeri miliknya. Persoalan tersebut kembali menjadi perhatian setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Subhan Palal terkait surat keterangan penyetaraan tersebut.

Dalam putusannya pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa tidak sah dan memerintahkan agar surat tersebut ditarik untuk dimusnahkan. Putusan itu kemudian memunculkan berbagai respons politik serta perdebatan mengenai implikasinya terhadap persoalan pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden pada Pemilihan Presiden 2024.

Baca Juga:

Wamenkes Dante Saksono Harbuwono: AI Bantu Deteksi Penyakit, Keamanan dan Keselamatan Pasien Tetap Prioritas

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah mengeluarkan putusan pada 6 Oktober 2026 terkait perkara yang menyangkut keabsahan pencalonan Gibran. Dalam pertimbangan putusannya, MK menyinggung tidak ditemukannya bukti kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat sekolah lanjutan tingkat atas di Indonesia.

Perkembangan putusan kedua lembaga peradilan tersebut kemudian mendorong munculnya desakan dari sejumlah pihak agar DPR mengambil langkah politik untuk menyikapi persoalan tersebut. Salah satu wacana yang berkembang adalah penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), yakni salah satu hak yang dimiliki DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan konstitusionalnya.

Puan sebelumnya juga mengungkapkan bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait posisi Gibran. Namun, ia menegaskan bahwa setiap usulan harus diproses melalui mekanisme yang berlaku dan tidak dapat langsung ditindaklanjuti tanpa mempertimbangkan ketentuan konstitusi serta aturan DPR.

Setelah pembukaan masa persidangan, pimpinan DPR akan mendengarkan berbagai masukan dari fraksi-fraksi, komisi, serta anggota dewan sebelum menentukan langkah selanjutnya. Puan memastikan bahwa seluruh proses harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan tugas lembaga legislatif.

Di tengah perkembangan tersebut, Puan juga menanggapi pertanyaan mengenai sikap sejumlah partai politik yang mulai membicarakan kemungkinan pengunduran diri maupun pergantian Gibran. Ia menegaskan tidak ingin mencampuri urusan internal partai politik lain karena setiap partai memiliki mekanisme dan aturan masing-masing dalam menentukan sikap organisasi.

Baca Juga:

Pemerintah Siapkan Tambahan Kuota Pertalite untuk Desember 2026, Besaran Alokasi Masih Dihitung

“Saya tidak akan mencampuri urusan partai lain. Silakan saja partai-partai mempunyai mekanisme dan aturan sendiri-sendiri,” ujar Puan.

Dengan demikian, hingga Selasa (10/11/2026), belum terdapat pengumuman resmi mengenai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI. Puan meminta masyarakat menunggu perkembangan selanjutnya, sementara DPR akan mempelajari setiap masukan dan usulan yang masuk sesuai mekanisme konstitusional.

Jurnalis : Wafiq Qodriyatussoleha