Ganjar Pranowo Desak DPR Segera Tentukan Sikap atas Putusan MA Terkait Surat Keterangan Pendidikan SMA Gibran

Ganjar Pranowo Desak DPR Segera Tentukan Sikap atas Putusan MA Terkait Surat Keterangan Pendidikan SMA Gibran

JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, meminta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) segera mengambil sikap terkait polemik surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan tingkat SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ganjar menilai DPR memiliki kewenangan konstitusional untuk menentukan langkah yang perlu ditempuh agar persoalan tersebut mendapatkan kejelasan dan tidak terus berlarut-larut.

Permintaan tersebut disampaikan Ganjar saat memberikan tanggapan pada Senin, 9 November 2026. Ia mendorong lembaga legislatif menggunakan hak dan kewenangan yang dimiliki sesuai ketentuan konstitusi dalam menyikapi perkembangan persoalan yang kini menjadi perhatian publik.

Menurut Ganjar, DPR perlu segera membicarakan dan menentukan mekanisme konstitusional yang tepat untuk merespons polemik tersebut. Ia menilai penyelesaian persoalan ini penting agar perhatian pemerintah dan seluruh elemen bangsa tidak terus tersita oleh perdebatan yang berkepanjangan, sementara masih terdapat berbagai persoalan nasional yang membutuhkan penanganan bersama.

Ganjar juga mengingatkan bahwa Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan besar, mulai dari persoalan ekonomi, lingkungan hidup atau ekologi, penanganan bencana, hingga dinamika geopolitik. Oleh karena itu, ia berharap persoalan mengenai surat keterangan pendidikan Gibran dapat segera mendapatkan tindak lanjut melalui mekanisme kelembagaan yang berlaku.

Dalam pandangannya, DPR mempunyai sejumlah instrumen konstitusional yang dapat dipertimbangkan untuk menjalankan fungsi pengawasan. Berdasarkan Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, DPR juga mempunyai hak interpelasi, hak angket, serta hak menyatakan pendapat.

Ganjar meminta para anggota DPR mempertimbangkan instrumen mana yang paling sesuai untuk digunakan dalam menyikapi persoalan tersebut. Ia menilai para wakil rakyat telah memahami kewenangan yang dimiliki sehingga komunikasi dan koordinasi antarpartai politik di parlemen diperlukan untuk menentukan langkah selanjutnya.

Baca Juga:

Politikus Senior PDIP Panda Nababan Meninggal Dunia pada Usia 82 Tahun, Kabar Duka Menyelimuti Kancah Politik Nasional

Ia juga menyinggung putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah mengabulkan permohonan kasasi dalam perkara sengketa surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Menurut Ganjar, putusan pengadilan tersebut telah memberikan dasar hukum yang perlu menjadi perhatian DPR dalam menentukan sikap kelembagaan.

Sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan seorang warga bernama Subhan dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026. Putusan tersebut membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat terkait Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dalam amar putusannya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Putusan itu juga memuat perintah agar dokumen yang menjadi objek sengketa ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan. Keputusan tersebut merupakan hasil pemeriksaan pada tingkat kasasi setelah gugatan sebelumnya tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan putusan bandingnya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Surat keterangan yang disengketakan tersebut berkaitan dengan penyetaraan pendidikan Gibran dari luar negeri ke jenjang pendidikan setingkat SMA. Dokumen itu diketahui pernah digunakan sebagai salah satu persyaratan administrasi ketika Gibran mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024.

Perkara tersebut sebelumnya diajukan Subhan melalui gugatan di PTUN Jakarta dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai pihak tergugat. Setelah gugatan pada tingkat pertama dan banding tidak dikabulkan, Subhan melanjutkan upaya hukum melalui kasasi hingga akhirnya Mahkamah Agung mengabulkan permohonannya.

Baca Juga:

Wamensos Agus Jabo Priyono Apresiasi Pameran “Rindu Pak Dirman”, Ajak Generasi Muda Teladani Semangat Perjuangan Jenderal Soedirman

Polemik ini kemudian berkembang menjadi pembahasan di lingkungan parlemen karena berkaitan dengan tindak lanjut atas putusan lembaga peradilan. Sejumlah kalangan politik turut menyampaikan pandangan mengenai kemungkinan penggunaan hak konstitusional DPR, termasuk hak angket maupun hak menyatakan pendapat. Namun, keputusan mengenai langkah kelembagaan tersebut tetap memerlukan pembahasan sesuai tata tertib dan mekanisme yang berlaku di DPR.

Dengan adanya desakan dari Ganjar Pranowo, perhatian kini tertuju pada bagaimana DPR merespons putusan Mahkamah Agung tersebut. Ganjar berharap lembaga legislatif segera menjalankan kewenangannya secara konstitusional agar persoalan memperoleh kejelasan, sekaligus memastikan agenda-agenda penting bangsa lainnya tetap menjadi prioritas bersama.

Jurnalis : Wafiq Qodriyatussoleha