Sejarah Resolusi Jihad 22 Oktober 1945, Peran KH Hasyim Asy’ari dan Perjuangan Santri Mempertahankan Kemerdekaan

Sejarah Resolusi Jihad 22 Oktober 1945, Peran KH Hasyim Asy’ari dan Perjuangan Santri Mempertahankan Kemerdekaan

JAKARTA – Resolusi Jihad yang dicetuskan pada 22 Oktober 1945 menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Seruan yang lahir dari kalangan ulama Nahdlatul Ulama (NU) tersebut mendorong keterlibatan santri, tokoh agama, dan masyarakat dalam menghadapi ancaman kembalinya kekuasaan kolonial Belanda setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Peristiwa bersejarah ini kemudian menjadi dasar penetapan Hari Santri Nasional yang diperingati setiap 22 Oktober.

Resolusi Jihad lahir ketika kondisi Indonesia belum sepenuhnya stabil meskipun kemerdekaan telah diumumkan. Kedatangan pasukan Sekutu ke sejumlah wilayah Indonesia setelah Jepang menyerah pada akhir Perang Dunia II menimbulkan kekhawatiran di kalangan pejuang dan masyarakat. Pasukan Inggris datang dengan tugas melucuti tentara Jepang serta membebaskan tawanan perang, tetapi kehadiran mereka juga diikuti unsur Netherlands Indies Civil Administration (NICA) yang berkaitan dengan upaya Belanda memulihkan kekuasaan kolonialnya.

Situasi tersebut membuat para ulama dan tokoh pergerakan menilai bahwa kemerdekaan Indonesia harus dipertahankan melalui perjuangan bersama. Bagi kalangan pesantren, mempertahankan Republik bukan sekadar persoalan politik, melainkan juga berkaitan dengan tanggung jawab moral dan keagamaan. Pandangan inilah yang kemudian menjadi salah satu landasan lahirnya Resolusi Jihad di Surabaya pada Oktober 1945.

Latar belakang perjuangan santri sebelum Resolusi Jihad

Peran santri dalam perjuangan kemerdekaan sebenarnya telah dibangun sebelum Resolusi Jihad diumumkan. Para ulama pesantren menyadari pentingnya menyiapkan generasi muda yang memiliki semangat kebangsaan, kedisiplinan, dan kemampuan berorganisasi untuk menghadapi situasi yang tidak menentu. Salah satu bentuk persiapan tersebut terlihat dari pembentukan Laskar Hizbullah pada November 1943, yang melibatkan pemuda Muslim, termasuk santri dari berbagai daerah.

Keberadaan Hizbullah memberikan ruang bagi para pemuda untuk memperoleh pengalaman organisasi dan latihan militer. Dalam buku Berangkat dari Pesantren, KH Saifuddin Zuhri mencatat bahwa latihan angkatan pertama Hizbullah berlangsung di Cibarusa, dekat Cibinong, Bogor, pada awal 1944. Kegiatan tersebut diikuti 150 pemuda yang mewakili sejumlah daerah di Jawa dan Madura.

Baca Juga:

Kasus Polisi Tembak Polisi Berulang, Transparansi dan Pengawasan Internal Polri Diuji

Markas Tertinggi Hizbullah dipimpin Zainul Arifin, sementara KH Abdul Wahid Hasyim turut memberikan perhatian terhadap perkembangan laskar tersebut. Meskipun pembentukan organisasi itu berlangsung dalam situasi pendudukan Jepang, pengalaman yang diperoleh para pemuda kemudian menjadi bekal dalam menghadapi pergolakan setelah Indonesia merdeka. Pesantren dengan demikian tidak hanya menjadi tempat pendidikan agama, tetapi juga berperan dalam membangun kesadaran kebangsaan dan menyiapkan kader perjuangan.

Rapat ulama NU di Surabaya melahirkan Resolusi Jihad

Menjelang akhir Oktober 1945, ketegangan di Surabaya semakin meningkat seiring kedatangan pasukan Sekutu dan kekhawatiran masyarakat terhadap upaya Belanda kembali menguasai Indonesia. Dalam situasi tersebut, para ulama Nahdlatul Ulama mengadakan rapat besar yang dihadiri perwakilan daerah atau konsul NU dari berbagai wilayah Jawa dan Madura pada 21–22 Oktober 1945 di Surabaya.

Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan yang kemudian dikenal sebagai Resolusi Jihad. KH Hasyim Asy’ari menjadi tokoh sentral dalam seruan mempertahankan kemerdekaan tersebut. Melalui keputusan itu, perjuangan membela Republik Indonesia ditegaskan sebagai kewajiban keagamaan bagi umat Islam dalam menghadapi ancaman penjajahan.

Salah satu bagian penting dalam pertimbangan resolusi menyatakan bahwa mempertahankan dan menegakkan Negara Republik Indonesia menurut hukum Islam termasuk kewajiban setiap Muslim. Pernyataan tersebut memperlihatkan hubungan erat antara semangat keagamaan dan perjuangan kebangsaan yang berkembang di kalangan ulama serta santri pada masa revolusi kemerdekaan.

Baca Juga:

Revitalisasi BLK Simalungun Ditargetkan Rampung Desember 2026, Siapkan Pelatihan bagi 1.000 Tenaga Kerja per Tahun

Resolusi itu juga meminta pemerintah Republik Indonesia mengambil sikap dan tindakan nyata terhadap berbagai upaya yang dinilai membahayakan kemerdekaan, agama, dan negara, terutama yang berkaitan dengan Belanda dan pihak-pihak yang membantunya. Selain itu, keputusan tersebut mendorong dilanjutkannya perjuangan sabilillah untuk mempertahankan Republik Indonesia yang merdeka.

Isi dan makna Resolusi Jihad bagi bangsa Indonesia

Secara garis besar, Resolusi Jihad memiliki dua pesan utama. Pertama, pemerintah Indonesia didesak mengambil langkah yang tegas dan sepadan untuk menghadapi ancaman terhadap kemerdekaan. Kedua, umat Islam didorong melanjutkan perjuangan demi mempertahankan negara dan kehidupan beragama dari upaya penjajahan kembali.

Resolusi tersebut memiliki arti penting karena memberikan landasan moral dan keagamaan bagi masyarakat yang terlibat dalam perjuangan. Seruan para ulama membantu memperkuat keyakinan bahwa kemerdekaan yang telah diproklamasikan harus dijaga bersama, bukan hanya oleh pemerintah dan tentara, tetapi juga oleh rakyat dari berbagai lapisan masyarakat.

Dalam konteks sejarah, Resolusi Jihad juga menunjukkan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan melibatkan berbagai kelompok dengan latar belakang berbeda. Santri dan ulama berperan bersama laskar perjuangan, pemuda, serta masyarakat umum. Semangat kebangsaan yang tumbuh di lingkungan pesantren menjadi salah satu unsur yang memperkuat perlawanan rakyat terhadap upaya pemulihan kekuasaan kolonial.

Baca Juga:

Bantu Percepatan Penurunan Stunting Babinsa Koramil 02/Batuceper Bagikan Susu Balita

Keterkaitan Resolusi Jihad dengan Pertempuran 10 November 1945

Pengaruh Resolusi Jihad sering dikaitkan dengan perlawanan besar di Surabaya yang mencapai puncaknya pada 10 November 1945. Sebelum pertempuran tersebut, ketegangan di kota itu telah meningkat sejak September 1945. Salah satu peristiwa yang membangkitkan kemarahan masyarakat adalah insiden perobekan bagian biru bendera Belanda di Hotel Yamato pada 19 September 1945.

Situasi semakin memanas setelah pasukan Inggris mendarat di Surabaya di bawah komando Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby. Bentrokan antara pasukan Sekutu dan pejuang Indonesia kemudian terjadi pada akhir Oktober. Setelah Mallaby tewas pada 30 Oktober 1945 dalam situasi pertempuran, pihak Inggris mengeluarkan ultimatum kepada pihak Indonesia, yang turut menjadi latar belakang pecahnya pertempuran besar pada 10 November.

Dalam pertempuran tersebut, rakyat Surabaya memberikan perlawanan terhadap serangan pasukan Inggris. Seruan mempertahankan kemerdekaan yang berkembang di kalangan ulama dan pesantren ikut memperkuat semangat para pejuang. Meski Resolusi Jihad bukan satu-satunya faktor yang melatarbelakangi pertempuran, keputusan tersebut menjadi salah satu unsur penting yang mendorong mobilisasi dan keterlibatan masyarakat dalam perjuangan.

Perlawanan pada masa itu juga tidak terbatas di Surabaya. Sejumlah wilayah lain mengalami pergolakan ketika pasukan Sekutu datang, termasuk Semarang dan daerah-daerah di sekitarnya. Pertempuran di Jatingaleh, Gombel, dan Ambarawa menjadi bagian dari rangkaian perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Di berbagai wilayah tersebut, laskar yang melibatkan santri bergabung dengan kelompok perjuangan lain untuk menghadapi pasukan Sekutu.

Baca Juga:

3 Resep Lauk Tahu Rumahan yang Hemat dan Lezat untuk Menu Makan Tanggal Tua

Semangat perjuangan berlanjut setelah pertempuran Surabaya

Semangat yang terkandung dalam Resolusi Jihad tetap disuarakan setelah pertempuran besar November 1945. Dalam Muktamar ke-16 Nahdlatul Ulama yang berlangsung pada 26–29 Maret 1946 di Purwokerto, Jawa Tengah, KH Hasyim Asy’ari kembali menekankan hubungan antara kemerdekaan dan kehidupan keagamaan.

Pandangan tersebut mencerminkan keyakinan bahwa penjajahan menghalangi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Kemerdekaan dipandang sebagai landasan penting bagi masyarakat untuk membangun kehidupan yang bebas dari penindasan, termasuk dalam menjalankan kehidupan beragama. Dengan demikian, perjuangan mempertahankan Republik tidak hanya dimaknai sebagai pembelaan terhadap wilayah negara, tetapi juga sebagai upaya menjaga kedaulatan dan martabat bangsa.

Peran santri dalam perjuangan tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan pesantren memiliki hubungan erat dengan perkembangan sejarah Indonesia. Para santri tidak hanya memperoleh pendidikan agama, tetapi juga terlibat dalam kegiatan sosial, pengorganisasian masyarakat, dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Kontribusi itu menjadi bagian dari sejarah nasional yang melibatkan banyak kelompok masyarakat.

22 Oktober ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional

Baca Juga:

Unggah Foto Ijazah Jokowi di X, Dian Sandi Akui Belum Pernah Lihat Dokumen Aslinya

Puluhan tahun setelah peristiwa Resolusi Jihad, pemerintah menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015. Keputusan tersebut ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 15 Oktober 2015. Penetapan tanggal ini menjadi bentuk pengakuan terhadap kontribusi santri dan ulama dalam perjalanan sejarah bangsa, khususnya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Peringatan Hari Santri tidak hanya dimaksudkan untuk mengenang peristiwa bersejarah pada 1945, tetapi juga untuk mengingat peran pesantren dalam kehidupan masyarakat. Santri dan lembaga pendidikan pesantren memiliki kontribusi dalam pendidikan, pembinaan karakter, kegiatan sosial, serta penguatan nilai kebangsaan. Nilai-nilai tersebut menjadi bagian dari perjalanan panjang pesantren dalam kehidupan Indonesia.

Sejarah Resolusi Jihad juga menjadi pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia lahir melalui perjuangan kolektif berbagai unsur bangsa. Ulama, santri, pemuda, tentara, dan masyarakat umum memberikan kontribusi sesuai peran masing-masing dalam menghadapi ancaman penjajahan. Semangat persatuan yang tumbuh pada masa itu menjadi salah satu pelajaran penting dalam menjaga kedaulatan negara.

Melalui peringatan setiap 22 Oktober, masyarakat diajak memahami kembali hubungan antara perjuangan keagamaan, semangat kebangsaan, dan pembelaan terhadap kemerdekaan. Resolusi Jihad 1945 tetap menjadi bagian penting dari catatan sejarah Indonesia karena memperlihatkan keterlibatan ulama dan santri dalam mempertahankan Republik yang baru berdiri. Warisan sejarah tersebut dapat menjadi landasan untuk menghargai perjuangan generasi terdahulu sekaligus memperkuat tanggung jawab kebangsaan pada masa kini.

Jurnalis : Wulandari