Bunda Jelita Surabaya Integrasikan Layanan Ibu dan Bayi Sejak Catin hingga Pascapersalinan

Bunda Jelita Surabaya Integrasikan Layanan Ibu dan Bayi, Pendampingan Dimulai Sejak Calon Pengantin hingga Pascapersalinan

Pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat kualitas pelayanan publik melalui inovasi Bunda Jelita (Bersama Urus Kelahiran dan Identitas Anak–Jejaring Lintas Layanan Kependudukan dan Kesehatan). Program ini dirancang untuk mengintegrasikan layanan kesehatan ibu dan bayi, pendampingan keluarga, administrasi kependudukan, serta pemenuhan jaminan kesehatan dalam satu rangkaian pelayanan yang berkesinambungan.

Melalui program tersebut, pendampingan tidak hanya dilakukan ketika ibu menjalani kehamilan atau setelah bayi dilahirkan. Pemerintah Kota Surabaya berupaya membangun sistem pelayanan yang lebih terarah sejak tahap persiapan keluarga, termasuk calon pengantin (catin), masa kehamilan, persalinan, hingga periode pascapersalinan. Pendekatan ini diharapkan mampu membantu keluarga memperoleh layanan yang dibutuhkan secara lebih mudah dan terkoordinasi.

Salah satu fokus utama Bunda Jelita adalah memastikan pemenuhan hak identitas anak dapat dipersiapkan sejak dini. Orang tua tidak perlu menunggu bayi lahir untuk mulai memahami persyaratan administrasi kependudukan. Persiapan tersebut dapat dilakukan selama masa kehamilan sehingga proses pengurusan dokumen setelah persalinan dapat berjalan lebih praktis.

Program ini menghubungkan layanan kesehatan dengan administrasi kependudukan melalui pemanfaatan sistem yang telah dimiliki Pemerintah Kota Surabaya. Aplikasi Sayang Warga (ASW) digunakan untuk mendukung pendataan dan pendampingan kesehatan keluarga, sedangkan Klampid New Generation (KNG) dimanfaatkan untuk pelayanan administrasi kependudukan.

Integrasi kedua sistem tersebut menjadi bagian penting dalam membangun pelayanan yang tidak terpisah-pisah. Dengan koordinasi yang lebih baik, kebutuhan ibu dan bayi dapat diidentifikasi lebih awal, sementara keluarga memperoleh informasi mengenai tahapan pelayanan yang harus dipersiapkan menjelang kelahiran.

Persiapan Administrasi Dimulai Sebelum Persalinan

Dalam pelaksanaannya, Bunda Jelita mengandalkan pendataan ibu hamil melalui ASW. Data tersebut kemudian menjadi dasar bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Kader Surabaya Hebat (KSH) untuk memberikan pendampingan kepada keluarga sekaligus mengidentifikasi kebutuhan kesehatan maupun persoalan lain yang memerlukan perhatian selama kehamilan.

Baca Juga:

Ibu di Ponorogo Meninggal Dunia Saat Bonceng Anak, Sempat Menepi di Depan Puskesmas Slahung

Pendampingan tersebut diperluas ketika usia kehamilan memasuki sekitar tujuh bulan. Pada tahap ini, keluarga diarahkan untuk memeriksa dan melengkapi persyaratan administrasi kelahiran. Langkah tersebut bertujuan mengurangi kendala yang berpotensi muncul ketika orang tua mulai mengurus dokumen setelah bayi lahir.

Persiapan sejak masa kehamilan juga memberikan kesempatan kepada keluarga untuk memahami prosedur pelayanan, mengetahui dokumen yang diperlukan, serta berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan dan petugas terkait. Dengan demikian, pengurusan administrasi tidak sepenuhnya menjadi pekerjaan tambahan yang harus diselesaikan orang tua setelah menjalani proses persalinan.

Selain membantu keluarga, pola pelayanan ini juga memungkinkan petugas melakukan pemantauan terhadap kebutuhan masyarakat secara lebih terstruktur. Apabila ditemukan kendala dalam pemenuhan persyaratan, pendampingan dapat dilakukan lebih awal sehingga proses penyelesaiannya dapat dipersiapkan sebelum kelahiran.

Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan KIA Terintegrasi

Setelah bayi lahir di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya, proses administrasi kependudukan dapat ditindaklanjuti melalui sistem KNG. Data kelahiran diverifikasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sebelum dokumen kependudukan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Layanan tersebut mencakup penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi bayi, pembaruan Kartu Keluarga (KK), serta penerbitan akta kelahiran. Kartu Identitas Anak (KIA) juga menjadi bagian dari layanan administrasi yang dapat diurus melalui fasilitas kesehatan mitra.

Baca Juga:

8 Orang dan 4 Korporasi Jadi Tersangka Karhutla di Kalsel, Ada Kasus Bakar Sawah

Pemenuhan dokumen tersebut memiliki arti penting bagi anak karena menjadi bagian dari pengakuan identitas hukum sejak lahir. Dokumen kependudukan juga diperlukan untuk berbagai kebutuhan administrasi berikutnya, termasuk pengurusan layanan publik dan jaminan kesehatan.

Dalam rangkaian pelayanan fase kelahiran, penerbitan akta kelahiran, KK, dan KIA ditargetkan dapat dilakukan dalam waktu 1 x 24 jam sesuai mekanisme layanan yang berlaku. Kecepatan penyelesaian tetap bergantung pada kelengkapan persyaratan dan proses verifikasi administrasi.

Dengan adanya integrasi tersebut, keluarga diharapkan tidak perlu menjalani proses pengurusan yang terpisah-pisah di sejumlah kantor pelayanan. Fasilitas kesehatan yang menjadi mitra dapat membantu menghubungkan kebutuhan administrasi dengan instansi yang berwenang sehingga pelayanan menjadi lebih mudah dijangkau.

Didukung Ratusan Fasilitas Kesehatan

Untuk memperluas jangkauan pelayanan, Bunda Jelita didukung oleh 265 fasilitas kesehatan yang tersebar di Kota Surabaya. Jejaring tersebut terdiri atas 66 rumah sakit, 136 tempat praktik bidan mandiri, dan 63 puskesmas.

Keterlibatan fasilitas kesehatan menjadi bagian penting karena rumah sakit, puskesmas, dan praktik bidan merupakan tempat masyarakat memperoleh pelayanan selama kehamilan maupun persalinan. Melalui kerja sama tersebut, kebutuhan administrasi kependudukan dapat dihubungkan dengan pelayanan kesehatan yang sedang diterima ibu dan bayi.

Baca Juga:

MBG dan Kopdes Merah Putih Meluas, Menakar Manfaatnya bagi UMKM Lokal

Keberadaan jejaring tersebut juga diharapkan membantu masyarakat memperoleh informasi mengenai prosedur pengurusan dokumen sejak awal. Dengan demikian, keluarga dapat mempersiapkan kebutuhan administrasi tanpa harus menunggu hingga seluruh proses persalinan selesai.

Pemerintah Kota Surabaya juga melibatkan sejumlah perangkat daerah dalam pelaksanaan program, di antaranya Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB), dan Disdukcapil.

Koordinasi lintas sektor tersebut diperlukan agar pendataan, pendampingan keluarga, pelayanan kesehatan, serta penerbitan dokumen kependudukan dapat berjalan secara selaras. Dukungan pemerintah kecamatan dan kelurahan, TPK, KSH, serta unsur masyarakat turut memperkuat pelaksanaan program di tingkat wilayah.

Pendampingan Tetap Berlanjut Setelah Bayi Lahir

Bunda Jelita tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi kelahiran. Setelah persalinan, data ibu dan bayi tetap menjadi bagian dari pendampingan melalui ASW untuk mendukung pemantauan kondisi kesehatan keluarga pada masa pascapersalinan.

Tahap ini penting karena kesehatan ibu dan bayi masih memerlukan perhatian setelah proses kelahiran. Pendampingan berkelanjutan diharapkan membantu keluarga memperoleh informasi mengenai kebutuhan kesehatan, sekaligus mempermudah koordinasi dengan petugas apabila diperlukan tindak lanjut pelayanan.

Baca Juga:

Viral Aksi Pelanggan Cicipi Saus Sambal dengan Jari di Supermarket, Botol Dikembalikan ke Rak

Melalui pendekatan tersebut, Bunda Jelita membentuk siklus pelayanan yang dimulai dari identifikasi calon keluarga, pendampingan kehamilan, persiapan administrasi, persalinan, pemenuhan identitas hukum anak, pengurusan jaminan kesehatan, hingga pemantauan ibu dan bayi setelah kelahiran.

Pola pelayanan ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan keluarga tidak hanya dilihat dari satu tahapan. Kesehatan ibu, kondisi bayi, kesiapan administrasi, dan akses terhadap layanan publik saling berkaitan sehingga membutuhkan koordinasi yang berkesinambungan.

Indikator Kesehatan dan Administrasi Menunjukkan Perkembangan

Penerapan Bunda Jelita berjalan seiring dengan upaya Pemerintah Kota Surabaya meningkatkan sejumlah indikator kesehatan dan administrasi kependudukan. Data yang disampaikan dalam pemberitaan terkait mencatat adanya perkembangan pada angka kematian ibu, angka kematian bayi, prevalensi stunting, serta cakupan kepemilikan akta kelahiran.

Pada 2021, Angka Kematian Ibu (AKI) di Surabaya tercatat sebesar 42,33 per 100.000 kelahiran hidup. Pada 2025, angka tersebut tercatat menjadi 27,89 per 100.000 kelahiran hidup. Sementara itu, Angka Kematian Bayi (AKB) turun dari 4,96 menjadi 4,02 per 1.000 kelahiran hidup dalam periode yang sama.

Prevalensi stunting juga tercatat menurun dari 4,52 persen pada 2021 menjadi 0,59 persen pada 2025. Di bidang administrasi kependudukan, cakupan kepemilikan akta kelahiran penduduk berusia 0 hingga 18 tahun meningkat dari 97,70 persen menjadi 99,13 persen.

Baca Juga:

Karhutla Gunung Arjuno-Welirang Meluas hingga Tiga Wilayah, 70 Titik Api Masih Terdeteksi

Meski demikian, perkembangan indikator tersebut tidak dapat dikaitkan hanya dengan pelaksanaan Bunda Jelita. Berbagai program kesehatan, pendampingan keluarga, perbaikan pelayanan publik, serta kebijakan lain turut berperan dalam mendukung perubahan indikator di tingkat daerah.

Data tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi bagi pemerintah untuk melihat perkembangan pelayanan sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperbaiki. Penguatan koordinasi, ketepatan pendataan, dan kesinambungan pendampingan tetap diperlukan agar manfaat program dapat menjangkau lebih banyak keluarga.

Kolaborasi Kader Menjadi Penghubung dengan Masyarakat

Ketua TP PKK Kota Surabaya, Rini Indriyani, menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam mendukung keberhasilan Bunda Jelita. Menurutnya, pemanfaatan teknologi dan sistem pelayanan perlu disertai pendampingan langsung agar masyarakat memahami prosedur serta dapat mengakses layanan yang tersedia.

Dalam pelaksanaannya, TP PKK, Bunda PAUD, TPK, dan KSH berperan membantu menyampaikan informasi serta mendampingi keluarga di lingkungan tempat tinggal. Keterlibatan para kader diharapkan dapat menjembatani kebutuhan warga dengan pelayanan yang disediakan pemerintah.

Salah satu contoh pelaksanaan program terlihat di Kecamatan Jambangan. Sosialisasi Bunda Jelita dilakukan secara rutin setiap bulan, disertai pendampingan kepada ibu hamil dan keluarga ketika usia kehamilan memasuki sekitar tujuh bulan.

Pendampingan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan dokumen, tetapi juga membantu keluarga memahami pentingnya mempersiapkan kebutuhan anak sejak dini. Melalui komunikasi yang lebih dekat, keluarga diharapkan dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai tahapan pelayanan dan pihak yang dapat dihubungi apabila menghadapi kendala.

Keterlibatan masyarakat menjadi unsur penting dalam memastikan program tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga dapat dirasakan manfaatnya oleh warga. Kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, kader, dan keluarga diharapkan mampu memperkuat kesinambungan pelayanan sejak masa kehamilan hingga setelah persalinan.

Masyarakat Merasakan Kemudahan Pengurusan Dokumen

Manfaat layanan terintegrasi tersebut turut dirasakan oleh warga yang mengurus administrasi kelahiran melalui fasilitas kesehatan mitra. Salah seorang warga Surabaya, Linda Oktavia, yang melahirkan di RS Korpri Pura Raharja, mengaku terbantu karena pengurusan dokumen anak menjadi lebih praktis.

Melalui layanan tersebut, keluarga dapat memperoleh bantuan dalam proses pengurusan administrasi kependudukan tanpa harus bolak-balik ke kantor kelurahan atau instansi lain. Kemudahan ini membantu orang tua memusatkan perhatian pada pemulihan setelah persalinan sekaligus memenuhi kebutuhan administrasi anak.

Hal serupa disampaikan oleh Farida Hajri, bidan yang menjalankan tempat praktik mandiri di kawasan Nyamplungan, Kecamatan Semampir, Surabaya. Tempat praktiknya turut membantu memberikan informasi kepada keluarga mengenai persyaratan pengajuan akta kelahiran melalui Bunda Jelita.

Menurutnya, kelengkapan dokumen dan kesiapan data sejak awal dapat membantu memperlancar proses administrasi setelah bayi lahir. Dokumen kependudukan tersebut selanjutnya dapat mendukung pengurusan berbagai kebutuhan keluarga, termasuk administrasi jaminan kesehatan bayi sesuai ketentuan yang berlaku.

Perkuat Hak Identitas Anak Sejak Lahir

Melalui Bunda Jelita, Pemerintah Kota Surabaya berupaya mengubah pendekatan pelayanan dari yang sebelumnya cenderung dilakukan setelah kelahiran menjadi lebih proaktif sejak masa persiapan keluarga. Integrasi sistem, dukungan fasilitas kesehatan, dan pendampingan kader menjadi bagian dari upaya mempermudah masyarakat memenuhi kebutuhan dasar ibu dan bayi.

Keberhasilan program tidak hanya berkaitan dengan jumlah dokumen yang diterbitkan, tetapi juga dengan kemampuan pelayanan menjangkau keluarga, mempercepat proses administrasi, serta menjaga kesinambungan pendampingan kesehatan. Evaluasi secara berkala diperlukan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai sasaran dan kendala di lapangan dapat ditangani.

Ke depan, penguatan koordinasi antara perangkat daerah, fasilitas kesehatan, dan unsur masyarakat diharapkan dapat memperluas manfaat program. Dengan persiapan yang dimulai sejak masa kehamilan dan pelayanan yang berlanjut setelah persalinan, keluarga diharapkan memperoleh kemudahan dalam mengakses layanan kesehatan sekaligus memenuhi hak administrasi anak.

Bunda Jelita menjadi salah satu upaya pelayanan terpadu yang menempatkan kebutuhan ibu, bayi, dan keluarga sebagai bagian dari satu rangkaian layanan. Melalui pendekatan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya mendorong agar setiap anak dapat memperoleh identitas hukum sejak lahir, sementara kesehatan ibu dan bayi tetap mendapatkan perhatian setelah persalinan.

Jurnalis : Rizki Ahmad Noviyandi