Indonesia Butuh Tambahan Listrik 20 GW untuk Data Center, Pemerintah Siapkan Energi Bersih dan Hub Digital Baru

Indonesia Butuh Tambahan Listrik 20 GW untuk Data Center, Pemerintah Siapkan Energi Bersih dan Hub Digital Baru

JAKARTA – Kebutuhan listrik untuk mendukung pengembangan pusat data atau data center di Indonesia diperkirakan mencapai tambahan 20 gigawatt (GW). Jumlah tersebut setara dengan sekitar 20 persen dari total kapasitas listrik yang tersedia saat ini. Besarnya kebutuhan energi ini menjadi perhatian pemerintah seiring pesatnya perkembangan industri digital, layanan komputasi awan, dan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan kebutuhan tersebut setelah melakukan pembicaraan dengan Direktur Utama PT PLN (Persero). Pernyataan itu disampaikan dalam rangkaian kegiatan Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Senin (19/10/2026), dan dipublikasikan melalui keterangan tertulis pada Selasa (20/10/2026).

Bahlil menjelaskan bahwa tambahan daya sebesar 20 GW bukan kebutuhan yang kecil. Jika dikonversikan, angka tersebut setara dengan 20.000 megawatt (MW). Kebutuhan itu menunjukkan bahwa pengembangan infrastruktur digital harus diiringi perencanaan pasokan listrik yang memadai agar pertumbuhan investasi tidak menimbulkan tekanan baru terhadap sistem ketenagalistrikan nasional.

Menurut Bahlil, digitalisasi merupakan salah satu instrumen penting untuk mendorong industrialisasi. Namun, pengembangan teknologi tidak akan berjalan optimal apabila tidak ditopang infrastruktur energi yang andal. Karena itu, pemerintah menilai ketersediaan listrik, terutama yang bersumber dari energi bersih, menjadi faktor penting dalam menarik investasi pusat data berskala besar ke Indonesia.

Peningkatan kebutuhan energi tersebut juga berkaitan dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Pusat data tidak hanya digunakan untuk menyimpan informasi, tetapi juga menjalankan berbagai layanan digital, mengolah data dalam jumlah besar, serta mendukung sistem komputasi yang beroperasi sepanjang waktu. Aktivitas tersebut membutuhkan pasokan listrik yang stabil untuk mengoperasikan server, perangkat jaringan, sistem pendingin, dan fasilitas pendukung lainnya.

Dalam penjelasan Kementerian ESDM, pusat data pada era komputasi awan umumnya membutuhkan daya sekitar 10–30 MW. Sementara itu, fasilitas yang dirancang untuk mendukung beban kerja AI dapat memerlukan daya jauh lebih besar, yakni sekitar 100 MW hingga 1 GW. Perbedaan kebutuhan tersebut memperlihatkan bagaimana perkembangan teknologi dapat meningkatkan permintaan energi dalam skala signifikan.

Baca Juga:

Polisi Bongkar Dugaan Penimbunan Solar Subsidi di Siak Riau, 6.500 Liter BBM Disita

Selain listrik, pembangunan pusat data juga membutuhkan ketersediaan air, jaringan serat optik, serta lokasi yang sesuai untuk pengembangan infrastruktur. Air antara lain diperlukan dalam sistem pendinginan tertentu, sedangkan jaringan telekomunikasi berkapasitas tinggi menjadi penunjang pertukaran data. Kombinasi berbagai kebutuhan tersebut membuat pemilihan lokasi menjadi salah satu pertimbangan utama bagi investor sebelum merealisasikan pembangunan fasilitas.

Untuk mendukung pengembangan industri tersebut, pemerintah mendorong Batam, Karimun, dan Bintan di Kepulauan Riau menjadi kawasan pusat data baru di Indonesia. Ketiga wilayah itu diharapkan dapat melengkapi ekosistem pusat data regional yang telah berkembang di Singapura dan Malaysia. Strategi ini sekaligus diarahkan untuk memperluas peluang investasi digital di luar kawasan yang selama ini menjadi konsentrasi utama kegiatan ekonomi.

Bahlil menilai Batam, Karimun, dan Bintan memiliki sejumlah potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan pusat data. Faktor yang dipertimbangkan antara lain ketersediaan air, tingkat kepadatan penduduk yang relatif lebih rendah dibandingkan sejumlah kawasan perkotaan di Jawa Barat, Jakarta, dan Bali, serta peluang pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT). Meski demikian, pengembangan kawasan tersebut tetap memerlukan kesiapan infrastruktur dan perencanaan pasokan listrik sesuai kebutuhan masing-masing proyek.

Salah satu rencana yang disiapkan pemerintah adalah pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas sekitar 100 gigawatt-peak (GWp). Bahlil menilai pemanfaatan energi terbarukan dapat menjadi daya tarik bagi investor yang ingin mengoperasikan pusat data dengan dukungan sumber energi yang lebih bersih. Rencana tersebut juga membuka peluang bisnis baru di sektor pembangkitan listrik, penyediaan infrastruktur, dan pengembangan teknologi energi.

Kapasitas dalam satuan GWp menunjukkan daya puncak yang dapat dihasilkan sistem panel surya dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, realisasi pasokan listrik dari PLTS tetap bergantung pada kondisi produksi, integrasi dengan jaringan, serta dukungan sistem penyimpanan atau sumber energi lain. Untuk fasilitas seperti pusat data yang membutuhkan listrik secara terus-menerus, keandalan pasokan menjadi aspek penting dalam perencanaan sistem energi.

Baca Juga:

Survei DEN Ungkap Siswa Penerima MBG Lebih Rajin Masuk Sekolah, Kualitas Menu dan Pemerataan Masih Jadi Sorotan

Perkembangan investasi pusat data di Batam menunjukkan adanya minat terhadap kawasan tersebut. Kapasitas pusat data yang telah tersedia, telah mendapatkan komitmen, dan sedang dalam tahap pengembangan di kota itu dilaporkan mencapai 1,47 GW. Angka tersebut mencakup berbagai status proyek sehingga tidak dapat diartikan bahwa seluruh kapasitasnya sudah beroperasi secara penuh.

Selain itu, PLN Batam dan DayOne telah menandatangani kontrak pasokan listrik sebesar 450 MW untuk mendukung kebutuhan pusat data. Kesepakatan tersebut disebut sebagai kontrak pasokan listrik terbesar untuk pusat data di Indonesia. Kerja sama ini menjadi salah satu contoh bagaimana penyediaan energi dan rencana investasi infrastruktur digital perlu diselaraskan agar kebutuhan daya dapat dipenuhi sesuai tahapan pengembangan proyek.

Dari sisi perencanaan nasional, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 memuat target tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW. Rencana tersebut terdiri atas 42,6 GW dari energi baru terbarukan, 10,3 GW dari sistem penyimpanan energi, dan 16,6 GW dari pembangkit berbahan bakar fosil. Program pengembangan tersebut memiliki potensi investasi mencapai Rp2.967,4 triliun.

Rencana pengembangan PLTS sekitar 100 GWp juga mencakup sejumlah skema, mulai dari pembangkit surya skala besar, PLTS terapung, PLTS atap, hingga instalasi di kawasan industri. Beragam skema tersebut dapat memperluas pilihan sumber energi bagi kegiatan ekonomi, termasuk industri yang memerlukan pasokan listrik dalam jumlah besar. Namun, pelaksanaannya membutuhkan perencanaan teknis, pendanaan, jaringan transmisi, dan integrasi sistem kelistrikan yang sesuai.

Bahlil menambahkan bahwa pemerintah akan meminta calon investor pusat data menyampaikan informasi mengenai lokasi yang direncanakan untuk pembangunan fasilitas mereka. Informasi tersebut diperlukan agar penyediaan energi dapat dipersiapkan berdasarkan kebutuhan dan lokasi proyek. Dengan perencanaan sejak awal, pemerintah dan penyedia listrik dapat mengidentifikasi kebutuhan kapasitas, kesiapan jaringan, serta peluang pemanfaatan energi terbarukan di kawasan pengembangan.

Baca Juga:

Cerita Sekolah Lansia di Bantul, Harunya Simbah Saat Bisa Menuliskan Namanya Sendiri

Pemerintah juga menyiapkan aturan untuk mendorong keterlibatan pengusaha nasional dan daerah dalam investasi pusat data. Bahlil menegaskan bahwa pengembangan industri tersebut perlu memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal untuk ikut berpartisipasi. Keterlibatan tersebut diharapkan membuka kesempatan usaha dalam pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan pendukung, serta pengembangan kegiatan ekonomi di daerah tujuan investasi.

Besarnya kebutuhan tambahan listrik untuk pusat data menjadi tantangan sekaligus peluang bagi sektor energi Indonesia. Di satu sisi, pemerintah perlu memastikan pasokan yang andal agar investasi digital dapat berkembang. Di sisi lain, pertumbuhan permintaan listrik juga mendorong perlunya pengembangan pembangkit, jaringan, dan teknologi energi yang mampu memenuhi kebutuhan industri secara berkelanjutan.

Ke depan, realisasi investasi pusat data akan bergantung pada kesesuaian antara rencana pembangunan fasilitas digital dan kesiapan infrastruktur energi. Pengembangan Batam, Karimun, dan Bintan, rencana peningkatan kapasitas pembangkit, serta dorongan penggunaan energi bersih menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat posisi Indonesia dalam industri digital regional. Pemerintah juga menekankan pentingnya kemitraan dengan pengusaha nasional dan daerah agar peluang ekonomi dari investasi tersebut dapat dirasakan lebih luas.

Jurnalis : Wulandari