Survei Poltracking: 55,3 Persen Publik Puas dengan Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran

Survei Poltracking: 55,3 Persen Publik Puas dengan Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran

JAKARTA – Lembaga survei Poltracking Indonesia merilis hasil penelitian terbaru mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hasil survei menunjukkan sebanyak 55,3 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah, sedangkan 40,9 persen lainnya mengaku tidak puas. Adapun 3,8 persen responden memilih tidak menjawab atau menyatakan tidak tahu.

Hasil survei tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda Rasyid, pada Senin, 19 Oktober 2026. Penelitian dilakukan untuk memotret penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintahan nasional berdasarkan persepsi responden yang memiliki hak pilih. Temuan ini memberikan gambaran mengenai penerimaan publik terhadap jalannya pemerintahan sekaligus memperlihatkan adanya kelompok masyarakat yang masih menyampaikan ketidakpuasan.

Survei Poltracking berlangsung pada 30 September hingga 7 Oktober 2026. Responden yang dilibatkan merupakan warga negara Indonesia berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah, sehingga memenuhi kriteria sebagai pemilih. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan metode pengambilan sampel bertingkat atau multistage random sampling.

Dalam pelaksanaannya, Poltracking melibatkan 1.220 responden yang dipilih berdasarkan metode tersebut. Survei memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error sekitar 2,9 persen. Angka ini menggambarkan perkiraan tingkat ketidakpastian statistik dalam kondisi pengambilan sampel yang sesuai dengan asumsi metodologi. Karena itu, hasil survei perlu dipahami sebagai gambaran opini responden pada periode penelitian, bukan sebagai ukuran mutlak pandangan seluruh masyarakat.

Responden diminta memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dari pertanyaan tersebut, sebanyak 55,3 persen menyatakan puas, sementara 40,9 persen menyatakan tidak puas. Selisih kedua kelompok mencapai 14,4 poin persentase, sedangkan sisanya sebesar 3,8 persen belum memberikan penilaian atau tidak mengetahui jawabannya.

Hanta Yuda menjelaskan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah dalam sejumlah survei selama setahun terakhir cenderung tidak banyak berubah. Menurutnya, hasil pengukuran pada Agustus hingga Oktober 2026 menunjukkan kondisi yang relatif stabil, tanpa peningkatan maupun penurunan yang berarti.

Baca Juga:

Sahroni Minta Kasus Polisi Tembak Polisi Diusut Transparan, Pelakunya Dihukum Berat

Ia menilai kestabilan tersebut dapat dipandang sebagai kemampuan pemerintah mempertahankan tingkat penerimaan publik. Namun, dari sudut pandang evaluasi kinerja, kondisi yang relatif stagnan juga menunjukkan perlunya terobosan baru agar tingkat kepuasan masyarakat dapat meningkat. Pemerintah dinilai perlu memperhatikan persoalan yang masih menjadi sumber ketidakpuasan dan memastikan kebijakan yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain mengukur tingkat kepuasan secara umum, Poltracking turut menggali alasan yang melatarbelakangi penilaian responden. Pada kelompok yang menyatakan puas, bantuan pemerintah yang dinilai tepat sasaran menjadi salah satu alasan utama. Sebanyak 16,5 persen responden menyebut faktor tersebut sebagai alasan kepuasan mereka terhadap kinerja pemerintah.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi salah satu faktor yang memperoleh penilaian positif. Sebanyak 15 persen responden menyatakan kepuasan mereka berkaitan dengan program tersebut. Hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan bantuan sosial dan program pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi bagian dari aspek yang diperhatikan responden ketika menilai kinerja pemerintahan.

Meski demikian, hasil survei tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa seluruh penerima manfaat merasakan dampak yang sama. Penilaian responden merupakan persepsi berdasarkan pengalaman, informasi, dan pandangan masing-masing. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah tetap memerlukan data mengenai jangkauan penerima, kualitas layanan, ketepatan penyaluran, serta manfaat yang dihasilkan di lapangan.

Di sisi lain, kondisi ekonomi menjadi persoalan yang paling banyak disebut oleh responden yang tidak puas terhadap kinerja pemerintah. Sebanyak 18,9 persen dari kelompok tersebut menilai keadaan ekonomi belum stabil. Faktor ini memperlihatkan bahwa situasi perekonomian masih menjadi perhatian penting dalam penilaian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Baca Juga:

Mengapa Demo Besar-besaran di Prancis Meluas ke Spanyol hingga Italia? Ini Pemicu dan Dampaknya

Selain kondisi ekonomi, harga kebutuhan pokok yang dianggap mahal juga menjadi alasan ketidakpuasan. Sebanyak 15,4 persen responden yang tidak puas menyebut tingginya harga barang kebutuhan sehari-hari sebagai persoalan yang memengaruhi penilaian mereka. Sementara itu, 14,3 persen menyoroti bantuan pemerintah yang dinilai belum tepat sasaran.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penilaian publik terhadap pemerintah berkaitan dengan pengalaman masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Stabilitas ekonomi, daya beli rumah tangga, serta efektivitas penyaluran bantuan menjadi sejumlah aspek yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap hasil kerja pemerintah. Namun, data survei ini tidak secara langsung membuktikan hubungan sebab-akibat antara kebijakan tertentu dan tingkat kepuasan responden.

Poltracking juga mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Prabowo Subianto secara personal. Hasilnya, 52,3 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Prabowo, sedangkan 45,4 persen mengaku tidak puas. Angka tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap sosok presiden memiliki distribusi jawaban yang berbeda dari penilaian terhadap pemerintahan secara keseluruhan.

Adapun tingkat kepuasan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tercatat sebesar 50,9 persen. Sementara itu, 44,7 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja Gibran secara personal. Perbedaan angka antara penilaian terhadap presiden, wakil presiden, dan pemerintahan secara umum menunjukkan bahwa responden dapat memberikan penilaian yang tidak sepenuhnya sama terhadap masing-masing objek yang ditanyakan.

Hasil penelitian ini menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk memahami persepsi masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Meski mayoritas responden dalam survei Poltracking menyatakan puas, besarnya kelompok yang tidak puas juga menunjukkan adanya persoalan yang perlu mendapatkan perhatian. Data mengenai alasan kepuasan dan ketidakpuasan dapat menjadi bahan evaluasi untuk menentukan bidang kebijakan yang membutuhkan perbaikan.

Baca Juga:

Truk Berhenti di Bahu Jalan akibat Pecah Ban Ditabrak Bus di Tol Ngawi-Solo, 3 Orang Tewas

Dalam membaca hasil survei, masyarakat juga perlu memperhatikan waktu pelaksanaan, jumlah responden, metode pengambilan sampel, serta pertanyaan yang diajukan. Hasil dari lembaga survei berbeda dapat menunjukkan angka yang tidak sama karena perbedaan periode penelitian, rumusan pertanyaan, karakteristik sampel, dan metode pengumpulan data. Oleh sebab itu, perbandingan antarsurvei perlu dilakukan dengan mempertimbangkan aspek metodologi tersebut.

Secara keseluruhan, survei Poltracking Indonesia yang dilaksanakan pada 30 September hingga 7 Oktober 2026 mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar 55,3 persen. Bantuan pemerintah yang dinilai tepat sasaran dan program Makan Bergizi Gratis menjadi alasan kepuasan yang menonjol, sedangkan ketidakstabilan ekonomi, mahalnya kebutuhan pokok, dan persoalan ketepatan bantuan menjadi faktor ketidakpuasan yang banyak disampaikan responden. Poltracking menilai tingkat kepuasan publik cenderung stagnan sehingga pemerintah masih perlu mencari langkah untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kinerjanya.

Jurnalis : Wulandari