Badan Pengelola Gambut Dorong Penambahan 21.000 Polisi Hutan, Perkuat Upaya Pencegahan Karhutla

Badan Pengelola Gambut Dorong Penambahan 21.000 Polisi Hutan, Perkuat Upaya Pencegahan Karhutla

Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN), Satyawan Pudyatmoko, mendorong penambahan personel polisi hutan untuk memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan pengawasan kawasan hutan, khususnya wilayah gambut yang rentan mengalami kebakaran ketika memasuki musim kemarau.

Satyawan menyampaikan bahwa pemerintah memiliki rencana untuk menambah hingga 70.000 personel polisi hutan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari jumlah tersebut, penambahan sebanyak 21.000 personel diharapkan dapat direalisasikan pada tahun ini, sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan dan perlindungan kawasan hutan secara bertahap.

Menurut Satyawan, jumlah polisi hutan yang tersedia saat ini masih belum memadai untuk mengawasi kawasan hutan yang luas serta menghadapi berbagai ancaman lingkungan. Oleh karena itu, penambahan personel diharapkan dapat memperluas jangkauan pengawasan, meningkatkan efektivitas patroli, dan mempercepat penanganan potensi kebakaran sebelum meluas.

Ia menjelaskan bahwa tugas polisi hutan nantinya tidak hanya berfokus pada kegiatan patroli dan pengawasan. Para personel juga diharapkan aktif memberikan penyuluhan kepada masyarakat serta melakukan pendampingan agar warga memahami pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.

Keterlibatan masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam pengendalian karhutla. Pasalnya, upaya menjaga kawasan hutan tidak dapat hanya mengandalkan pengawasan aparat, tetapi juga membutuhkan partisipasi warga yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan lahan gambut. Melalui edukasi serta pendampingan, masyarakat diharapkan semakin memahami cara menjaga lingkungan dan mengurangi risiko kebakaran.

Pengelolaan Gambut Membutuhkan Dukungan Ilmu Pengetahuan

Selain memperkuat jumlah personel di lapangan, BPGMN menilai penanganan kebakaran gambut membutuhkan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendekatan berbasis sains diperlukan untuk memahami karakteristik lahan gambut, memantau perubahan kondisi kelembapan, serta mengidentifikasi wilayah yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi.

Baca Juga:

Korupsi dan Ekonomi Politik Karhutla

Satyawan menjelaskan bahwa pemodelan dan pemetaan risiko dapat membantu pemerintah menentukan lokasi yang membutuhkan perhatian lebih besar. Dengan mengetahui wilayah yang berpotensi mengalami pengeringan dan kebakaran, langkah pencegahan dapat dilakukan secara lebih terarah sebelum kondisi menjadi semakin sulit dikendalikan.

Untuk mendukung langkah tersebut, BPGMN berencana bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan serta melibatkan tenaga ahli profesional dari berbagai bidang. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program perlindungan gambut serta pengendalian karhutla di berbagai daerah.

Penggunaan data dan teknologi juga dinilai penting untuk menentukan prioritas pemulihan lingkungan. Melalui pemetaan yang terukur, pemerintah dapat mengidentifikasi kawasan gambut yang kondisinya kritis dan memerlukan penanganan segera. Dengan demikian, sumber daya yang tersedia dapat diarahkan ke wilayah yang paling membutuhkan upaya pemulihan.

Pembasahan Gambut Menjadi Salah Satu Langkah Pencegahan

Dalam penanganan karhutla, BPGMN juga menaruh perhatian pada upaya menjaga kelembapan lahan gambut. Gambut yang mengering lebih mudah terbakar ketika terdapat sumber api. Karena itu, pembasahan kembali lahan menjadi salah satu langkah yang dipersiapkan untuk mengurangi kerentanan ekosistem terhadap kebakaran.

Upaya pembasahan tersebut bertujuan mengembalikan kondisi kelembapan gambut agar mendekati keadaan alaminya. Langkah ini perlu didukung dengan pengelolaan tata air yang tepat, pemantauan kondisi lahan, serta pengawasan terhadap aktivitas yang berisiko menimbulkan kebakaran.

Baca Juga:

Gempa Magnitudo 4,1 Guncang Bogor, Sebanyak 17 Rumah Rusak dan 52 Warga Terpaksa Mengungsi

Pencegahan juga perlu dilakukan melalui pengendalian sumber api dan peningkatan kesadaran masyarakat. Pengawasan yang lebih kuat diharapkan mampu membantu mendeteksi potensi kebakaran sejak dini, sehingga tindakan penanganan dapat dilakukan sebelum api menyebar ke kawasan yang lebih luas.

Satyawan menyampaikan bahwa penanganan karhutla membutuhkan proses dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu kebijakan. Pemerintah berharap jumlah kejadian kebakaran dapat berkurang secara bertahap, terutama di wilayah yang selama ini berulang kali mengalami kebakaran.

Pemetaan Kawasan Gambut untuk Menentukan Prioritas Pemulihan

Sebagai bagian dari strategi penanganan, pemerintah juga akan memetakan sekitar 500 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Pemetaan ini diperlukan untuk mengetahui kondisi masing-masing kawasan, termasuk tingkat kerusakan, kondisi tata air, serta potensi risiko kebakaran yang perlu diantisipasi.

Kesatuan Hidrologis Gambut merupakan wilayah ekosistem gambut yang ditentukan berdasarkan hubungan hidrologisnya. Informasi mengenai kondisi KHG menjadi penting karena pengelolaan gambut perlu dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan tata air dan karakteristik ekosistem secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan batas administratif wilayah.

Melalui pemetaan tersebut, pemerintah dapat menentukan kawasan yang membutuhkan pemulihan lebih dahulu. Wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi dan memiliki riwayat kebakaran berulang diharapkan menjadi prioritas dalam pelaksanaan program pencegahan dan pemulihan lingkungan.

Baca Juga:

Wamenko Perekonomian Tegaskan MSCI Tidak Selalu Benar, Pemerintah Soroti Rencana Penurunan Status Pasar Saham RI

Strategi tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk mengurangi kerusakan ekosistem gambut. Selain mengancam lingkungan, kebakaran hutan dan lahan juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat akibat asap, menghambat aktivitas ekonomi, serta menimbulkan kerugian bagi warga yang tinggal di sekitar lokasi terdampak.

Pemerintah Targetkan Penurunan Karhutla Secara Bertahap

Penambahan polisi hutan, penerapan teknologi pemetaan, pembasahan lahan, dan pelibatan masyarakat menjadi sejumlah langkah yang diharapkan dapat memperkuat pengendalian karhutla di Indonesia. Seluruh upaya tersebut membutuhkan koordinasi antarlembaga agar pelaksanaannya berjalan efektif dan berkesinambungan.

Keberhasilan program tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah personel, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam mencegah kebakaran, memulihkan kawasan yang rusak, dan menjaga agar wilayah yang sebelumnya terbakar berulang kali tidak kembali mengalami kejadian serupa.

Dengan pengawasan yang lebih kuat dan pengelolaan gambut berbasis ilmu pengetahuan, pemerintah berharap risiko kebakaran hutan dan lahan dapat ditekan. Perlindungan ekosistem gambut dan mangrove juga diharapkan memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan, masyarakat, serta keberlanjutan sumber daya alam Indonesia.

Rencana penambahan personel tersebut menjadi salah satu bagian dari penguatan kebijakan pemerintah dalam menghadapi ancaman karhutla. Pelaksanaan rekrutmen dan penempatan petugas diharapkan berjalan sesuai perencanaan, dengan tetap memperhatikan kesiapan organisasi, kebutuhan lapangan, serta efektivitas pengawasan kawasan hutan.

Baca Juga:

55 Santri di Pati Diduga Keracunan Usai Santap MBG, Sempat Dilarikan ke Sejumlah Faskes

Jurnalis : Ghazy Fikri Izdihar