UMKM Makin Digital Ketua praksi partai Gerindra Kota Bekasi Apresiasi Kebijakan Presiden

Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Bekasi, Misbahudin mengapresiasi kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dalam memperkuat pembiayaan dan digitalisasi UMKM.

Sekretaris DPC Gerindra Kota Bekasi itu mengatakan penguatan UMKM penting untuk memperkokoh ekonomi rakyat.
“UMKM adalah fondasi ekonomi rakyat. Akses modal dan digitalisasi harus terus diperluas agar UMKM bisa tumbuh dan naik kelas,” kata Ihsan.
Misbahudin menyebut sekitar 57 juta UMKM berkontribusi 60,5 persen terhadap PDB dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional.
Menurut dia, hingga Juni 2026 pembiayaan UMKM telah mencapai hampir Rp2.000 triliun. Sementara itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah menjangkau jutaan pelaku usaha di berbagai daerah.
“Pembiayaan yang semakin luas memberi ruang bagi UMKM meningkatkan produksi, mengembangkan usaha, dan membuka lapangan kerja,” ujarnya.

Selain pembiayaan, Misbahudin menilai digitalisasi menjadi faktor penting dalam mendorong UMKM berkembang.
Bank Indonesia mencatat hingga April 2026 QRIS telah digunakan lebih dari 45 juta merchant yang mayoritas merupakan UMKM.

“Digitalisasi membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil, termasuk di desa dan daerah,” tutur bang Misbah
Dia menambahkan mendukung kebijakan yang memperluas kesempatan bagi UMKM untuk berkembang.

“Semakin banyak UMKM yang naik kelas, semakin kuat pula fondasi ekonomi Indonesia,” tuturnya.
Selain itu, Ia menilai berbagai kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional relevan dengan tantangan geopolitik global yang semakin dinamis.

Ia menyebut sejumlah kebijakan, antara lain Danantara, kebijakan ekspor satu pintu, swasembada pangan dan energi, Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, serta Kampung Nelayan Merah Putih, sebagai rangkaian kebijakan yang saling terintegrasi.

Baca Juga:

Cekcok Rumah Tangga Berujung Penganiayaan di Pangandaran, Suami Diamankan Polisi

Misbah menilai langkah pemerintah untuk memperkuat penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Pasal 33 UUD 1945.

“Presiden Prabowo telah membuat langkah strategis untuk mengembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat,” ujarnya.

Jurnalis : Muhammad Jaya