Kementerian Kehutanan Targetkan Pemulihan 12,3 Juta Hektare Lahan Kritis untuk Perkuat Ketahanan Ekosistem Nasional

Kementerian Kehutanan Targetkan Pemulihan 12,3 Juta Hektare Lahan Kritis untuk Perkuat Ketahanan Ekosistem Nasional

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemulihan sekitar 12,3 juta hektare lahan kritis di Indonesia sebagai bagian dari strategi nasional dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, memperkuat ketahanan ekosistem, serta mendukung upaya mitigasi perubahan iklim. Program rehabilitasi tersebut menjadi salah satu prioritas pemerintah guna mengembalikan fungsi ekologis kawasan yang mengalami degradasi akibat berbagai faktor, seperti deforestasi, alih fungsi lahan, aktivitas pertambangan, kebakaran hutan, serta pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan.

Berdasarkan data inventarisasi terbaru, luas lahan kritis di Indonesia mencapai sekitar 12,3 juta hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 6,6 juta hektare berada di dalam kawasan hutan, sedangkan sekitar 5,7 juta hektare berada di luar kawasan hutan atau Areal Penggunaan Lain (APL). Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah karena berpotensi mengganggu keseimbangan lingkungan, mengurangi daya serap air, meningkatkan risiko banjir dan longsor, serta mempercepat dampak perubahan iklim apabila tidak segera ditangani secara menyeluruh.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian Kehutanan akan mengedepankan berbagai pendekatan rehabilitasi yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, serta komunitas lokal. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci keberhasilan dalam mempercepat pemulihan kawasan yang mengalami kerusakan sekaligus menjaga keberlanjutan hasil rehabilitasi dalam jangka panjang.

Selain rehabilitasi hutan dan lahan, pemerintah juga memprioritaskan pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengalami degradasi. Dari sekitar 4.400 DAS yang memerlukan penanganan, Kemenhut menetapkan sebanyak 250 DAS sebagai prioritas pemulihan dalam lima tahun ke depan. Program tersebut diharapkan mampu memperbaiki fungsi tata air, mengurangi tingkat erosi, meningkatkan cadangan air tanah, serta menekan potensi terjadinya bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah Indonesia.

Pemerintah menilai bahwa rehabilitasi lahan kritis tidak hanya memberikan manfaat bagi kelestarian lingkungan, tetapi juga berdampak positif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Kawasan yang berhasil dipulihkan dapat dimanfaatkan melalui skema perhutanan sosial, agroforestri, pengembangan hasil hutan bukan kayu, hingga perdagangan karbon yang memberikan nilai tambah ekonomi tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan lingkungan.

Baca Juga:

Kasus Tuberkulosis di Jakarta Masih Tinggi, DPRD Nilai Permasalahan Sanitasi Belum Tertangani Secara Optimal

Di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim global, pemerintah juga mengingatkan pentingnya menjaga tutupan hutan sebagai penyerap karbon alami. Rehabilitasi lahan kritis menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca, menjaga keanekaragaman hayati, serta memenuhi berbagai target pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati di tingkat nasional maupun internasional.

Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa keberhasilan program rehabilitasi memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat. Kesadaran untuk menjaga kawasan hutan, mengurangi aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan, serta meningkatkan budaya menanam pohon menjadi faktor penting dalam menjaga keberhasilan pemulihan lahan kritis secara berkelanjutan. Pemerintah berharap berbagai program rehabilitasi yang sedang berjalan mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekaligus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.

Melalui target pemulihan 12,3 juta hektare lahan kritis tersebut, pemerintah optimistis Indonesia dapat memperkuat ketahanan ekologi nasional, meningkatkan kualitas sumber daya alam, serta mewariskan lingkungan yang lebih sehat bagi generasi mendatang. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen jangka panjang untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Jurnalis : Aghnia