Kejagung Tegaskan Nama yang Tercantum dalam BAP Sony Sonjaya Belum Tentu Terlibat Tindak Pidana

Kejagung Tegaskan Nama yang Tercantum dalam BAP Sony Sonjaya Belum Tentu Terlibat Tindak Pidana

Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan bahwa setiap nama yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) milik tersangka Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, tidak serta-merta dapat dianggap bersalah atau terlibat dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penegasan tersebut disampaikan untuk meluruskan anggapan yang berkembang di tengah masyarakat mengenai penyebutan sejumlah nama dalam dokumen pemeriksaan penyidik.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung menjelaskan bahwa setiap keterangan yang diberikan oleh tersangka di dalam BAP masih harus melalui proses verifikasi secara menyeluruh. Penyidik tidak hanya berpedoman pada satu dokumen pemeriksaan, tetapi juga akan mencocokkan seluruh informasi dengan alat bukti lain, keterangan para saksi, dokumen pendukung, serta hasil penyidikan yang sedang berlangsung. Dengan demikian, penyebutan nama seseorang dalam BAP belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya keterlibatan dalam suatu tindak pidana.

Menurut Kejaksaan Agung, proses penyidikan harus dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Setiap informasi yang diperoleh penyidik akan diuji terlebih dahulu untuk mengetahui apakah memiliki relevansi dan nilai pembuktian terhadap perkara yang sedang ditangani. Apabila suatu keterangan tidak didukung oleh alat bukti lain, maka penyidik tidak akan menjadikannya sebagai dasar untuk mengambil langkah hukum lebih lanjut.

Dalam perkara dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis, penyidik saat ini masih memprioritaskan penyelesaian berkas perkara terhadap enam orang tersangka yang telah ditetapkan sebelumnya. Fokus utama penyidik adalah memperkuat pembuktian melalui pemeriksaan saksi, pengumpulan dokumen, serta pendalaman berbagai fakta yang berkaitan langsung dengan dugaan tindak pidana tersebut agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan tidak berlarut-larut.

Kejaksaan Agung juga menegaskan bahwa pergantian pejabat di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) tidak akan memengaruhi jalannya penyidikan. Seluruh data, dokumen, maupun informasi yang telah dihimpun tetap akan dipelajari dan ditindaklanjuti sepanjang memiliki keterkaitan dengan pembuktian perkara. Hal ini dilakukan untuk memastikan proses hukum berjalan secara berkesinambungan tanpa dipengaruhi perubahan struktur organisasi.

Baca Juga:

Kapolsek Cileungsi Menyamar Jadi Satpam, Polisi Bongkar Praktik Pengoplosan LPG di Bogor

Lebih lanjut, Kejaksaan mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dalam setiap proses penegakan hukum. Seseorang hanya dapat dinyatakan bersalah setelah melalui proses peradilan dan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh sebab itu, masyarakat diminta untuk tidak terburu-buru menyimpulkan keterlibatan pihak tertentu hanya berdasarkan informasi yang muncul dalam dokumen pemeriksaan penyidik.

Pengamat hukum menilai pernyataan Kejaksaan Agung tersebut penting untuk menjaga objektivitas proses penyidikan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemeriksaan. Dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, penyidik diharapkan mampu mengungkap perkara secara transparan, profesional, dan berdasarkan alat bukti yang sah sehingga hasil penyidikan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.

Kejaksaan Agung memastikan bahwa setiap perkembangan penyidikan akan disampaikan kepada publik sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen institusi dalam menjaga transparansi penegakan hukum sekaligus memastikan bahwa setiap proses penyidikan berjalan berdasarkan fakta, bukti, dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Jurnalis : Ghazy fikri izdihar