Karhutla di Merauke Picu Kabut Asap di Mimika, Bupati Minta BNPB Segera Turun Tangan

Karhutla di Merauke Picu Kabut Asap di Mimika, Bupati Minta BNPB Segera Turun Tangan

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, menimbulkan dampak hingga ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Kabut asap yang menyelimuti wilayah Mimika semakin pekat dalam beberapa hari terakhir, memicu kekhawatiran terhadap kesehatan masyarakat serta mengganggu aktivitas pendidikan dan penerbangan. Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Mimika Johannes Rettob meminta pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) segera mengambil langkah penanganan untuk memadamkan sumber kebakaran.

Johannes Rettob menyampaikan bahwa Mimika menjadi salah satu wilayah yang terdampak cukup serius akibat kebakaran hutan dan lahan di Merauke. Menurut dia, asap kiriman dari wilayah tersebut telah menyelimuti Mimika selama hampir sepekan dan kondisinya terus memburuk. Pemerintah Kabupaten Mimika menilai penanganan perlu segera dilakukan di lokasi sumber kebakaran agar dampak kabut asap terhadap daerah sekitarnya dapat dikurangi.

Bupati Mimika mengatakan pemerintah daerah telah menyampaikan laporan kepada pemerintah pusat mengenai situasi yang terjadi. Ia berharap BNPB segera turun tangan untuk mengoordinasikan penanggulangan karhutla, mengingat sumber kebakaran berada di luar wilayah administratif Mimika. Dengan demikian, upaya pemerintah daerah saat ini lebih difokuskan pada perlindungan warga dari dampak asap yang masuk ke wilayah mereka.

“Kami sudah laporkan ke Jakarta supaya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) harus turun tangan,” ujar Johannes, sebagaimana diberitakan pada Selasa, 13 Oktober 2026.

Dampak kabut asap juga mendorong Pemerintah Kabupaten Mimika mengambil langkah di sektor pendidikan. Pemerintah daerah telah mengeluarkan surat edaran yang mengatur peliburan kegiatan belajar mengajar bagi peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan sekolah dasar (SD). Kebijakan tersebut diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap paparan asap yang semakin tebal, khususnya bagi anak-anak yang rentan mengalami gangguan kesehatan akibat penurunan kualitas udara.

Sementara itu, kegiatan belajar mengajar di tingkat sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan sekolah menengah kejuruan (SMK) masih berlangsung. Namun, para siswa diwajibkan menggunakan masker sebagai upaya perlindungan selama beraktivitas. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya menyesuaikan kegiatan masyarakat dengan kondisi lingkungan, sembari tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan.

Baca Juga:

Pemprov Lampung Perketat Pengawasan BBM Subsidi, Kendaraan Roda Enam ke Atas Wajib Tunjukkan STNK dan QR Code

Selain mengatur kegiatan sekolah, Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga melakukan pembagian masker kepada masyarakat. Pelayanan di rumah sakit turut ditingkatkan untuk mengantisipasi kebutuhan penanganan kesehatan yang mungkin meningkat akibat paparan kabut asap. Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari upaya penanganan dampak yang dapat dilakukan pemerintah daerah selama sumber kebakaran masih berada di wilayah lain.

Johannes menjelaskan bahwa kualitas udara di Mimika semakin memburuk sejak kabut asap melanda wilayah tersebut. Ia juga menyebut adanya peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), terutama pada anak-anak. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena paparan asap kebakaran dapat mengganggu sistem pernapasan, terlebih apabila masyarakat terpapar dalam waktu lama dan kualitas udara belum kembali membaik.

“Kondisi udara kita semakin buruk. ISPA juga semakin meningkat terutama pada anak-anak,” kata Johannes.

Gangguan akibat kabut asap tidak hanya dirasakan dalam aktivitas sehari-hari dan sektor kesehatan, tetapi juga berdampak pada transportasi udara. Sejumlah penerbangan yang seharusnya mendarat di Bandara Mozes Kilangin Timika dilaporkan mengalami kendala akibat ketebalan asap. Menurut Johannes, pada Senin, sejumlah pesawat tidak dapat mendarat sesuai rencana, bahkan terdapat penerbangan yang dialihkan ke Jayapura. Operasional pesawat berukuran kecil yang biasanya melayani wilayah tersebut juga ikut terganggu.

Gangguan penerbangan menjadi perhatian tersendiri karena transportasi udara memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat di Papua. Pengalihan rute maupun tertundanya pendaratan dapat memengaruhi perjalanan penumpang dan kelancaran berbagai kegiatan yang bergantung pada konektivitas udara. Meski demikian, informasi yang disampaikan Bupati Mimika tidak merinci jumlah penerbangan yang terdampak maupun durasi gangguan operasional di bandara.

Baca Juga:

Polda Banten Kirim 45 Personel Brimob ke Papua Tengah untuk Amankan Kawasan Freeport

Pemerintah Kabupaten Mimika menegaskan bahwa penanganan berupa pembagian masker, peningkatan pelayanan kesehatan, dan penyesuaian kegiatan sekolah merupakan langkah untuk mengurangi risiko yang dihadapi masyarakat. Namun, upaya tersebut belum menyelesaikan persoalan utama selama kebakaran di wilayah sumber masih berlangsung. Karena itu, pemerintah pusat dan instansi penanggulangan bencana diharapkan segera memperkuat koordinasi untuk menangani kebakaran di Merauke serta menekan penyebaran asap ke wilayah sekitarnya.

Hingga laporan tersebut disampaikan, Bupati Mimika masih mengharapkan keterlibatan BNPB dalam penanganan karhutla yang berdampak lintas wilayah tersebut. Sementara menunggu langkah lebih lanjut, pemerintah daerah terus melakukan upaya perlindungan terhadap masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak. Perkembangan kondisi kebakaran, kualitas udara, kesehatan warga, dan kelancaran penerbangan menjadi hal penting yang perlu terus dipantau seiring berlangsungnya penanganan di lapangan.

Jurnalis : Wulandari