BGN Copot 137 Kepala SPPG, Perkuat Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis

BGN Copot 137 Kepala SPPG, Perkuat Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis

Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan mencopot sebanyak 137 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertugas di berbagai daerah di Indonesia. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus upaya memperkuat tata kelola dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Langkah ini diambil setelah BGN menemukan sejumlah pelanggaran operasional, termasuk kasus keracunan makanan yang sempat terjadi di beberapa wilayah.

Kepala BGN, Sudaryono, menegaskan bahwa lembaganya menerapkan prinsip tanpa toleransi terhadap setiap bentuk kelalaian maupun pelanggaran yang dapat membahayakan penerima manfaat program. Menurutnya, keselamatan masyarakat, terutama para peserta didik yang menjadi sasaran Program Makan Bergizi Gratis, harus menjadi prioritas utama sehingga setiap pelanggaran akan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

Pencopotan tersebut mencakup Kepala SPPG yang bertugas di sejumlah provinsi, di antaranya Jawa Barat, Lampung, Jawa Timur, Sumatera Utara, Banten, dan Jawa Tengah. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah insiden keracunan makanan di sebuah sekolah di Semarang yang kemudian menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan operasional dapur penyedia makanan dalam program MBG.

Selain melakukan pergantian pejabat di tingkat SPPG, BGN juga tengah menyiapkan sistem pengawasan berbasis digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program. Sistem tersebut dirancang agar seluruh proses, mulai dari pengadaan bahan makanan, proses memasak, distribusi, hingga penyajian makanan kepada penerima manfaat dapat dipantau secara lebih efektif dan real time. Dengan demikian, potensi penyimpangan maupun pelanggaran prosedur diharapkan dapat diminimalkan.

BGN juga berencana menghadirkan portal informasi yang dapat diakses oleh orang tua, sekolah, dinas kesehatan, serta pemerintah daerah. Melalui sistem tersebut, masyarakat nantinya dapat mengetahui menu makanan harian, kandungan gizi, lokasi dapur penyedia, identitas penanggung jawab SPPG, hingga mekanisme penyampaian keluhan apabila ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan program. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan informasi sekaligus memperkuat pengawasan publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis.

Sudaryono menegaskan bahwa pembenahan internal akan terus dilakukan agar seluruh SPPG mampu menjalankan tugas sesuai standar operasional yang telah ditetapkan. Ia juga menekankan pentingnya integritas seluruh pengelola program karena keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kedisiplinan, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku.

Baca Juga:

Penutupan 8 Bandara Diperpanjang hingga 09.00 WIB Imbas Erupsi Anak Krakatau

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah. Oleh sebab itu, BGN berkomitmen memastikan seluruh proses penyelenggaraan berjalan dengan aman, higienis, transparan, serta memenuhi standar kualitas pangan sehingga manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat di seluruh Indonesia.

Jurnalis : Ghazy fikri izdihar