Said Abdullah Minta Target RAPBN 2027 Diperketat, Tekankan Pentingnya Menjaga Kesehatan Fiskal

Said Abdullah Minta Target RAPBN 2027 Diperketat, Tekankan Pentingnya Menjaga Kesehatan Fiskal

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta agar target dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 disusun secara lebih realistis dan terukur. Menurutnya, pemerintah perlu berhati-hati dalam menetapkan berbagai asumsi ekonomi agar postur anggaran yang dihasilkan tetap kredibel dan mampu menghadapi berbagai risiko ekonomi pada tahun mendatang.

Said menilai penyusunan RAPBN 2027 harus mempertimbangkan perkembangan ekonomi nasional hingga saat ini. Sejumlah indikator, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, harga minyak mentah, hingga penerimaan negara perlu dihitung secara cermat sebelum target akhir ditetapkan. Ia berpandangan bahwa target yang terlalu tinggi tanpa dukungan kondisi ekonomi yang memadai justru dapat memberikan tekanan terhadap ruang fiskal pemerintah.

Dalam proyeksinya, Said memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 lebih realistis berada di sekitar 5,8 persen. Ia juga memperkirakan inflasi berada di kisaran 2,5 persen plus-minus 1 persen, sementara asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dapat berada di sekitar Rp17.500 per dolar AS. Proyeksi tersebut menjadi salah satu gambaran yang dapat digunakan dalam melihat kemampuan fiskal pemerintah.

Selain pertumbuhan ekonomi, Said turut menyoroti kemampuan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara. Menurut proyeksinya, penerimaan pajak dapat berada di kisaran Rp3.340 triliun. Sementara itu, kebutuhan untuk menutup defisit diperkirakan mencapai sekitar Rp669 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih perlu bekerja keras untuk memperkuat penerimaan sekaligus menjaga agar defisit tetap terkendali.

Said juga memperkirakan total belanja pemerintah dalam APBN 2027 berada pada kisaran Rp4.000 triliun hingga maksimal Rp4.015 triliun. Besarnya belanja tersebut harus diikuti dengan perencanaan yang matang agar anggaran benar-benar diarahkan pada program yang memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga:

Tiga Wisatawan Ditemukan Meninggal Usai Tenggelam di Pantai Karangpapak Garut, Tim SAR Evakuasi

Menurutnya, tantangan utama dalam penyusunan anggaran tahun depan berada pada kemampuan negara memperluas basis penerimaan tanpa mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Penguatan penerimaan perpajakan perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kondisi perekonomian serta daya beli masyarakat.

Di sisi lain, Said turut memberikan perhatian terhadap kebijakan Transfer ke Daerah (TKD). Ia memperkirakan anggaran TKD 2027 dapat berada di kisaran Rp720 triliun hingga Rp730 triliun apabila belanja pemerintah pusat berada di sekitar Rp3.150 triliun sampai Rp3.200 triliun. Menurutnya, dana yang ditransfer ke daerah harus kembali menjalankan fungsi sebagaimana mestinya sehingga pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.

Ia juga menilai pengelolaan fiskal harus dilakukan secara hati-hati mengingat pemerintah menghadapi kebutuhan pembiayaan yang cukup besar. Karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi memperluas ruang fiskal perlu dipertimbangkan secara matang. Pemerintah dan DPR diharapkan dapat mencari keseimbangan antara kebutuhan belanja pembangunan, perlindungan masyarakat, serta keberlanjutan kondisi keuangan negara.

Said menegaskan bahwa penyusunan RAPBN 2027 tidak cukup hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi. Kualitas belanja juga harus menjadi perhatian utama agar anggaran negara memberikan manfaat yang nyata. Program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, peningkatan produktivitas, penguatan sektor ekonomi, serta pembangunan sumber daya manusia perlu mendapatkan perhatian dalam proses pembahasan anggaran.

Pembahasan RAPBN 2027 nantinya akan menjadi bagian penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal Indonesia pada tahun depan. Pemerintah dan DPR perlu memastikan setiap target yang ditetapkan memiliki dasar perhitungan yang kuat serta mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi ekonomi global maupun domestik.

Baca Juga:

Mengenal Botok, Sosok Penggerak Aksi Warga Pati di Gedung DPR

Dengan penetapan target yang lebih realistis dan pengawasan anggaran yang lebih ketat, ruang fiskal diharapkan tetap terjaga. Langkah tersebut penting agar pemerintah dapat menjalankan berbagai program prioritas tanpa mengorbankan stabilitas keuangan negara dalam jangka panjang.

Jurnalis : Ghazy fikri izdihar