APKLI Minta Aturan Kemasan Polos Rokok Dikaji Ulang, Khawatir Memicu Meningkatnya Peredaran Rokok Ilegal

APKLI Minta Aturan Kemasan Polos Rokok Dikaji Ulang, Khawatir Memicu Meningkatnya Peredaran Rokok Ilegal

Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) menyampaikan kekhawatirannya terhadap rencana penerapan kebijakan kemasan polos atau plain packaging pada produk rokok. Organisasi tersebut menilai kebijakan tersebut berpotensi memicu meningkatnya peredaran rokok ilegal di Indonesia apabila diterapkan tanpa mempertimbangkan berbagai dampak ekonomi maupun sosial yang dapat ditimbulkan. Oleh karena itu, APKLI mendesak Kementerian Kesehatan untuk melakukan kajian yang lebih komprehensif sebelum kebijakan tersebut diberlakukan.

Menurut APKLI, kemasan rokok selama ini tidak hanya berfungsi sebagai identitas suatu produk, tetapi juga menjadi salah satu instrumen yang memudahkan masyarakat, pedagang, serta aparat penegak hukum dalam membedakan produk legal dan ilegal. Apabila seluruh kemasan dibuat seragam tanpa identitas merek yang mudah dikenali, dikhawatirkan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal akan menjadi lebih sulit dilakukan. Kondisi tersebut dinilai dapat dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan rokok tanpa pita cukai maupun produk hasil pemalsuan yang berpotensi merugikan negara serta konsumen.

Selain persoalan pengawasan, APKLI juga menyoroti dampak ekonomi yang kemungkinan akan dirasakan para pedagang kecil. Ribuan pelaku usaha mikro, pedagang kaki lima, warung kelontong, hingga kios tradisional menggantungkan sebagian pendapatannya dari penjualan berbagai produk legal, termasuk rokok yang telah memenuhi kewajiban cukai. Apabila kebijakan tersebut justru memperbesar peluang masuknya rokok ilegal ke pasar, maka pedagang resmi dinilai akan menghadapi persaingan yang tidak sehat karena produk ilegal umumnya dijual dengan harga jauh lebih murah.

APKLI menilai bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan keseimbangan antara tujuan perlindungan kesehatan masyarakat dengan keberlangsungan aktivitas ekonomi para pelaku usaha kecil. Menurut organisasi tersebut, berbagai kebijakan pengendalian konsumsi rokok tetap dapat dilakukan melalui edukasi kesehatan, pengawasan distribusi, peningkatan kepatuhan terhadap aturan cukai, serta penindakan tegas terhadap pelaku produksi maupun distribusi rokok ilegal tanpa harus menimbulkan dampak negatif terhadap sektor perdagangan rakyat.

Di sisi lain, APKLI berharap setiap kebijakan yang berkaitan dengan industri hasil tembakau disusun melalui proses dialog bersama seluruh pemangku kepentingan. Keterlibatan pelaku usaha, asosiasi pedagang, industri, akademisi, hingga pemerintah dinilai penting agar regulasi yang dihasilkan mampu memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional dan keberlangsungan usaha masyarakat kecil.

Baca Juga:

Bukan Sekadar Satwa Langka, Inilah Alasan Tapir Harus Dilindungi dari Ancaman Kepunahan

Penerapan kemasan polos sendiri telah diberlakukan di sejumlah negara sebagai bagian dari strategi pengendalian konsumsi produk tembakau. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih menjadi bahan kajian di berbagai negara karena setiap wilayah memiliki karakteristik pasar, tingkat kepatuhan hukum, serta tantangan peredaran rokok ilegal yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, APKLI menilai Indonesia perlu melakukan evaluasi secara mendalam dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, serta sistem pengawasan yang berlaku di dalam negeri sebelum mengambil keputusan final.

APKLI berharap Kementerian Kesehatan dapat membuka ruang dialog yang lebih luas sehingga seluruh masukan dari berbagai pihak dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan regulasi. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan diharapkan mampu mencapai tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tanpa menimbulkan dampak yang merugikan bagi pelaku usaha kecil maupun penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau.

Jurnalis : Nurul