Gubernur Pramono Siapkan Anggaran APBD untuk Pembangunan 11 Rumah Susun Baru, Dua Proyek Dimulai Awal 2027

Gubernur Pramono Siapkan Anggaran APBD untuk Pembangunan 11 Rumah Susun Baru, Dua Proyek Dimulai Awal 2027

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memperkuat komitmennya dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat melalui pembangunan rumah susun (rusun). Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan bahwa pembangunan 11 rumah susun baru akan dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dari keseluruhan proyek tersebut, dua lokasi akan menjadi prioritas dan ditargetkan mulai dibangun pada awal tahun 2027.

Menurut Pramono, pembangunan rusun baru merupakan langkah strategis untuk menjawab tingginya kebutuhan masyarakat Jakarta terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berada di kawasan yang memiliki akses transportasi serta fasilitas publik. Seiring meningkatnya jumlah penduduk dan terbatasnya lahan di ibu kota, konsep hunian vertikal dinilai menjadi solusi efektif dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal tanpa memperluas kawasan permukiman secara horizontal.

Ia menjelaskan bahwa seluruh anggaran pembangunan sebelas rumah susun tersebut telah dipersiapkan melalui APBD DKI Jakarta. Meski demikian, Pemprov DKI juga tetap membuka peluang kolaborasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), agar pembangunan hunian vertikal dapat berjalan lebih cepat dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat diharapkan mampu memperkuat program penyediaan hunian yang menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional.

Rencana pembangunan 11 rusun tersebut akan tersebar di sejumlah wilayah strategis Jakarta, di antaranya Muara Angke, Marunda, Rorotan, Cakung, Tongkol, Semper, Bojong Indah, hingga Daan Mogot. Lokasi-lokasi tersebut dipilih berdasarkan kebutuhan pengembangan kawasan permukiman, ketersediaan lahan, serta potensi untuk mendukung pemerataan pembangunan di berbagai wilayah ibu kota. Keberadaan rusun baru diharapkan mampu mengurangi kepadatan kawasan permukiman serta memberikan pilihan tempat tinggal yang lebih layak bagi masyarakat.

Selain menyediakan hunian, pembangunan rumah susun juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui fasilitas yang lebih baik, lingkungan yang tertata, serta akses yang lebih mudah menuju pusat kegiatan ekonomi maupun layanan publik. Pemerintah juga berupaya memastikan setiap kawasan rusun dilengkapi sarana pendukung seperti ruang terbuka, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga sistem transportasi yang terintegrasi.

Baca Juga:

PDIP Surati BGN Minta Data Keterlibatan Kader di Proyek MBG, Siapkan Sanksi Tegas bagi yang Melanggar

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta sebelumnya menjelaskan bahwa usulan pembangunan 11 rumah susun tersebut juga telah diajukan kepada Kementerian PKP sebagai bagian dari sinergi dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah. Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan proses pembangunan dapat berjalan lebih optimal sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang berkualitas.

Pemprov DKI Jakarta menegaskan bahwa pembangunan hunian vertikal akan terus menjadi salah satu fokus utama dalam perencanaan pembangunan kota pada tahun-tahun mendatang. Selain mengatasi kebutuhan tempat tinggal, keberadaan rumah susun juga diharapkan mampu mendukung penataan kawasan perkotaan yang lebih modern, tertib, dan berkelanjutan. Dengan dimulainya dua proyek pada awal 2027, pemerintah optimistis target pembangunan seluruh 11 rumah susun dapat direalisasikan secara bertahap sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Jurnalis : Linda