DPRD DKI Dorong Prioritas Anggaran untuk Penataan RW Kumuh dan Peningkatan Fasilitas MCK Warga

DPRD DKI Dorong Prioritas Anggaran untuk Penataan RW Kumuh dan Peningkatan Fasilitas MCK Warga

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memprioritaskan alokasi anggaran dalam penataan kawasan Rukun Warga (RW) kumuh serta peningkatan fasilitas sanitasi, khususnya mandi, cuci, kakus (MCK), yang hingga kini masih menjadi kebutuhan mendasar bagi sebagian masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup warga sekaligus mewujudkan Jakarta sebagai kota yang layak huni, sehat, dan berdaya saing.

Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi D DPRD DKI Jakarta bersama jajaran eksekutif saat membahas pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam pembahasan tersebut, para anggota dewan menyoroti masih banyaknya kawasan permukiman padat yang menghadapi persoalan sanitasi, keterbatasan infrastruktur dasar, serta belum optimalnya penataan lingkungan permukiman yang menjadi tempat tinggal masyarakat.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta menegaskan bahwa pembangunan kawasan perkotaan tidak hanya berorientasi pada keindahan atau estetika kota, tetapi juga harus menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Salah satu persoalan yang masih banyak ditemukan adalah keberadaan fasilitas MCK komunal yang digunakan secara bersama-sama oleh warga karena sebagian rumah belum memiliki fasilitas sanitasi yang memadai. Kondisi tersebut dinilai perlu segera mendapatkan perhatian agar kualitas kesehatan lingkungan dapat terus ditingkatkan.

Selain persoalan sanitasi, DPRD juga menyoroti minimnya anggaran yang dialokasikan untuk program penataan kawasan kumuh. Menurut para anggota dewan, keterbatasan anggaran sering menjadi penyebab tertundanya berbagai usulan pembangunan infrastruktur dasar yang diajukan masyarakat melalui berbagai program pembangunan berbasis komunitas. Akibatnya, sejumlah kebutuhan mendesak seperti pembangunan saluran air, jembatan lingkungan, jalan permukiman, hingga fasilitas sanitasi harus menunggu pelaksanaan pada tahun anggaran berikutnya.

DPRD menilai bahwa pembangunan infrastruktur dasar memiliki manfaat yang jauh lebih besar bagi masyarakat dibandingkan program-program yang bersifat kosmetik atau hanya berorientasi pada penampilan kawasan. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan lebih memprioritaskan pembangunan yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan warga, terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan padat penduduk maupun wilayah yang masih tergolong kumuh.

Penataan kawasan kumuh juga dipandang sebagai bagian dari strategi meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Lingkungan yang tertata dengan baik akan memberikan dampak positif terhadap kesehatan masyarakat, mengurangi risiko munculnya penyakit akibat sanitasi yang buruk, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan lingkungan tempat tinggal warga. Karena itu, DPRD berharap program penataan tidak hanya dilakukan secara bertahap, tetapi dapat diselesaikan secara menyeluruh sehingga seluruh kawasan yang masih tergolong kumuh dapat segera diperbaiki.

Selain pembangunan fisik, pemerintah juga diharapkan memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui edukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, pengelolaan limbah rumah tangga, serta pemeliharaan fasilitas umum yang telah dibangun. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, hasil pembangunan diharapkan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.

DPRD optimistis bahwa dengan dukungan anggaran yang memadai serta perencanaan pembangunan yang tepat sasaran, kualitas permukiman di Jakarta akan terus meningkat. Upaya tersebut diharapkan mampu mengurangi jumlah kawasan kumuh, memperbaiki akses terhadap sanitasi yang layak, serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Langkah ini juga dinilai sejalan dengan visi menjadikan Jakarta sebagai kota global yang tidak hanya maju dari sisi infrastruktur, tetapi juga memiliki kualitas hidup masyarakat yang semakin baik.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, serta partisipasi aktif masyarakat, percepatan penataan kawasan permukiman dan peningkatan fasilitas sanitasi diharapkan dapat berjalan lebih optimal. Dengan demikian, manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh warga tanpa terkecuali.

Jurnalis : Linda

author avatar
Wartawan Fakta

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda mungkin juga menyukainya
Dapatkan Notifikasi Fakta Terkini

Aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update berita terbaru, fakta penting, dan informasi viral langsung ke perangkat Anda.

Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau !