Kasus Dugaan Proyek Fiktif Kementerian PU Bertambah, Dua Pegawai Ditjen Cipta Karya Resmi Jadi Tersangka

Kasus Dugaan Proyek Fiktif Kementerian PU Bertambah, Dua Pegawai Ditjen Cipta Karya Resmi Jadi Tersangka

Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta kembali mengembangkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan anggaran belanja rutin di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Dalam perkembangan terbaru, penyidik menetapkan dua orang pegawai Ditjen Cipta Karya sebagai tersangka setelah menemukan alat bukti yang dinilai cukup untuk meningkatkan status hukum keduanya.

Kedua tersangka diketahui berinisial SKN dan MT yang merupakan pegawai pada Sekretariat Ditjen Cipta Karya. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, keduanya diduga memiliki peran dalam merekayasa sejumlah proyek yang diduga bersifat fiktif pada pelaksanaan anggaran tahun 2023 hingga 2024. Dugaan penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara yang ditaksir mencapai lebih dari Rp16 miliar.

Penyidik menjelaskan bahwa modus yang digunakan diduga berupa pembuatan proyek yang seolah-olah telah dilaksanakan, padahal sebagian pekerjaan tersebut tidak pernah terealisasi sebagaimana mestinya. Rekayasa administrasi serta dokumen pertanggungjawaban diduga menjadi bagian dari mekanisme yang digunakan untuk mencairkan anggaran negara. Dugaan tersebut kini masih terus didalami melalui pemeriksaan dokumen, saksi, maupun barang bukti yang telah disita penyidik.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, keduanya langsung menjalani penahanan selama 20 hari pertama di Rumah Tahanan Kelas I Cipinang guna memperlancar proses penyidikan. Penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan sekaligus mengantisipasi kemungkinan para tersangka menghilangkan barang bukti maupun memengaruhi keterangan saksi yang masih akan diperiksa.

Dengan penambahan dua tersangka tersebut, jumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi proyek fiktif di lingkungan Ditjen Cipta Karya Kementerian PU kini menjadi enam orang. Sebelumnya, penyidik telah menetapkan mantan Sekretaris Ditjen Cipta Karya, seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta dua pihak swasta yang diduga berperan sebagai penyedia jasa dalam proyek tersebut.

Kejaksaan menegaskan bahwa proses penyidikan masih terus berlangsung dan tidak menutup kemungkinan adanya penambahan tersangka apabila ditemukan bukti baru. Tim penyidik juga masih melakukan penelusuran terhadap aliran dana, aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain baik dari unsur pemerintah maupun swasta.

Baca Juga:

LPDP Jakarta Resmi Diluncurkan, Pemprov DKI Siapkan Anggaran Rp100 Miliar untuk Beasiswa Mahasiswa Berprestasi

Kasus ini menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan pengelolaan anggaran negara pada sektor pembangunan infrastruktur yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah sendiri terus mendorong penguatan sistem pengawasan internal, transparansi penggunaan anggaran, serta penerapan tata kelola yang akuntabel guna mencegah terulangnya praktik korupsi dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah.

Selain menindak para pihak yang diduga terlibat, aparat penegak hukum juga berupaya memaksimalkan pemulihan kerugian negara melalui pelacakan aset dan penyitaan terhadap harta yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Langkah tersebut diharapkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga mengembalikan kerugian keuangan negara sehingga dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan pembangunan nasional.

Jurnalis : Juliana