DPR Minta Audit Menyeluruh atas Dugaan 100 Dapur MBG Fiktif di Cilacap

DPR Minta Audit Menyeluruh atas Dugaan 100 Dapur MBG Fiktif di Cilacap

Dugaan keberadaan sekitar 100 titik dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga fiktif di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, mendapat perhatian serius dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sejumlah anggota DPR meminta Badan Gizi Nasional (BGN) bersama aparat penegak hukum segera melakukan audit serta investigasi secara menyeluruh untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan program strategis nasional tersebut.

Permintaan audit disampaikan menyusul hasil verifikasi lapangan yang menemukan adanya ketidaksesuaian antara data administrasi dengan kondisi sebenarnya. Dari ratusan titik SPPG yang tercatat, sekitar 100 lokasi dilaporkan tidak memiliki bangunan maupun fasilitas yang dapat digunakan sebagai dapur penyedia makanan bergizi. Bahkan, sejumlah titik disebut berada di lokasi yang tidak memungkinkan untuk operasional, seperti area persawahan, hutan, hingga kawasan pemakaman. Temuan tersebut memunculkan dugaan adanya kelemahan dalam proses pendataan maupun kemungkinan penyalahgunaan administrasi.

Anggota DPR menilai persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai kesalahan administratif semata. Mengingat Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah dengan alokasi anggaran yang besar dan menyasar jutaan penerima manfaat, setiap indikasi penyimpangan harus ditelusuri secara transparan dan tuntas. Audit menyeluruh dinilai penting untuk memastikan seluruh data yang tercatat benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

Selain melakukan pemeriksaan terhadap keberadaan fisik dapur MBG, DPR juga meminta evaluasi terhadap mekanisme pendaftaran, proses verifikasi, hingga pengawasan internal yang dilakukan oleh instansi terkait. Langkah tersebut diharapkan mampu mengidentifikasi titik lemah dalam sistem sehingga kejadian serupa tidak kembali terulang di daerah lain.

Apabila dalam proses investigasi ditemukan adanya unsur pemalsuan data, manipulasi administrasi, penyalahgunaan kewenangan, maupun tindakan yang berpotensi merugikan keuangan negara, DPR meminta aparat penegak hukum menindak pihak-pihak yang terlibat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum dinilai menjadi bagian penting untuk menjaga kredibilitas program sekaligus memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran.

Di sisi lain, Badan Gizi Nasional diharapkan segera melakukan pembenahan terhadap sistem pendataan dan pengawasan agar seluruh titik pelayanan yang terdaftar benar-benar memenuhi persyaratan administrasi maupun teknis. Penguatan sistem verifikasi dinilai penting untuk memastikan setiap dapur MBG dapat beroperasi secara optimal dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah.

Baca Juga:

Kasus Dugaan Proyek Fiktif Kementerian PU Bertambah, Dua Pegawai Ditjen Cipta Karya Resmi Jadi Tersangka

Kasus dugaan dapur MBG fiktif di Cilacap juga menjadi pengingat bahwa program pemerintah berskala nasional memerlukan pengawasan yang ketat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Transparansi, akuntabilitas, serta koordinasi yang baik antarinstansi menjadi faktor utama agar anggaran negara dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hingga kini, proses penelusuran terhadap temuan tersebut masih terus berlangsung. Pemerintah bersama aparat penegak hukum diharapkan dapat segera mengungkap fakta yang sebenarnya sehingga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis tetap terjaga serta tujuan utama program dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat dapat tercapai.

Jurnalis : Hanadia