JAKARTA – Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyiapkan anggaran sekitar Rp 5 triliun untuk mendukung program sekolah swasta gratis pada 2027. Kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah dalam memperluas akses pendidikan dasar tanpa pungutan biaya, sekaligus menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai kewajiban negara menjamin pendidikan dasar bagi seluruh anak Indonesia.
Informasi mengenai alokasi anggaran tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Ia mengatakan pemerintah dan DPR telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 5 triliun untuk mendukung pelaksanaan program pendidikan gratis di sekolah swasta pada tahun anggaran 2027.
“Berdasarkan putusan MK, maka di 2027 kami bersama pemerintah sudah menganggarkan kurang lebih 5 triliun untuk menggratiskan sekolah-sekolah swasta,” kata Lalu Hadrian kepada wartawan.
Meski anggaran telah disiapkan, pelaksanaan program tersebut tidak serta-merta berlaku bagi seluruh sekolah swasta di Indonesia. Pemerintah akan melakukan proses pendataan dan verifikasi untuk menentukan satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan sebagai penerima program.
Lalu menjelaskan bahwa kondisi setiap sekolah swasta berbeda-beda. Ada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan dengan fasilitas dan standar pembelajaran khusus, termasuk sekolah yang menerapkan kurikulum tambahan di luar kurikulum nasional. Karena itu, pemerintah perlu menetapkan kriteria agar bantuan anggaran dapat diberikan secara tepat sasaran.
Beberapa sekolah swasta diketahui menggunakan kurikulum internasional seperti International Baccalaureate (IB) dan Cambridge sebagai tambahan terhadap kurikulum nasional. Sekolah dengan karakteristik tersebut memiliki sistem pendidikan dan pembiayaan tersendiri sehingga perlu dipertimbangkan dalam proses penentuan penerima bantuan.
“Nah, swasta mana yang digratiskan? Tentu ada verifikasinya, karena tidak semua swasta mau digratiskan,” ujar Lalu.
Ia menambahkan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) saat ini sedang menyusun daftar sekolah swasta yang berpotensi masuk dalam program tersebut. Pendataan dilakukan untuk memetakan sekolah yang sesuai dengan sasaran kebijakan pemerintah.
Program sekolah swasta gratis ini berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan pada Mei 2025. Dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewajiban menjamin penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa pungutan biaya, termasuk pada sekolah atau madrasah yang dikelola oleh pihak swasta.
Ketentuan pendidikan dasar yang dimaksud mencakup jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), madrasah, serta satuan pendidikan lain yang sederajat. Dengan demikian, kewajiban negara dalam menjamin akses pendidikan dasar tidak hanya terbatas pada sekolah yang diselenggarakan pemerintah.
Namun, MK juga mempertimbangkan bahwa seluruh sekolah swasta tidak dapat ditempatkan dalam kategori pembiayaan yang sama. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan bahwa terdapat sekolah swasta yang memiliki karakteristik khusus, termasuk lembaga pendidikan dengan kurikulum tambahan dan keunggulan tertentu yang menjadi bagian dari pilihan pendidikan peserta didik.
Dalam pertimbangannya, MK menilai bahwa peserta didik yang memilih sekolah dengan kurikulum internasional atau program pendidikan khusus pada dasarnya telah memahami konsekuensi pembiayaan yang melekat pada pilihan tersebut. Karena itu, pengecualian terhadap sekolah tertentu tetap menjadi bagian dari pertimbangan dalam penerapan kewajiban pendidikan tanpa biaya.
Alokasi Rp 5 triliun tersebut juga tercantum dalam rencana anggaran Kemendikdasmen untuk tahun anggaran 2027. Anggaran itu diarahkan sebagai inisiatif awal untuk mendukung penyelenggaraan wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sekaligus membantu penyediaan perlengkapan sekolah.
Dalam rencana anggaran pendidikan 2027, Kemendikdasmen memiliki pagu sebesar Rp 61,10 triliun. Selain program pendidikan dasar tanpa pungutan biaya, anggaran tersebut juga mencakup revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, pengembangan Sekolah Nasional Terintegrasi, peningkatan kesejahteraan guru non-ASN, serta Program Indonesia Pintar.
Rencana pelaksanaan sekolah swasta gratis diharapkan dapat membantu masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Dengan adanya dukungan pembiayaan dari pemerintah, akses terhadap pendidikan dasar diharapkan semakin merata, baik melalui sekolah negeri maupun satuan pendidikan swasta yang memenuhi ketentuan.
Meski demikian, masyarakat masih perlu menunggu hasil pendataan dan verifikasi dari Kemendikdasmen untuk mengetahui sekolah mana saja yang akan menjadi penerima program. Pemerintah juga perlu memastikan mekanisme penyaluran anggaran, persyaratan sekolah, serta bentuk pembiayaan yang diberikan agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan.
Dengan disiapkannya anggaran sekitar Rp 5 triliun untuk 2027, program sekolah swasta gratis memasuki tahap persiapan yang lebih konkret. Penetapan sekolah penerima dan pelaksanaan kebijakan selanjutnya akan menjadi bagian penting dalam memastikan program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Jurnalis : Wulandari
Aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update berita terbaru, fakta penting, dan informasi viral langsung ke perangkat Anda.
Jangan Tampilkan Lagi
Ya, Saya Mau !