Bunga PNM Mekaar Turun Menjadi 8 Persen, Kebijakan Permanen Mulai Diberlakukan November 2026

Bunga PNM Mekaar Turun Menjadi 8 Persen, Kebijakan Permanen Mulai Diberlakukan November 2026

JAKARTA – Pemerintah mulai memberlakukan kebijakan penurunan suku bunga pembiayaan Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar) menjadi 8 persen per tahun bagi nasabah perempuan prasejahtera yang menjalankan usaha mikro dan ultra mikro. Kebijakan tersebut mulai diterapkan pada pekan kedua November 2026 sebagai upaya meringankan beban pembiayaan sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Penurunan bunga tersebut merupakan bagian dari program Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) yang dikelola PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Sebelumnya, beban bunga pembiayaan PNM Mekaar berada pada kisaran 18 hingga 25 persen per tahun. Melalui skema baru, nasabah ditargetkan hanya menanggung bunga sebesar 8 persen secara flat per tahun, sedangkan sebagian beban bunga lainnya mendapatkan subsidi dari pemerintah.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan kebijakan penurunan bunga tersebut telah memasuki tahap pelaksanaan setelah pemerintah melakukan serangkaian persiapan dan uji coba di lapangan. Menurutnya, penerapan kebijakan ini dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan hasil evaluasi agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai mekanisme yang telah disiapkan.

Sebelum diberlakukan lebih luas, pemerintah telah melaksanakan uji coba yang melibatkan sekitar 2.000 nasabah perempuan PNM Mekaar. Uji coba tersebut dilakukan untuk mengetahui kesiapan pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang mungkin muncul dalam proses penyaluran pembiayaan dengan skema bunga baru.

Hasil uji coba kemudian dievaluasi bersama sejumlah pihak, antara lain Kementerian UMKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, serta manajemen PNM. Evaluasi tersebut menjadi dasar penyempurnaan mekanisme pelaksanaan sebelum kebijakan diterapkan kepada nasabah yang memenuhi persyaratan.

Baca Juga:

Usai Mundur dari Jabatan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka Dikabarkan Bakal Kembali ke Solo

Untuk mendukung program tersebut, pemerintah telah menyiapkan anggaran subsidi bunga sekitar Rp2,6 triliun hingga akhir Desember 2026. Anggaran ini disiapkan guna membantu pembiayaan program KPPS dengan skema bunga yang lebih ringan bagi nasabah. Meski demikian, pemerintah masih melakukan penghitungan mengenai jumlah penerima manfaat yang dapat dijangkau dengan mempertimbangkan besaran anggaran dan sisa waktu pelaksanaan pada tahun ini.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, pada Jumat (13/11/2026), memastikan bahwa program pembiayaan KPPS Mekaar dengan bunga 8 persen sudah mulai berjalan pada November ini. Kepastian tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta. Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan landasan hukum sebagai dasar pelaksanaan kebijakan tersebut.

Adapun regulasi yang menjadi landasan pelaksanaan program ini meliputi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2026. Kedua regulasi tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan Kredit Perempuan Prasejahtera, termasuk mekanisme pemberian subsidi bunga bagi nasabah yang memenuhi ketentuan program.

Dradjad menjelaskan, salah satu tahapan penting sebelum pelaksanaan secara lebih luas adalah memastikan kesiapan sistem administrasi dan teknologi informasi. PNM sebelumnya telah melakukan uji coba pada September 2026 untuk menyesuaikan sistem penyaluran pembiayaan dengan basis data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

Integrasi kedua sistem tersebut diperlukan untuk mendukung proses administrasi, pencocokan data, dan pengelolaan penerima manfaat agar pelaksanaan program dapat berlangsung lebih terarah. Menurut Dradjad, proses penyesuaian membutuhkan waktu, tetapi konektivitas sistem yang diperlukan kini telah tersedia sehingga program KPPS Mekaar dengan bunga 8 persen sudah dapat dijalankan.

Baca Juga:

Maraknya Dugaan Pelecehan di Komunitas Lari, Kenali Ciri-Ciri Pelatih Profesional dan Berintegritas

Pemerintah selanjutnya merencanakan peluncuran secara seremonial yang akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Agenda tersebut dimaksudkan sebagai penanda dimulainya penerapan program secara lebih luas dengan jumlah nasabah penerima manfaat yang lebih besar. Dalam pelaksanaannya, Presiden dijadwalkan hadir bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri UMKM selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Kebijakan penurunan bunga PNM Mekaar menjadi 8 persen diharapkan dapat memberikan ruang lebih besar bagi perempuan prasejahtera untuk mengembangkan usaha produktif. Beban pembiayaan yang lebih ringan berpotensi membantu nasabah mengatur kebutuhan modal, mengelola keuangan usaha, serta mempertahankan keberlangsungan kegiatan ekonomi keluarga.

Meski demikian, penerapan program tetap membutuhkan pengelolaan yang tepat, mulai dari validasi data penerima, kesiapan administrasi, hingga pengawasan penyaluran subsidi. Dengan dukungan regulasi dan sistem yang terintegrasi, pemerintah berharap pelaksanaan pembiayaan KPPS Mekaar dapat berjalan sesuai ketentuan serta menjangkau masyarakat yang menjadi sasaran program.

Kepastian mulai berjalannya program pada November 2026 menjadi perkembangan penting dalam upaya pemerintah memperluas akses pembiayaan bagi perempuan pelaku usaha ultra mikro. Melalui skema bunga 8 persen, pemerintah berharap nasabah PNM Mekaar memperoleh kemudahan pembiayaan yang dapat mendukung perkembangan usaha dan memperkuat perekonomian keluarga secara berkelanjutan.

Jurnalis : Wafiq Qodriyatussoleha

Baca Juga:

Richard Lee Jalani Penangguhan Penahanan, Kini Lebih Banyak Waktu Bersama Istri dan Bantu Kelola Bisnis