Usaha Bangkrut, Pasutri Asal Blitar Diduga Produksi dan Jual Konten Pornografi, Raup hingga Rp400 Juta

Usaha Bangkrut, Pasutri Asal Blitar Diduga Produksi dan Jual Konten Pornografi, Raup hingga Rp400 Juta

BLITAR – Kepolisian Resor Blitar Kota mengungkap kasus dugaan produksi dan penjualan konten bermuatan pornografi yang melibatkan pasangan suami istri asal Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar. Kedua tersangka berinisial PEK (40) dan K (38), yang dikenal dengan nama Ce Crystine, diamankan polisi di sebuah rumah kos di Kota Denpasar, Bali. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, aktivitas tersebut diduga dilakukan untuk memperoleh penghasilan setelah usaha milik sang suami mengalami kebangkrutan.

Kapolres Blitar Kota, AKBP Kalfaris Triwijaya Lalo, menjelaskan bahwa pengungkapan perkara tersebut bermula dari kegiatan patroli siber yang dilakukan Satuan Reserse Kriminal Polres Blitar Kota. Dalam patroli tersebut, petugas menemukan konten bermuatan pornografi pada sebuah situs internet dengan latar lokasi yang diduga merupakan salah satu penginapan di wilayah Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar.

Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui serangkaian penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak yang diduga terlibat dalam pembuatan dan penyebaran konten tersebut. Dari hasil penelusuran, polisi memperoleh informasi bahwa para terduga pelaku merupakan warga Kabupaten Blitar yang saat itu berdomisili di Kota Denpasar. Petugas selanjutnya melakukan penindakan dan mengamankan keduanya di tempat tinggal sementara mereka.

Menurut keterangan Kapolres, aktivitas pembuatan dan penjualan konten tersebut diduga telah berlangsung sejak Maret 2025 hingga November 2026. Motif ekonomi menjadi salah satu latar belakang yang diungkap penyidik dalam perkara ini. Usaha yang sebelumnya dijalankan oleh PEK diketahui mengalami kebangkrutan sehingga kondisi tersebut mendorong munculnya ide untuk memperoleh pemasukan melalui pembuatan konten digital bermuatan pornografi.

Dalam menjalankan aktivitasnya, PEK disebut menginisiasi pembuatan konten foto dan video yang melibatkan istrinya, K. Berdasarkan keterangan kepolisian, sang istri menyetujui ide tersebut. Akun pada sebuah situs kemudian didaftarkan menggunakan identitas K, sementara keduanya diduga bekerja sama dalam proses pembuatan dan pengunggahan konten.

Konten yang diproduksi selanjutnya diunggah ke sebuah situs berbasis langganan. Materi tersebut tidak dapat diakses secara bebas oleh seluruh pengguna internet karena hanya tersedia bagi pelanggan yang membayar biaya berlangganan bulanan. Berdasarkan keterangan AKBP Kalfaris, tarif yang dikenakan kepada pelanggan mencapai 10 dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp181 ribu per bulan.

Baca Juga:

Bunga PNM Mekaar Turun Menjadi 8 Persen, Kebijakan Permanen Mulai Diberlakukan November 2026

Untuk menjaga aktivitas akun tetap berjalan, kedua tersangka diduga mengunggah foto dan video setidaknya dua kali dalam sepekan. Selain menggunakan situs berlangganan, keduanya juga diketahui aktif memanfaatkan media sosial dan layanan siaran langsung. Dalam aktivitas tersebut, K menggunakan nama Ce Crystine sebagai identitas di dunia maya.

Dari aktivitas yang diduga dilakukan secara berkelanjutan tersebut, kedua tersangka disebut mampu memperoleh pendapatan sekitar Rp20 juta hingga Rp30 juta setiap bulan. Kapolres Blitar Kota juga mengungkapkan bahwa total uang yang diduga diperoleh selama menjalankan aktivitas tersebut mencapai kurang lebih Rp400 juta. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan sehari-hari.

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas produksi konten digital tersebut. Barang bukti yang disita antara lain telepon genggam iPhone, tripod, pakaian tertentu, perlengkapan pendukung, serta buku rekening tabungan. Seluruh barang tersebut selanjutnya menjadi bagian dari proses penyidikan untuk memperkuat pembuktian perkara.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 407 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kapolres Blitar Kota menjelaskan bahwa ketentuan hukum yang disangkakan tersebut memuat ancaman pidana penjara maupun denda. Berdasarkan pasal yang diterapkan, pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Sementara itu, Pasal 407 KUHP sebagaimana disampaikan kepolisian memiliki ancaman pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama 10 tahun.

Baca Juga:

Usai Mundur dari Jabatan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka Dikabarkan Bakal Kembali ke Solo

Pengungkapan perkara ini menjadi perhatian terhadap penyalahgunaan ruang digital untuk aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Kepolisian melalui patroli siber terus melakukan pemantauan terhadap aktivitas di internet yang diduga mengandung unsur tindak pidana. Langkah tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi dugaan pelanggaran sekaligus menindaklanjuti laporan maupun temuan yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut.

Hingga pengungkapan kasus tersebut disampaikan pada Kamis, 12 November 2026, kedua tersangka telah diamankan dan menjalani proses hukum. Penyidikan selanjutnya dilakukan untuk mendalami peran masing-masing pihak, aktivitas yang telah berlangsung, serta aliran uang yang diduga berasal dari kegiatan tersebut. Status hukum keduanya tetap harus mengacu pada proses peradilan dan asas praduga tidak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Jurnalis : Wafiq Qodriyatussoleha