PTUN Jakarta Kembali Sidangkan Gugatan Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah SMA Gibran, Ini Agenda Persidangannya

PTUN Jakarta Kembali Sidangkan Gugatan Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah SMA Gibran, Ini Agenda Persidangannya

JAKARTA – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan terkait gugatan terhadap surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kamis (12/11/2026). Perkara tersebut diajukan oleh PT Mercy Toga Kirana dengan tergugat Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dirjen Dukmen Diksus) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.

Berdasarkan jadwal yang tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, persidangan kali ini memiliki dua agenda utama, yakni penyampaian replik dari pihak penggugat secara elektronik serta penyerahan tambahan bukti surat dari pihak penggugat maupun tergugat secara langsung di persidangan.

Pejabat Humas PTUN Jakarta, Febriana Permadi, membenarkan pelaksanaan sidang lanjutan tersebut. Ia menyampaikan bahwa agenda persidangan telah dijadwalkan berlangsung pada pukul 10.00 WIB. Sementara itu, penyerahan tambahan bukti surat dilakukan secara tatap muka sesuai mekanisme persidangan yang telah ditentukan.

Gugatan yang diajukan PT Mercy Toga Kirana tersebut telah terdaftar di PTUN Jakarta dengan nomor perkara 255/G/2026/PTUN.JKT. Objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tentang Penyetaraan Ijazah.

Dalam permohonan gugatannya, pihak PT Mercy Toga Kirana meminta majelis hakim menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya. Penggugat juga meminta agar surat keputusan penyetaraan ijazah tersebut dinyatakan batal atau tidak sah melalui putusan pengadilan.

Selain mempersoalkan keabsahan keputusan tersebut, penggugat turut mengemukakan sejumlah dalil mengenai dugaan adanya kekurangan dalam aspek substansi dan prosedur penerbitan dokumen. Dalam materi gugatan, PT Mercy Toga Kirana menilai keputusan tersebut tidak didasarkan pada dokumen primer serta mempertanyakan kewenangan pejabat yang menerbitkannya.

Baca Juga:

Bunga PNM Mekaar Turun Menjadi 8 Persen, Kebijakan Permanen Mulai Diberlakukan November 2026

Penggugat juga mempersoalkan mekanisme penerbitan keputusan yang dinilai tidak sesuai dengan format elektronik sebagaimana dipersyaratkan. Selain itu, gugatan tersebut mengaitkan penerbitan keputusan dengan sejumlah prinsip dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), antara lain asas kecermatan, keterbukaan, kepastian hukum, dan persamaan perlakuan.

Melalui petitum atau tuntutan yang diajukan kepada pengadilan, PT Mercy Toga Kirana meminta tergugat diwajibkan mencabut Surat Keputusan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 secara permanen serta menghapus dokumen tersebut dari buku register negara apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap. Penggugat juga meminta agar pihak tergugat memberikan jawaban tertulis secara resmi dan lengkap atas permohonan klarifikasi administratif yang telah disampaikan pada 11 Februari 2026.

Dalam tuntutan tersebut, penggugat mencantumkan batas waktu paling lama 60 hari kerja bagi tergugat untuk melaksanakan pencabutan keputusan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, permintaan pemberian jawaban tertulis atas permohonan klarifikasi administratif diajukan dengan tenggang waktu paling lama 30 hari kerja sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selain tuntutan mengenai pembatalan keputusan dan kewajiban memberikan klarifikasi, pihak penggugat juga meminta agar seluruh biaya perkara dibebankan kepada tergugat. Seluruh permintaan tersebut merupakan bagian dari petitum yang diajukan penggugat dan masih harus diperiksa serta dipertimbangkan oleh majelis hakim berdasarkan proses persidangan dan alat bukti yang disampaikan para pihak.

Sidang lanjutan ini menjadi bagian dari tahapan pemeriksaan perkara tata usaha negara. Penyampaian replik merupakan kesempatan bagi penggugat untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban tergugat, sedangkan penyerahan tambahan bukti surat menjadi bagian dari proses pembuktian guna memperkuat dalil masing-masing pihak di hadapan majelis hakim.

Baca Juga:

Usai Mundur dari Jabatan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka Dikabarkan Bakal Kembali ke Solo

Perlu ditegaskan bahwa gugatan tersebut masih merupakan perkara yang sedang diperiksa di PTUN Jakarta. Dalil dan tuduhan yang disampaikan penggugat belum dapat dipandang sebagai fakta hukum yang telah terbukti. Penilaian mengenai keabsahan keputusan administrasi yang menjadi objek sengketa sepenuhnya berada dalam kewenangan majelis hakim melalui proses pemeriksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan agenda replik dan penyerahan tambahan bukti surat, proses persidangan diharapkan dapat berjalan sesuai tahapan hukum acara yang berlaku. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada pemeriksaan majelis hakim terhadap keterangan, dokumen, serta argumentasi hukum yang disampaikan oleh kedua belah pihak hingga perkara tersebut memperoleh penyelesaian melalui putusan pengadilan.

Jurnalis : Wafiq Qodriyatussoleha