Dua SPBU di Sampang Disanksi 30 Hari, Pertamina Ungkap Modus Penyalahgunaan QR Code

Dua SPBU di Sampang Disanksi 30 Hari, Pertamina Ungkap Modus Penyalahgunaan QR Code

Dua stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, dikenai sanksi penghentian penyaluran BBM bersubsidi selama 30 hari. Sanksi tersebut diberikan setelah ditemukan indikasi penyalahgunaan QR Code dalam proses pembelian BBM bersubsidi.

Penindakan terhadap dua SPBU tersebut merupakan bagian dari upaya Pertamina Patra Niaga memastikan penyaluran BBM bersubsidi berlangsung sesuai ketentuan. Sistem QR Code digunakan untuk membantu memastikan pembelian BBM bersubsidi tercatat dan diberikan kepada konsumen yang memenuhi ketentuan.

Pertamina mengungkap adanya modus penyalahgunaan QR Code yang menjadi perhatian dalam pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Penyalahgunaan tersebut dapat membuat transaksi tercatat seolah-olah dilakukan oleh konsumen yang berhak, padahal penggunaan BBM bersubsidi tidak sesuai dengan peruntukannya.

Temuan di lapangan kemudian menjadi dasar bagi Pertamina untuk memberikan sanksi kepada SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran. Penghentian penyaluran BBM bersubsidi selama 30 hari diberlakukan sebagai bentuk pembinaan sekaligus penegakan kepatuhan terhadap aturan penyaluran.

Langkah tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi tidak hanya dilakukan pada sisi konsumen, tetapi mencakup lembaga penyalur. Pertamina memiliki mekanisme pemantauan untuk mengidentifikasi transaksi yang dinilai tidak wajar maupun pola pembelian yang berpotensi menyimpang dari ketentuan.

Penyalahgunaan BBM bersubsidi menjadi perhatian karena produk tersebut diperuntukkan bagi masyarakat dan sektor yang telah ditetapkan pemerintah. Apabila distribusi tidak tepat sasaran, kondisi tersebut berpotensi mengurangi ketersediaan BBM bersubsidi bagi konsumen yang memang berhak mendapatkannya.

Baca Juga:

Karhutla di Toraja Utara Hanguskan Puluhan Kuburan Batu, Diduga Ada Unsur Kesengajaan

Pertamina Patra Niaga secara berkala melakukan evaluasi terhadap operasional SPBU. Apabila ditemukan pelanggaran, sanksi dapat diberikan dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Bentuk sanksi dapat berupa penghentian sementara penyaluran BBM bersubsidi hingga tindakan yang lebih tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

Penggunaan QR Code dalam transaksi BBM bersubsidi pada dasarnya menjadi bagian dari digitalisasi pendataan konsumen. Sistem tersebut memungkinkan transaksi dicatat secara lebih terstruktur sehingga distribusi dapat dipantau dan dievaluasi. Namun, apabila identitas atau kode digunakan secara tidak semestinya, sistem tersebut justru dapat dimanfaatkan untuk melakukan penyimpangan.

Karena itu, Pertamina mengingatkan masyarakat agar menggunakan QR Code sesuai dengan data dan kendaraan yang terdaftar. Konsumen juga diminta tidak memberikan atau menggunakan identitas maupun QR Code milik pihak lain untuk memperoleh BBM bersubsidi apabila tidak sesuai dengan ketentuan.

Pengawasan juga dilakukan untuk mencegah praktik pembelian BBM bersubsidi secara berulang, penimbunan, maupun bentuk penyalahgunaan lain yang dapat mengganggu distribusi. Masyarakat yang menemukan dugaan kecurangan dapat menyampaikan laporan melalui saluran pengaduan resmi Pertamina atau kepada aparat berwenang dengan menyertakan informasi dan bukti yang dapat diverifikasi.

Dengan adanya sanksi terhadap dua SPBU di Sampang, Pertamina menegaskan komitmennya untuk menjaga penyaluran BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penyalur akan terus dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai regulasi.

Baca Juga:

Sinergi TNI-Polri dan Komduk, Perkokoh Kamtibmas di Cakung

Penanganan terhadap dugaan penyalahgunaan QR Code tersebut selanjutnya menjadi bagian dari evaluasi distribusi BBM bersubsidi di wilayah Sampang. Pertamina diharapkan dapat memastikan sanksi yang diberikan menjadi bahan evaluasi bagi SPBU yang bersangkutan sekaligus mencegah terulangnya pelanggaran serupa.

Jurnalis : Damara Rizky Elisyah