A
Lembaga pemasyarakatan (lapas) terus didorong untuk melakukan pembenahan dalam berbagai aspek, mulai dari pemberantasan peredaran narkotika, peningkatan keterampilan warga binaan, hingga penguatan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Perubahan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sistem pemasyarakatan yang lebih profesional, aman, dan berorientasi pada pembinaan agar warga binaan memiliki bekal ketika kembali ke lingkungan sosial.
Pembenahan lapas menjadi perhatian penting karena lembaga pemasyarakatan tidak hanya menjalankan fungsi pelaksanaan pidana, tetapi juga memiliki tanggung jawab mempersiapkan warga binaan untuk kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Proses tersebut membutuhkan lingkungan yang tertib, pengawasan yang konsisten, program pembinaan yang relevan, serta tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan.
Salah satu persoalan yang terus menjadi perhatian pemerintah adalah upaya mencegah dan memberantas peredaran narkotika di dalam lapas maupun rumah tahanan negara. Pengawasan perlu diperkuat untuk menutup celah penyalahgunaan fasilitas pemasyarakatan sebagai tempat peredaran barang terlarang. Langkah ini juga membutuhkan integritas petugas serta koordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait.
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menegaskan pentingnya penindakan terhadap setiap pelanggaran yang terbukti terjadi di lingkungan pemasyarakatan. Penguatan pengawasan, pemeriksaan rutin maupun insidental, serta pemanfaatan teknologi pendukung menjadi sejumlah langkah yang dapat membantu mendeteksi potensi pelanggaran. Apabila ditemukan keterlibatan petugas, proses pemeriksaan dan penegakan aturan perlu dilaksanakan secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemberantasan narkotika juga perlu berjalan beriringan dengan pembinaan dan rehabilitasi bagi warga binaan yang membutuhkan. Pendekatan tersebut penting agar upaya menjaga keamanan tidak berhenti pada penindakan, tetapi turut membantu mengurangi risiko pengulangan pelanggaran. Program pembinaan yang tepat dapat mendukung perubahan perilaku dan mempersiapkan warga binaan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik setelah menyelesaikan masa pidana.
Di sisi lain, pengembangan keterampilan menjadi bagian penting dalam proses pembinaan. Berbagai kegiatan pelatihan kerja dapat memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk mempelajari kemampuan praktis yang berguna setelah bebas. Pelatihan tersebut dapat disesuaikan dengan potensi peserta dan kebutuhan masyarakat, sehingga keterampilan yang diperoleh memiliki peluang untuk dimanfaatkan dalam dunia kerja maupun kegiatan usaha mandiri.
Salah satu contoh kegiatan pembinaan terlihat di Lapas Narkotika Jakarta. Dalam kunjungan pada 17 Oktober 2026, Ustaz Derry Sulaiman, kreator konten Willy Salim, dan Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Ahmad Fanani meninjau sejumlah aktivitas warga binaan. Kunjungan tersebut mencakup balai latihan kerja, program tahfiz Al-Qur’an, serta blok hunian.
Dalam kegiatan tersebut, rombongan juga melihat hasil produksi roti yang dibuat oleh warga binaan. Aktivitas semacam ini memperlihatkan bagaimana pelatihan keterampilan dapat menjadi bagian dari pembinaan produktif. Dengan pendampingan yang memadai, kegiatan kerja dapat membantu peserta mengembangkan kemampuan, membangun kedisiplinan, serta mengenal proses menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi.
Kepala Lapas Narkotika Jakarta, Aliandra Harahap, menjelaskan bahwa pembinaan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan masa pidana, tetapi juga memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk memperbaiki diri dan memperkuat kepribadian. Program keterampilan maupun pembinaan kepribadian diharapkan menjadi bekal bagi mereka ketika kembali ke masyarakat dan mulai membangun masa depan.
Selain keterampilan kerja, pembinaan kepribadian dan kegiatan keagamaan dapat menjadi bagian dari proses pengembangan diri. Program tersebut perlu dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan warga binaan serta memberikan ruang bagi mereka untuk meningkatkan tanggung jawab dan kedisiplinan. Perpaduan antara pembinaan kepribadian dan keterampilan praktis dapat membantu mempersiapkan proses reintegrasi sosial secara lebih menyeluruh.
Aspek lain yang turut mendapat perhatian adalah keterbukaan informasi dan akuntabilitas pengelolaan lapas. Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program pembinaan, pelayanan terhadap warga binaan, serta langkah yang dilakukan untuk menjaga keamanan. Keterbukaan yang dikelola secara bertanggung jawab dapat memperkuat kepercayaan publik dan membantu memastikan bahwa penyelenggaraan pemasyarakatan tetap berada dalam pengawasan yang semestinya.
Keterbukaan informasi juga perlu disertai mekanisme pengawasan dan evaluasi yang berjalan secara konsisten. Pengelolaan pengaduan, pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran, serta penyampaian informasi yang dapat dipertanggungjawabkan menjadi bagian dari tata kelola yang baik. Pada saat yang sama, informasi pribadi warga binaan dan aspek keamanan yang bersifat sensitif tetap harus dilindungi sesuai ketentuan.
Pembenahan lapas juga menghadapi tantangan lain, termasuk persoalan kelebihan kapasitas hunian dan kebutuhan pelayanan dasar. Kondisi hunian yang melebihi kapasitas dapat menambah tekanan terhadap fasilitas, pelayanan kesehatan, kebersihan, dan pelaksanaan pembinaan. Karena itu, perbaikan sistem pemasyarakatan memerlukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan berbagai instansi, termasuk evaluasi kebijakan, peningkatan kualitas pelayanan, dan penguatan program persiapan kembali ke masyarakat.
Keberhasilan pembenahan tidak cukup diukur dari jumlah pemeriksaan atau banyaknya program yang diselenggarakan. Hasilnya juga perlu dinilai melalui konsistensi penegakan aturan, kualitas pelayanan, manfaat pelatihan bagi warga binaan, serta kesiapan mereka menjalani kehidupan setelah bebas. Evaluasi berkala dapat membantu mengidentifikasi kekurangan dan menentukan langkah perbaikan yang lebih tepat.
Melalui penguatan pengawasan, pemberantasan narkotika, pengembangan keterampilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab, sistem pemasyarakatan diharapkan semakin mampu menjalankan fungsi pembinaan secara optimal. Kolaborasi antara pemerintah, petugas lapas, lembaga pelatihan, dan masyarakat diperlukan agar perubahan tidak hanya menjadi program administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat. Tujuan akhirnya adalah menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, akuntabel, dan mendukung warga binaan untuk kembali berkontribusi secara positif di tengah masyarakat.
Jurnalis : Danilo Fernandes
Aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update berita terbaru, fakta penting, dan informasi viral langsung ke perangkat Anda.
Jangan Tampilkan Lagi
Ya, Saya Mau !