Bahlil Gelar Rapat dengan Dasco, Kapolri, dan Petinggi Danantara, Bahas Ketahanan Energi hingga Penerimaan Negara

Bahlil Gelar Rapat dengan Dasco, Kapolri, dan Petinggi Danantara, Bahas Ketahanan Energi hingga Penerimaan Negara

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah pejabat pemerintah, pimpinan DPR RI, Kepolisian Republik Indonesia, dan jajaran Danantara di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (16/10/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi antarlembaga untuk mendorong penciptaan nilai tambah, meningkatkan penerimaan negara, serta memperkuat ketahanan energi di tengah ketidakpastian kondisi global.

Rapat tersebut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, CEO Danantara Rosan Roeslani, serta COO Danantara Dony Oskaria. Turut hadir Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra, Wakil Menteri Sekretariat Negara Bambang Eko Suhariyanto, dan perwakilan PT Pertamina.

Pertemuan yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan tersebut menjadi forum koordinasi untuk menyelaraskan kebijakan di sektor energi, investasi, dan pengelolaan sumber daya nasional. Bahlil menjelaskan, rapat dilakukan untuk membangun kesamaan langkah di antara lembaga-lembaga yang memiliki peran dalam mendukung agenda hilirisasi dan transisi energi.

Dalam keterangannya setelah rapat, Bahlil menyebut pertemuan itu sebagai koordinasi rutin untuk membahas upaya meningkatkan nilai tambah sumber daya Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan berbagai kebijakan yang dijalankan dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap penerimaan negara dan devisa, terutama ketika perekonomian global menghadapi berbagai ketidakpastian.

Menurut Bahlil, peningkatan nilai tambah menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan sumber daya alam. Melalui hilirisasi, sumber daya yang sebelumnya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah diharapkan dapat diolah lebih lanjut sehingga menghasilkan produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi. Kebijakan tersebut juga berkaitan dengan upaya memperkuat kegiatan industri di dalam negeri.

Selain membahas hilirisasi, Bahlil meminta dukungan para peserta rapat untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Ketahanan energi menjadi perhatian pemerintah karena pasokan energi memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas industri, transportasi, pelayanan publik, dan kebutuhan rumah tangga.

Baca Juga:

Sinergi TNI-Polri dan Komduk, Perkokoh Kamtibmas di Cakung

Upaya memperkuat ketahanan energi membutuhkan koordinasi antara kementerian yang menangani kebijakan energi, lembaga yang berkaitan dengan investasi, badan usaha milik negara, serta institusi lain yang memiliki kewenangan pendukung. Dalam konteks tersebut, kehadiran Pertamina menjadi relevan karena perusahaan tersebut menjalankan berbagai kegiatan strategis dalam penyediaan dan distribusi energi di Indonesia.

Bahlil juga menjelaskan hubungan kelembagaan antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Ia menyampaikan bahwa Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berada dalam koordinasi kementerian koordinator yang dipimpinnya.

Koordinasi tersebut berkaitan dengan upaya menyelaraskan kebijakan investasi dengan agenda hilirisasi dan transisi energi. Investasi diperlukan untuk mendukung pembangunan fasilitas pengolahan, pengembangan industri, serta penyediaan infrastruktur yang menunjang kegiatan ekonomi. Sementara itu, kebijakan hilirisasi diarahkan untuk memperbesar manfaat ekonomi dari pemanfaatan sumber daya alam nasional.

Kehadiran Sufmi Dasco Ahmad dalam pertemuan itu turut menunjukkan keterlibatan unsur legislatif dalam komunikasi dengan pemerintah mengenai agenda strategis nasional. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan di bidang energi dan pengelolaan sumber daya alam.

Sementara itu, keterlibatan Kapolri dan Kepala BIN mempertemukan pembahasan sektor energi dengan aspek keamanan dan intelijen nasional. Meski demikian, keterangan yang disampaikan setelah rapat tidak merinci adanya pembahasan khusus mengenai operasi keamanan tertentu. Fokus yang dijelaskan Bahlil adalah koordinasi untuk meningkatkan nilai tambah, penerimaan negara, devisa, dan ketahanan energi.

Baca Juga:

Pria di Palangka Raya Diduga Gelapkan Dana Karhutla Rp8 Juta dengan Modus Proposal

Rapat tersebut juga melibatkan Rosan Roeslani dan Dony Oskaria dari Danantara. Keterlibatan jajaran lembaga pengelola investasi dan badan usaha negara penting dalam pembahasan yang berhubungan dengan pengembangan industri serta pemanfaatan peluang investasi. Sinergi antarlembaga diharapkan dapat membantu menyelaraskan perencanaan kebijakan dengan pelaksanaan program di lapangan.

Di tengah ketidakpastian global, peningkatan penerimaan negara dan devisa menjadi perhatian pemerintah. Perubahan kondisi ekonomi dunia dapat memengaruhi perdagangan, arus investasi, harga komoditas, dan kebutuhan energi. Karena itu, pemerintah berupaya memperkuat koordinasi agar kebijakan yang diambil dapat mendukung stabilitas ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.

Ketahanan energi sendiri tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sumber daya, tetapi juga mencakup kemampuan memastikan pasokan dapat menjangkau masyarakat dan dunia usaha. Distribusi yang lancar, infrastruktur yang memadai, serta koordinasi antarpelaku menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan pasokan. Gangguan pada salah satu bagian rantai pasok dapat berdampak terhadap kegiatan ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

Agenda hilirisasi juga membutuhkan dukungan investasi jangka panjang. Pembangunan fasilitas industri, pengembangan teknologi, dan peningkatan kapasitas produksi memerlukan kepastian kebijakan serta koordinasi antarlembaga. Dengan demikian, sinergi yang dibahas dalam rapat tersebut diharapkan tidak berhenti pada pertemuan koordinasi, tetapi dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret sesuai kewenangan setiap institusi.

Meski dihadiri sejumlah pejabat penting, Bahlil tidak memaparkan secara terperinci keputusan baru, target angka penerimaan negara, ataupun proyek tertentu yang disepakati dalam pertemuan tersebut. Keterangan yang disampaikan lebih menekankan tujuan koordinasi, yakni memperkuat kerja sama lintas lembaga untuk mendukung penciptaan nilai tambah, peningkatan penerimaan negara dan devisa, serta ketahanan energi.

Baca Juga:

Keributan Penumpang di Gerbong Wanita KRL Viral, Diduga Dipicu Saling Dorong di Stasiun Tebet

Dengan adanya koordinasi tersebut, pemerintah berupaya menyelaraskan kebijakan energi, investasi, hilirisasi, dan pengelolaan sumber daya nasional. Pelaksanaan agenda itu selanjutnya membutuhkan tindak lanjut dari masing-masing lembaga agar sasaran yang telah dibahas dapat diterjemahkan menjadi program yang terukur dan memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia.

Jurnalis : Wulandari