JAKARTA – TNI Angkatan Darat (AD) menyampaikan enam pernyataan terkait dugaan penganiayaan dan intimidasi terhadap sejumlah santri Pondok Pesantren Nurul Bayyan di Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Insiden yang melibatkan seorang prajurit berinisial Serda HCB tersebut kini ditangani aparat Polisi Militer.
Melalui Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono, TNI AD menyampaikan permohonan maaf sekaligus menjelaskan langkah penanganan terhadap prajurit dari Yonif TP 336/MS tersebut. Pihak TNI menegaskan tidak membenarkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggotanya.
Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi pada Rabu, 11 November 2026. Berdasarkan keterangan pimpinan pesantren, sedikitnya enam santri dan santriwati mengalami intimidasi serta kekerasan fisik. Tiga di antaranya bahkan memilih pulang ke rumah karena mengalami ketakutan dan trauma setelah kejadian.
Berikut enam pernyataan TNI AD terkait penanganan dugaan penganiayaan santri di Pondok Pesantren Nurul Bayyan.
1. TNI AD Menyampaikan Permohonan Maaf
TNI AD menyampaikan keprihatinan sekaligus permohonan maaf kepada para korban, keluarga korban, pengasuh dan keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Bayyan, serta masyarakat Pangandaran. Pernyataan tersebut disampaikan Brigjen TNI Donny Pramono kepada wartawan pada Minggu (15/11/2026).
Permohonan maaf itu disampaikan sebagai respons institusi atas dugaan tindakan kekerasan yang melibatkan prajurit TNI dari Yonif TP 336/MS. TNI AD menyatakan menyesalkan kejadian tersebut, terutama karena insiden berlangsung di lingkungan pendidikan keagamaan yang menjadi tempat para santri menuntut ilmu.
2. Oknum Prajurit Telah Menjalani Pemeriksaan Awal
Donny menjelaskan bahwa satuan terkait langsung mengambil langkah setelah menerima laporan mengenai kejadian tersebut. Pada Kamis (12/11/2026), Serda HCB bersama pengasuh Pondok Pesantren Nurul Bayyan mendatangi Makodim 0625/Pangandaran untuk melaporkan peristiwa yang terjadi.
Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan awal terhadap prajurit yang bersangkutan. Pemeriksaan dilakukan sebagai langkah awal untuk mengetahui kronologi serta dugaan keterlibatan anggota dalam peristiwa kekerasan terhadap para santri.
3. Prajurit Diserahkan ke Polisi Militer
Langkah berikutnya dilakukan pada Jumat (13/11/2026), ketika pihak Yonif TP 336/MS menyerahkan Serda HCB kepada Subdenpom III/2-4 Banjar. Penyerahan tersebut dilakukan agar prajurit yang bersangkutan dapat menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Donny menyampaikan bahwa Serda HCB selanjutnya telah diserahkan ke Denpom Garut untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dengan demikian, penanganan perkara tidak hanya dilakukan melalui pemeriksaan internal satuan, tetapi juga dilanjutkan melalui mekanisme penegakan hukum militer.
4. TNI AD Ungkap Dugaan Pengaruh Minuman Keras
TNI AD turut menyampaikan informasi awal mengenai dugaan kondisi prajurit ketika peristiwa berlangsung. Berdasarkan informasi sementara, tindakan kekerasan tersebut diduga dipengaruhi kondisi Serda HCB setelah mengonsumsi minuman keras.
Meski demikian, Donny menegaskan bahwa informasi mengenai konsumsi minuman keras tersebut masih menjadi bagian dari materi pendalaman. Aparat yang berwenang tetap melakukan pemeriksaan untuk memastikan fakta dan keadaan sebenarnya dalam peristiwa tersebut.
5. TNI AD Tegaskan Tidak Menoleransi Kekerasan
Melalui pernyataan resminya, TNI AD menegaskan tidak membenarkan dan tidak akan menoleransi segala bentuk tindakan kekerasan maupun pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit. Institusi tersebut memastikan bahwa anggota yang terbukti melakukan pelanggaran akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Donny menyatakan sanksi akan diberikan apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya kesalahan. Penegasan ini disampaikan sebagai bentuk komitmen TNI AD dalam menjaga disiplin prajurit serta memastikan setiap anggota bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya.
6. Masyarakat Diminta Mempercayakan Proses Hukum
TNI AD mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan memberikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum untuk menangani perkara tersebut. Donny memastikan proses hukum akan dilakukan secara profesional, transparan, dan tuntas.
Selain penanganan terhadap prajurit yang diduga terlibat, TNI AD juga menyatakan akan meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh anggota. Upaya tersebut ditujukan agar setiap prajurit senantiasa menjunjung tinggi disiplin, hukum, serta nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas.
\Kronologi Dugaan Kekerasan terhadap Santri
Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Bayyan, Kyai Utay, mengungkapkan bahwa dugaan kekerasan bermula ketika seorang oknum prajurit TNI mendatangi lingkungan pesantren. Kedatangan prajurit tersebut disebut dengan alasan mencari pimpinan pondok pesantren.
Namun, situasi kemudian berubah ketika prajurit tersebut menunjukkan perilaku yang dinilai tidak wajar. Ia dilaporkan masuk ke ruang tempat santri mengaji dengan masih mengenakan sepatu, kemudian bergerak menuju asrama putra dan melakukan pemukulan terhadap sejumlah santri.
Oknum tersebut juga dilaporkan mendatangi area asrama putri. Para santriwati berusaha menghadang dan menutup pintu agar prajurit tersebut tidak masuk ke area asrama. Meski demikian, menurut keterangan pengasuh pesantren, prajurit itu kembali mendatangi area tersebut sekitar setengah jam kemudian.
Dalam kejadian berikutnya, seorang santriwati disebut diminta menyerahkan nomor telepon. Ketika permintaan tersebut ditolak, oknum prajurit itu diduga melontarkan ancaman yang membuat korban merasa terancam keselamatannya.
Kyai Utay menyebut sedikitnya enam santri dan santriwati mengalami intimidasi maupun kekerasan fisik. Kondisi tersebut membuat sejumlah santri ketakutan, bahkan tiga orang memilih meninggalkan pesantren dan pulang ke rumah pada malam kejadian.
Setelah peristiwa tersebut mencuat, perwakilan Yonif TP 336/MS mendatangi pesantren untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada pengasuh dan para korban. TNI AD kemudian menyampaikan bahwa prajurit berinisial Serda HCB telah diserahkan kepada Polisi Militer untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Hingga Senin (16/11/2026), proses hukum terhadap prajurit tersebut masih menjadi perhatian publik. TNI AD menyatakan komitmennya untuk menuntaskan penanganan perkara, sementara perlindungan terhadap para santri yang menjadi korban juga menjadi hal penting dalam proses penyelesaian kasus tersebut.
|
Jurnalis : Wulandari
Aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update berita terbaru, fakta penting, dan informasi viral langsung ke perangkat Anda.
Jangan Tampilkan Lagi
Ya, Saya Mau !